Seram Bagian Barat

Masyarakat Minta Proses Hukum Kades Buano Utara

Buano

SBB,Maluku- Kinerja dan pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh kepala Desa Buano Utara selama tiga tahun anggaran berturut-turut yakni anggaran tahun 2015, 2016, dan 2017 dinilai sarat penyimpangan. Olehnya itu berbagai elemen yang merupakan representasi lima soa di Desa Buano Utara  masing masing, H. M. Saleh Tamalene, Mantan Penjabat Raja Negeri Buano Utara (Mewakili Soa Tamalene), Mahmit Nurlette, Mantan Kaur Pemerintahan Negeri Buano Utara (Mewakili Soa Nurlette), Dulhalim Hitimala, Mantan Wakil Ketua BPD Buano Utara (Mewakili Soa Hitimala), Abubakar Tuhuteru, Mantan Staf Penghulu Masjid Buano Utara (Mewakili Soa Tuhuteru), Man Titalouw Mewakili Soa Nanilett, mendesak Pemkab SBB memproses Hukum Kades Buano Utara.

Akumulasi sikap rasa tidak terima dengan kinerja dan pengelolaan dana desa oleh kepala Desa Buano Utara tersebut akhirnya dimuat dalam laporan dengan nomor 01/XI/2017 tertanggal 04 November 2017 yang ditujukan kepada Bupati Seram Bagian Barat, Kapolres Seram bagian Barat, Koramil Seram Bagian Bagian Barat, Kejari Seram Bagian Barat dan Ketua DPRD Seram Bagian Barat.

Laporan tersebut juga ditanda tangani oleh keterwakilan masyarakat lima soa atas nama H. M. Saleh Tamalene, Mahmit Nurlette, Dulhalim Hitimala, Abubakar Tuhuteru dan Man Titalouw.

Para pelapor menguraikan,penyimpangan-penyimpangan itu antara lain tidak adanya musyawarah desa dari tahun 2015 sampai tahun 2017, Tim pengelolaan keuangan (TPK) tidak dibentuk, staf pemerintah desa belum lengkap dan tidak difungsikan sesuai struktur, perencanaan pembangunan tidak melibatkan masyarakat.

Selain itu juga pada anggaran tahun 2015 adanya program pembelian anakan jeruk yang dibagi kepada masing-masing KK sebanyak 2 anakan dan itu hanya melibatkan beberapa masyarakat, adanya pembelian bibit ternak sapi yang masih usia darah atau belum lepas sapi dan hanya realisasi 75 persen dan dibagikan kepada 30 anggota masyarakat namun bibit-bibit ternak tersebut telah mati 95 persen akibat dari bibit yang ada masih dalam usia belum lepas susu dari induk. Yang lebih ironis lagi pada tahun anggaran 2015 dibangunya jalan setapak yang mana jalan yang sudah ada ditambahkan lalu dilaporkan bahwa jalan tersebut dibangun secara menyeluruh dari anggaran tahun berjalan.

Bukan hanya sampai disitu, masuk tahun anggaran 2016 kelakuan sang kepala desa juga semakin menjadi-jadi dalam mengelola dana desa dengan besar 1,7 miliar tersebut. Bagaimana tidak, di tahun anggaran 2016 ini kepala desa membangun sebuah bangunan yang dikatakan adalah kantor desa atas dasar kemauannya sendiri melalui anggaran tahun 2016 lalu kemudian disedot dana lagi dari anggaran 2017 untuk menuntaskan pekerjaan yang tersisa dan pengadaan alat penyulingan minyak kayu putih pada tahun 2016 dan direalisasi sisanya di tahun anggaran 2017.

Masuk tahun anggaran 2017 juga lebih rusak dan para, jalan-jalan setapak yang telah dibangun melalui program PNPM Mandiri dilakukan rehap atau pelebaran oleh sang kepada desa dan dilaporkan lagi bahwa jalan yang ada dibangun dari bol dengan memakan anggaran ratusan juta rupiah tanpa melibatkan TPK maupun mengacu pada mekanisme tender sesuai regulasi yang berlaku, padahal di tahun 2017 ini Buano Utara mendapatkan anggaran yang begitu pantasis yakni sebesar 2,1 M namun pengelolaan dana yang besar tersebut sangat parah dan amburadul dan bahkan sampai sekarang sudah tiga tahun anggaran berjalan namun belum ada satupun aitem anggaran dipertanggung jawabkan kepada masyakat.

Masyarakat yang resahberharap kepada pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat untuk menangguhkan anggaran sisa tahun 2017 sebelum adanya pelaporan dan pertangung jawaban angaran 3 tahun berjalan kepada masyarakat secara transparan.

Pentahapan administrasi dalam rangka pencairan angaran tiga tahun berturut-turut juga diduga tanpa ada tanda tangan dari pihak unsur-unsur masyarakat. Bahkan pencairan anggaran di tahun 2015, anggaran dicairkan dalam keadaan legalitas atau SK BPD Buano Utara telah berakhir dan para anggota BPD juga tidak tau soal tanda tangan-tanda tangan yang ada, sehingga kami menduga ada spekulasi tanda tangan BPD guna memuluskan proses pencairan angaran miliaran rupiah oleh kepala desa Buano Utara.

Di tahun anggaran 2016 juga adanya pemotongan anggaran oleh kepala desa dari tunjangan para staf dan para kepala dusun sebesar 2.000.000,- dengan alasan untuk membayar hutang pemerintah desa di Pemkab SBB.

Tak hanya  itu, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Buano Utara sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan terhadap kinerja kepala desa juga dinilai mandul dan tidak bertaring karena hanya diam melihat berbagai penyimpangan yang dilakukan oleh Kepala Desa, sehingga masyarakat menilai adanya indikasi kong kali kong oleh lembaga BPD dengan Kepala Desa dan stafnya.

Masyarakat berharap agar cara-cara kepemimpinan dan manajemen pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh kepala desa Buano Utara yang begitu amburadul ini dapat disekapi oleh pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat, yakni Kepala Desa harus secepatnya diperiksa dan diproses hukum demi untuk menyelamatkan uang negera dengan nilai miliaran rupiah tersebut. (IN-01/Y.H)

Print Friendly, PDF & Email
Comments
To Top