Seram Bagian Timur

SBT Butuh Investasi Swasta Untuk Maju

SBT

Oleh : ARIF ASLIN

Minimnya investasi swasta dikabupaten Seram Bagian Timur (SBT) menjadi salah satu faktor penyebab pembangunan didaerah itu bergerak lambat. Sejauh ini, pembangunan infrastruktur didaerah Berjuluk “Ita Wotu Nusa” itu hanya mengandalkan dana pemerintah. Untuk memajukan daerah itu, Pemerintah setempat disarankan untuk “rajin” melobi investor untuk berinvestasi dan menanamkan modalnya ke daerah itu. Selain membantu percepatan pembangunan infrastruktur, kehadiran investor juga dapat membantu mengurangi tingkat pengangguran didaerah itu yang masih tinggi.

Tidak hanya itu, investasi bukan juga berpengaruh pada sisi pertumbuhan ekonomi suatu didaerah itu. Sebagian ahli ekonomi memandang, iklim investasi yang bagus menjadi faktor penting dalam memainkan peran strategis pembangunan ekonomi suatu daerah. Ketika pengusaha atau individu melakukan investasi maka akan ada sejumlah modal yang ditanam, ada sejumlah pembelian barang-barang yang tidak konsumsi namun digunakan untuk produksi sehingga menghasilkan barang dan jasa dimasa yang akan datang. Suatu daerah akan berkembang jika investasinya cukup baik.

Potensi Sumber Daya Alam (SDA) di SBT sebenarnya menjadi magnet yang potensial bagi para investor. Misalnya saja, minyak dan gas (migas), pertambangan, perkebunan, Pariwisata dan potensi SDA dibidang perikanan. Meski memiliki SDA yang melimpah, saat ini investor yang menanamkan modalnya di SBT masih sangat sedikit bila dibandingkan dengan potensi SDA yang ada. Untuk menarik investor dibutuhkan peran serta semua stakholder terkait.

Untuk membuka peluang investasi bagi investor untuk berinvestasi, Pemerintah daerah SBT harus menyiapkan berbagai regulasi dan aturan untuk mempermudah investor. Selain itu, kondisi keamanan harus dipastikan benar-benar aman. Hal itu menjadi modal utama untuk investor menanamkan modalnya didaerah itu. Regulasi dan izin usaha yang dipermudah akan memberikan kenyamanan bagi investor untuk berinvestasi.

Kehadiran investor untuk berinvestasi sangat dibutuhkan mempercepat proses pembangunan infrastruktur didaerah itu. Sebab, pembangunan infrastruktur diseluruh wilayah yang ada didaerah itu masih mengandalkan dana Pemerintah baik Pemerintah pusat maupun Pemerintah daerah melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU). Padahal, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kabupaten SBT dari ketiga pos tersebut yang mencapai kurang lebih Rp. 1 triliun belum cukup untuk memenuhi target pembangunan yang diharapkan. Bahkan, porsi pembangunan infrastruktur disejumlah wilayah masih berbeda dengan wilayah lain lantaran kurangnya ketersediaan dana.

Sejumlah wilayah yang saat ini sangat membutuhkan pembangunan infrastruktur untuk keluar dari belenggu keterisolasian adalah kecamatan Wakate, Teor dan Kilmury yang masih dicap sebagai daerah tertinggal, sangat membutuhkan penanganan khusus terutama dibidang pembangunan infrastruktur. Bila berharap dari APBD, maka pembangunan diwilayah-wilayah terisolir itu akan berjalan lambat. Bahkan untuk keluar dari belenggu keterisolasian membutuhkan waktu hingga puluhan tahun kedepan.

Namun terlepas dari itu, maayarakat SBT masih meyakini Bupati, Abdul Mukti Keliobas dan wakil bupati, Fachri Husni Alkatiri tidak akan tinggal diam melihat kondisi itu. Mukti-Fachri diyakini mempunyai kiat-kiat tertentu untuk meyakinkan investor untuk berinvestasi didaerah itu guna menggenjot pembangunan infrastruktur. Saat ini keduanya diharapkan lebih fokus menjadikan investasi sebagai motor utama untuk mempercepat proses pembangunan infrastruktur ketimbang urusan lain. Usaha untuk mengatasi persoalan ketimpangan pembangunan disejumlah wilayah terus dilakukan.

Selain bupati dan wakil bupati, para Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) juga diharapkan menjadi pilar utama dalam mempromosikan sumber daya alam yang ada didaerah itu. Bentuk promosi yang bisa dilakukan adalah dengan mengikuti berbagai pameran yang berkaitan dengan promosi potensi daerah. Masyarakat berharap persoalan pembangunan dibumi “Ita Wotu Nusa” dapat segera teratasi dibawah pemerintahan Mukti-Fachri. (*)

Print Friendly, PDF & Email
Comments
To Top