Seram Bagian Timur

Gubernur Maluku Dukung Pemekaran Dua Daerah Di SBT

gubernur-Maluku3

AMBON,MALUKU – Gubernur Maluku Said Assagaff menyatakan, mendukung upaya pemekaran Kabupaten Kepulauan Gorom dan Kota Bula. Pemekaran dua daerah di wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) harus dilakukan jika kebijakan moratorium (penghentian) pemekaran daerah otonomi baru (DOB) sudah dicabut pemerintah pusat. Menurut Gubernur, pemekaran daerah harus dilakukan untuk menjawab rentang kendali, masalah pembangunan serta peluang kerja di wilayah itu.

“Ke depan jika moratorium sudah dicabut, Pulau Gorom ini harus jadi Kabupaten. Kepulauan Gorom, harus dimekarkan. Begitu juga dengan Bula, harus jadi Kota Bula, agar rentang kendali bisa dibuka, dan mempercepat akses pembangunan ke daerah – daerah di SBT ini,” kata Gubernur saat sambutan ketika menghadiri pelantikan Raja Ondor Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten SBT, Jumat (08/12/2017).

Gubernur yang hadir bersama Wakil Ketua DPRD Maluku Muzakir Assagaff, Bupati SBT Mukti Keliobas dan Wakil Bupati SBT Fahri Alkatiri mengungkapkan, akses ke Pulau Gorom dari Ibukota Kabupaten SBT sangat sulit apalagi saat musim gelombang tinggi. Masyarakat harus mengarungi laut dengan berbagai resiko, bahkan tidak bisa ke ibukota kabupaten jika musim gelombang.

Karena itu, Pemerintah Provinsi Maluku mendukung perjuangan masyarakat Pulau Gorom memekarkan wilayahnya agar masalah rentang kendali bisa teratasi. Selain itu, Bula juga harus menjadi Kota Bula, sama seperti Kota Ambon dan Kota Tual.

“Jadi kalau kita bicara kota di Maluku itu ada Kota Ambon, Ibukota Provinsi Maluku, Kota Tual dan nantinya Kota Bula. Dan tentu daerah lainnya juga harus dimekarkan jadi kabupaten, ini kan masih moratorium sehingga perjuangan tersebut belum bisa dilanjutkan,” kata Gubernur .

Terkait dengan rentang kendali pelayanan publik itu, Bupati SBT Mukti Keliobas dalam sambutan saat melantik Raja Ondor, Mohammad Jasmin Kelilauw menyatakan, adanya kebijakan Bupati yang memberikan pelimpahan wewenang kepada Camat sehingga memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sejumlah kewenangan termasuk pengurusan dana desa dilimpahkan Bupati kepada Camat, sehingga pelayanan tidak tertumpuk di Kantor Bupati.

“Kami memberikan pelimpahan sejumlah wewenang kepada para Camat, sehingga tidak terjadi penumpukan urusan di kantor bupati, tidak semua harus datang dan antri di kantor bupati, cukup ke kantor camat saja, karena ada kewenangan camat. Nanti bupati tinggal mendapat laporan dari camat saja atas kewenangan yang diberikan itu,” jelas Bupati Mukti Keliobas.

Gubernur bersama rombongan berkunjung ke Kataloka, Pulau Gorom untuk membuka Festival Kataloka, Sabtu (09/12/2017). Gubernur yang tiba bersama Sultan Tidore ke 73 Sultan Husein Syah, di Pelabuhan Kataloka, Jumat siang dengan Kapal Siwalima disambut ribuan warga Pulau Gorom. Selain membuka Festival Kataloka, Gubernur yang bermalam selama dua hari di Kataloka itu akan melakukan sejumlah agenda di wilayah tersebut. (IN-06)

Print Friendly, PDF & Email
Comments
To Top