Maluku Tengah

Cegat Investigasi BIAN, Wabup Malteng Dinilai Arogan

Wabup2

MASOHI,MALUKU – Wakil Bupati Maluku Tengah (Malteng ) Marlatu L. Leleury, dinilai bertindak sangat arogan dan menyimpan kejahatan terkait indikasi penyelewengan dan penyalahgunaan Dana Desa (DD) tahun anggaran 2015, 2016 dan 2017 di Negeri Makariki oleh oknum tertentu di jajaran pemerintahan pada negeri tersebut.

Hal ini diungkapkan Welmince Bassay,SH Kabid Hukum DPD Badan Investigasi Asset Negara (BIAN) Provinsi Maluku kepada awak media di Hotel One May Masohi, Minggu (21/01 ) yang di dampingi Ketua DPD BIAN Maluku Fredy Tamaela,SAP dan sejumlah pengurus DPD dan DPK ormas tersebut.

Menurut Bassay , tugas dan kewenangan lembaga Organisasi Masyarakat (ormas) BIAN yang memiliki legalitas dan berbadan hukum yang sah tersebut memiliki hak dan tanggung jawab untuk mengkaji dan menindak lanjuti berbagai permasalahan dan laporan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan keuangan yang di laksanakan oleh pemerintah yang bersumber dari keuangan Negara maupun daerah, termasuk penyelenggaraan DD di negeri/desa di provinsi Maluku termasuk di Kabupaten Maluku Tengah.

Wabup1

Dia mengatakan, ketika BIAN menerima laporan masyarakat terkait adanya indikasi penyalahgunaan DD di negeri Makariki kecamatan Amahai Kabupaten berjuluk Pamahanunusa, maka untuk menjawab berbagai laporan tersebut DPD dan DPK BIAN melakukan investigasi di berbagai lokasi penyelenggaraan keuangan DD tersebut.

Jelasnya, berdasarkan laporan masyrakat, banyak indikasi penyalahgunaan DD tahun 2015 hingga tahun 2017 seperti pembuatan dan pengadaan Bagan dengan jumlah anggaran mencapai 360 juta, pengadaan bodi dan mesin ketinting puluhan juta rupiah, pembuatan jalan tani, pengadaan bibit kelapa, rumah tidak layak huni, maupun berbagai bantuan kepada pengusaha kecil di negeri tersebut yang tidak tersalurkan.

Bassay menambahkan,saat lembaga BIAN mulai melakukan investigasi lapangan guna mencari fakta, berdasarkan laporan masyarakat Makariki di lokasi pembuatan Bagan dan Mesin serta Bodi Ketinting di lokasi jembatan Batu, pantai negeri Makariki , Sabtu (20/01/2018) kemarin, tiba-tiba Wakil Bupati datang ke lokasi tersebut dan langsung bertindak untuk mengusir keanggotaan BIAN yang saat itu melakukan investigasi.

Dirinya menuturkan ,tindakan wakil bupati Marlatu Leleury yang langsung mengusir keanggotaan BIAN dengan kata-kata bahwa “Kalian keluar dari lokasi ini, karena ini lokasi Saya dan kalian Tidak berhak untuk melakukan investigasi terhadap penyelenggaran DD di negeri manapun dalam wilayah kabupaten Maluku Tengah .Karena yang berhak melakukan pemeriksaan dan investigasi adalah lembaga yang di bentuk oleh Negara seperti Kepolisian, Kejaksaan dan KPK”, inikan tidak etis sebagai seorang pemimpin di daerah ini.

Wabup3

“Kalaupun ada itikad baik seharusnya Pak wakil bupati memanggil kita dan bicara dengan baik serta memberikan pencerahan juga yang baik sehingga kita bisa menjelaskan legitimasi kita sebagai ormas yang berhak membantu masyarakat terhadap berbagai penyelenggaraan keuangan Negara di daerah ini.Ada apa di balik kejahatan indikasi penyelewengan DD di negeri Makariki yang seakan-akan dilindungi oleh pemerintah daerah Malteng, “kesal Bassay.

Kami menilai ,kalau pemerintah daerah Malteng melalui wakil Bupati sangat arogan dan seakan menyimpan kejahatan yang di lakukan oleh staf pemerintah negeri Makariki ,dalam penyelenggaraan keuangan DD selama tiga tahun pada 2015 hingga tahun 2017.

Paparnya, Lembaga BIAN memiliki legilitas yang sah dan bahkan Kami memiliki MoU dengan Kejaksaan Tinggi Maluku, sehingga apapun yang menjadi temuan kita dalam penyelenggaraan keuangan bukan saja di negeri Makariki, namun untuk semua negeri yang ada di Maluku maka hasilnya kita akan sampaikan ke Kejati untuk di tindaklanjuti berdasarkan fakta yang kemudian akan ditindak sesuai hukum oleh Kejati.

Sementara itu, Ketua DPD BIAN Maluku Fredy Tamaela,SAP mengatakan ,arogansinya wakil bupati terhadap kinerja lembaga ini akan di sampaikan ke pimpinan pusat, dan nantinya pimpinan pusat akan mengkaji dan melakukan sebuah telaah.

“Kami sangat menyesal tindakan wakil bupati seperti yang terjadi. Itu berarti bahwa wakil bupati yang secara langsung mewakili pemerintah daerah Malteng, terindikasi menyimpan kejahatan penyalahgunaan penggunaan DD di negeri Makariki oleh oknum-oknum tertentu.Ada apa di balik ini dan kapan daerah ini akan maju seperti daerah lain kalau masih saja ada kejahatan indikasi korupsi yang sengaja di lindungi oleh pemeritah daerah,” heran Tamaela. (IN-18)

Print Friendly, PDF & Email
Comments
To Top