Politik

Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pilkada HEBAT-KPU Ditangguhkan

Sengketa Pilkada

AMBON,MALUKU – Musyawarah antara KPU Maluku bersama Pasangan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku periode 2018-2023 Herman Koedoeboen dan Abdullah Vanath, ditangguhkan dan akan dilanjutkan dua hari ke depan yakni hari Sabtu (09/12/2017).

Jelas Ely,dua hari itu KPU Maluku harus menyiapkan jawaban tertulis maupun lisan untuk nantinya kembali berargumen pada  lanjutan musyawarah penyelesaian sengketa Pilkada.

Untuk diketahui, Musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan ini dihadiri  oleh Herman Koedoeboen – Abdullah Vanath (HEBAT) didampingi para  kuasa hukumnya selaku (Pemohon) dan KPU Maluku yang diwakili oleh Ketua Bidang Hukum Almudatzir Sangadji dan Komisioner Bidang Teknis La Alwi sebagai (Termohon).

Rapat yang dimulai tepat pukul 16.00 WIT itu berlangsung alot.  Termohon yang diwakili oleh Justin Tunny SH, Vendy Toumahuw, dan Yeni Litaay selaku kuasa hukum termohon berkesempatan membacakan permohonan yang disaksikan oleh
pimpinan Bawaslu Maluku.

Dalam tuntutan pemohon meminta agar Bawaslu Maluku dapat menggugurkan Berita acara KPU Maluku No.467/DA/81/PROV/II/2017 tertanggal 27 November 2017 serta meminta Bawaslu Maluku untuk merekomendasikan
perhitungan ulang terhadap softcopy milik pasangan HEBAT yang telah diserahkan pada tanggal 26 November 2017 Pukul 21.30 WIT.

Menambah tuntutan yang disampaikan, Bakal Calon Gubernur Maluku Jalur Perseorangan Herman Koedoeboen mengaku, sejak Berita Acara KPU Maluku dikeluarkan dengan putusan menolak persyaratan pasangannya, maka KPU selaku penyelenggara tidak memberikan ruang kepada pasangan atau tim untuk mengklarifikasi terkait dengan penggandaan atau lain sebagainya. Padahal pada aturan waktu untuk verifikasi hingga tanggal 18 Desember.

Koedoeboen juga meminta agar berbagai tuntutan yang tertuang dalam posita itu adalah hal yang faktual yang tidak perlu dikaji lagi sehingga KPU lebih mudah untuk menentukan putusan.

Usai rapat dimaksud, Komisioner Bidang Hukum KPU Maluku Almudatzir Sangadji kepada media ini mengaku dua hari adalah waktu yang cukup untuk menjawab semua tuntutan yang diberikan oleh Pemohon.

“Intinya kita akan lihat kembali persyaratan formil di KPU, pokoknya dua hari cukuplah,”ungkap Sangadji. (IN-06)

Print Friendly, PDF & Email
Comments
To Top