Ekonomi

Hentihu : Stok Sembako Aman Hingga Februari

Bulog

AMBON, MALUKU – Komisi B DPRD Maluku rapat kerja (raker) bersama dengan Perusahaan Umum (Perum) Bulog Maluku ,dalam rangka hearing bersama tentang kinerja salah satu BUMN itu di Maluku.

Usai raker ditemui wartawan ,Kepala Perum Blog wilayah Maluku Mahmud Hari Hentihu mengemukakan, stok sembilan bahan pokok (sembako) yang ada di gudang ,ketahanannya bisa sampai Bulan Februari tahun 2018.

“Sembako termasuk beras ,stok pada saat ini sesuai yang kami jelaskan ke Komisi B, bahwa stok kami itu ketahanannya sampai bulan Februari tahun 2018,”ungkapnya.

Selain itu tambahnya, dalam rangka menghadapi perayaan hari besar Natal Dan Tahun baru ini, Perum banyak mengadakan pasar murah.

“Kami Banyak adakan pasar murah dan operasi pasar diberbagai tempat. Kami juga kerjasama dengan Pemerintah Kota Ambon, pemerintah provinsi khususnya Dinas Perindag . Kegiatan pasar murah, itu kami lakukan untuk menjaga stabilisasi harga di Maluku,”jelas Hentihu.

Menurutnya,perum juga akan intervensi untuk menjual ke daerah-daerah kabupaten di luar Ambon seperti di SBB-Piru, Malteng-Masohi, itu akan dilakukan. Juga pulau Buru dilakukan.

Hal tersebut kata Dia,semata- mata untuk menjaga kestabilan harga di daerah ini. Itu adalah kesepakatan kami dengan pemerintah daerah Di Maluku.
Sementara itu, selaku salah satu Wakil Ketua Komisi B Abdullah Marasabessy katakan, hearing yang dilaksanakan bersama Perum Bulog Ambon,Komisi B sudah mendapatkan gambaran terkait dengan posisi stok ketersediaan beras, terigu, gula pasir, minyak goreng dan bawang.

“Untuk menghadapi kondisi Natal Dan Tahun baru ini,ketersediaan stok di Perum Blog ada pada titik aman,yakni sampai bulan Februari Tahun 2018,”tuturnya.

Jelas politisi Partai Nasdem ini, selain stok, Komisi juga ingin dengar secara langsung dari Bulog ,soal pendistribusian terutama beras-beras kepada keluarga tidak mampu, di seluruh desa yang ada di Maluku.

” Itu nampaknya, sudah terdistribusi walaupun disana sini masih saja ada kondisi yang belum bisa menyelesaikan. Tetapi rata-rata sudah terselesaikan. Cuma masalahnya ,pada penyelesaian hutang-hutang dari seluruh pendistribusian beras itu,”tandasnya.

Heran Aleg dapil Maluku Tengah ini, ketika hampir seluruh kabupaten/ kota ada tunggakan, pertanyaannya uang yang diberikan dibayar langsung oleh masyarakat ,pada saat setiap pengambilan beras itu, mandeknya dilevel mana? Desa atau Kecamatan?Sehingga, dengan angka tinggi itu menjadi rekomendasi komisi B ke Pemda,termasuk ke Pemkab untuk bisa melihatnya. Supaya, tidak terjadi lagi tunggakan.

“Mengingat Bulog ini bagian dari BUMN yang ada ,harus berpikir serta ada tugas perbantuan pula dari pemerintah ke Bulog melalui kerjasama dengan Pemkab untuk biaya transportasi distribusi dari kantor kecamatan ke desa ,untuk penyaluran beras raskin sehingga, tidak terjadi kenaikan harga dari tiap penjualan raskin ke masyarakat, supaya satu harga atau harusnya merata di seluruh kabupaten/ kota. (IN-06)

Print Friendly, PDF & Email
Comments
To Top