Kota Ambon

Bermodus Potongan BPJS, Oknum Dinas Persampahan Kota Ambon Diduga Raup Uang Penyapu Jalan

Penyapu jalan di AMbon

Ambon,Maluku – Setiap bulan sejak tahun 2014 hingga saat ini, Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan melakukan pemotongan sebesar Rp.25.000 dari setiap tenaga kebersihan penyapu jalan di kota Ambon.

Potongan Rp.25.000 ini untuk pembayaran BPJS Ketenagakerjaan bagi 800 penyapu jalan. Namun sayangnya, uang tersebut bukan dibayarkan ke BPJS Ketenagakerjaan, malah masuk ke kantong oknum tertentu yang ada di dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon.

Hal ini terungkap dalam hasil reses anggota DPRD Kota Ambon asal Fraksi PDI Perjuangan, Lucky Leonard Upulatu Nikjuluw , Rabu (30/1/2018) di kelurahan Uritetu kecamatan Sirimau.

Puluhan para penyapu jalan yang dijumpai Nikjuluw, membongkar kejahatan yang dilakukan oknum-oknum pengawasan pada dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon.

Penyapu jalan2Menurut mereka, pemotongan Rp25.000 untuk pembayaran BPJS Ketenagakerjaan, hanyalah modus. Buktinya ketika para penyapu jalan mengecek di kantor BPJS Ketegakerjaan, ternyata nama-nama mereka tidak terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

“Kita sudah cek langsung ke kantor BPJS Ketenagakerjaan, ternyata kita tidak masuk dalam peserta BPJS Tenaga Kerja. Lalu uang yang selama ini diambil oleh pengawas dikemanakan? Olehnya itu, kita harap DPRD Kota Ambon segera memanggil para pengawas pada dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan untuk menjelaskan pemotongan Rp25.000 ini. Pemotongan ini harus diusut tuntas,” harap para penyapu jalan ini.

Menurut mereka, uang yang dipotong oleh para pengawas ini sejak tahun 2014. Sejak ketahuan nama-nama mereka tidak terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, para penyapu jalan ini ngotot untuk pengawas tidak memotong upah mereka. Sebab para penyapu jalan ancam akan membongkar kejahatan ini ke public.

“Kita sudah keras, jangan coba-coba ada pemotongan dengan alasan untuk pembayaran BPJS. Karena kita bongkar ke publik. Hal ini membuat para pengawas ketakutan dan tidak lagi momotong upah mereka,” tutur mereka.

Para penyapu jalan ini berharap, uang potongan Rp25.000 selama empat tahun oleh pengawas ini dapat dikembalikan. Sebab sudah jelas, uang tersebut bukan disetor ke BPJS Ketenagakerjaan tetapi masuk ke kantong pengawas.

“Kita harap, masalah ini di bongkar dan di usut tuntas, sehingga uang-uang kami yang dipotong, dikembalikan,” harap mereka.

Nikjuluw berjanji, aspirasi para penyapu jalan ini, akan ditindaklanjuti oleh DPRD Kota Ambon. Pihak-pihak yang bertanggung-jawab dengan persoalan ini akan dipanggil dan diminta keterangan.

“Kalau memang betul ada dugaan pungli, atau korupsi, maka kita dorong agar oknum-oknum pengawas ini harus diproses secara hukum,” tegas Nikjuluw.

Menurut Nikjuluw, kalau pemotongan perbulannya Rp25.000 kepada 800 penyapu jalan, berarti uang yang terpotong Rp20.000.000 . Kalau Rp20.000.000 di kalikan 48 bulan atau empat tahun totalnya Rp960.000.000. Pertanyaannya, uangnya kemana? Siapa yang nikmati kalau memang benar, peruntuhannya bukan untuk pembayaran angsuran BPJS Ketenagakerjaan. Kita akan bongkar semua ini,” tegasnya. (IN-08)

Print Friendly, PDF & Email
Comments
To Top