Seram Bagian Timur

Dinas Kominfo SBT Gelar Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik

SBT

Bula, Maluku – Informasi merupakan kebutuhan mendasar setiap orang sebagai pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi Ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.

Hal ini disampaikan Bupati SBT dalam sambutannya, yang dibacakan Asisten II Sekda Bachtiar Rengifuryaan saat membuka kegiatan sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik dengan tema “Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Kabupaten Seram Bagian Timur”, yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten SBT, di ruang rapat kantor Bappeda pada Rabu, (22/11/2017). Pemberlakuan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik menjadi landasan hukum terhadap hak setiap orang dalam memperoleh informasi publik di Indonesia khususnya di Kabupaten Seram Bagian Timur.

“ Dimana setiap badan publik mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana,” ungkapnya.

Dikatakan, sebagaimana diatur dalam pasal 13 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 dan pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, baik Pemerintah provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota, wajib menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melalui surat keputusan kepala daerah.

“ Salah satu tugas PPID adalah menyediakan informasi publik bagi pemohon informasi. Dengan adanya PPID ini diharapkan implementasi UU keterbukaan informasi publik dalam berjalan efektif dan hak-hak publik terhadap informasi yang berkualitas secara nyata dapat terpenuhi,” katanya.

23897611_1359665867479065_490056658_nMenurut Bupati, dalam melaksanakan pelayanan informasi, PPID harus berpedoman pada 5 azas yakni, Transparansi, Akuntabel, Kondisional, Partisipatif, Kesamaan hak, Keseimbangan dan Kewajiban. Dalam sambutannya Bupati mengingatkan pentingnya arti dari keterbukaan informasi dan dampaknya terhadap transparansi dan akuntabilitas bagi penyelenggaran pemerintahan di daerah itu. Untuk itu, dia berharap, para peserta yang mengikuti sosialisasi dengan sungguh-sungguh.

“ Apabila belum memahami untuk tidak segan-segan bertanya. Diharapkan dengan kegiatan ini dapat dibentuk PPID utama dan diikuti pembentukan PPID pembantu pada SKPD,” harapnya.

Kegiatan sosialisasi itu diikuti sejumlah peserta dari perwakilan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkup Pemerintah Kabupaten SBT. Sementara pemateri adalah Kepala Dinas Kominfo SBT Zainuddin Keliola, Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Kominfo SBT Umar Maruapey, dan Sekretaris Dinas Kominfo SBT, M. Syukur Kilwarany. (IN-17)

Print Friendly, PDF & Email
Comments
To Top