Seram Bagian Barat

Elake : Diskusi Tiga Ranperda Jadi Bahan Kajian Tim

FGD

SBB, Maluku – Agenda diskusi yang dimotori oleh yayasan payung teduh dengan tema” Fokus Group Diskusi Ranperda Intensif DPRD kab SBB Tentang Negeri,Saniri Negeri, Penetapan Negeri Sebagai inisiatif”, akan dijadikan aspirasi masyarakat untuk dikaji bersama sama dengan Baleg DPRD SBB agar terakomodir seluruh kepentingan masyarakat negeri di bumi Saka Mese Nusa.

Natanel Elake

Kepada awak Media, Moderator (FGD)Dr Nataniel Elake mengatakan, FGD yang dilaksanakan berjalan lancer. Awalnya pihaknya sempat ragu akan terlaksana dengan luar biasa.

“Dan itu berulang kali kami mengkroscek data jadi serta menfalidasi data itu berulangkali tetapi setelah diskusi dan masukan dari berbagai LSM, para Saniri dan para Akademisi, ternyata masih banyak masukan yang kami terima yang akan memperkaya nilai kajianya” Ungkapnya.

Ditambahkannya hasil penelitian untuk 92 desa, menentukan desa menjadi desa adat.

“Sebenarnaya ada beberapa desa yang telah memenuhi persyaratan untuk menjadi desa adat tetapi masih ada keraguan dari tim survei untuk membuat kajian, seperti desa Waihatu, apakah dia memang harus menjadi desa negeri ataukah tidak namun berdasarkan hasil diskusi tadi waihatu tidak masuk dalam desa negeri,” paparnya.

Memang ada beberapa pihak, lanjutnya, yang mencoba untuk meminta tim survei, agar menjadikan desa waihatu ini untuk menjadi desa negeri namun berdasarkan hasil kesepakatan rapat, dari tim tidak menyetujui desa waihatu untuk menjadi desa adat karna beberapa pertimbangan.

“Jadi proses pembentukan saniri dari tiga batang air (Tala, Eti, Sapalewa ) sudah harus jalan karena sudah disepakati. Jadi ada beberapa persoalan yang tidak dimasukan tim dalam kajian ini, seperti pembahasan tiga saniri, seperti saniri Sapalewa di Taniwel, Saniri Eti di Piru ini sendiri, dan Saniri Tala di Tala,”tuturnya.

Menurut Elake, hal ini harus juga di bahas agar kedepan tidak ada kekaburan tentang Saniri 3 batang air itu.

Untuk menentukan mana negeri adat dan Desa administrative, sepenuhnya menjadi hak prerogatif Dirjen, pihaknya hanya melakukan tugas sebagai tim kajian yang hasilnya akan diteruskan ke dirjen (Kemendagri).

“Sedangkan tim hanya menentukan norma-norma kajian tentang nilai-nilai adat dan upulatu saja. Sisanya nanti Peraturan Pemerintah (Permen) Desa adat baru dan regulasi turunannya nantinya akan diatur segala ihwalnya. Jujur, Tim survei pun kesulitan juga untuk menentukan mana negri adat dan mana desa admistratif,” terangnya. (IN 13)

Print Friendly, PDF & Email
Comments
To Top