Lintas Maluku

Soal Kontroversi Masyarakat Bati, Pihak Trans 7 Penuhi Pangggilan DPRD Maluku

22883652_1948487132080357_193499486_o

Ambon, Maluku – Kontroversi penayangan terkait Suku Bati pada program On The Spot beberapa waktu lalu, pada salah satu televisi swasta nasional yakni Trans 7, akhirnya pihak Trans 7 memenuhi panggilan DPRD Maluku pada, Kamis (26/10/2017) pasca dilakukannya demonstrasi kemarin.

Dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Richard Rahakbauw, diadakannyalah mediasi antara perwakilan Save Bati, pihak Trans 7, Dosen Fisip sang narasumber, perwakilan KPI bersama para Anggota DPRD, di Ruang Paripurna, Baileo Rakyat Karang Panjang, Ambon.

“ Ada banyak hal disana yang membuat kami tersinggung dalam pengambilan gambar dan narasumber, karena tidak satupun menggambarkan tentang Suku Bati. Tidak ada satupun tokoh adat asli Suku Bati yang menjadi narasumber. Juga, pengambilan gambar pun tidak menggambarkan tentang Suku Bati serta lokasinya bukan di daerah Bati,” Ungkap salah satu anak Suku Bati.

Sementara itu dari pihak Trans 7 pun, dibawah pimpinan Nur Ariyanto selaku Executive Producer program On The Spot, dengan gamblang menyatakan permohonan maaf jika ada kekeliruan terhadap penayangan tentang Suku Bati.
Pihaknya menerangkan, memang kita akui narasumber dan referensi tayangan tentang orang Bati ini, dari yang dianggap valid, benar dan kuat. Pertama, dari Nasional Geografic, majalah Times Magazine, dan narasumber dari Prof. Dr. Pelupessy. Itu yang jadikan dasar untuk membuat tayangan tentang ‘Orang Bati’ ini.

“ Mungkin kesalahan yang Saya lihat di tim kami adalah ada ketidak lengkapan informasi atau referensi yang kita ambil dan dapatkan. Sehingga mungkin ada, tayangan yang akhirnya terjadi, ternyata tanpa kita sengaja, tidak terduga oleh kita, membuat tersinggung atau ada ketidaksukaan atau keberatan dari pihak tertentu, khususnya masyarakat Bati di SBT. Untuk hal itu, mungkin ada kesalahan yang kita sendiri merasa tidak sadar. Saya atas nama program On The Spot, dengan ini menyatakan permohonan maaf, terhadap semua pihak yang merasa tersinggung dan dilecehkan atau tidak suka atas keterbatasan informasi yang kita punya,” Ungkap Ariyanto dihadapan peserta rapat.

Menurutnya, ini adalah bentuk tanggungjawab sebagai tindak lanjut terhadap siaran On The Spot Trans 7, untuk mengfollow-up tentang masalah tadi. Kita berencana akan melakukan liputan lanjutan, langsung ke SBT ke Gunung Bati. Tujuannya, untuk mengklarifikasi, memberikan, memaparkan informasi lebih lanjut, bahwa masyarakat Bati ternyata lebih dari yang sebelumnya kita sampaikan.

“ Rencananya, kami ke sana (SBT-red) tanggal 1 November tahun 2017 mendatang,” Bebernya.

22831402_1948487135413690_1578738102_oAdapun penyampaian pendapat dari pihak KPID yang disampaikan oleh Ketua KPID Maluku Mutiara Dara Utami, serta sang pemilik buku Dr.Drs.Pieter Jacob Pelupessy, M. Si yang notabene sebagai salah satu narasumber, juga para Anggota DPRD Maluku yang turut serta dalam rapat mediasi tersebut, akhirnya pada kesimpulan Akhirnya, Rahakbauw menurut rapat mediasi dengan beberapa kesimpulan.

“ Jadi, kesimpulan kita adalah dari pendapat yang disampaikan oleh adik-adik, pendapat Trans 7, pendapat KPID, pendapat Pak Professor, dan teman-teman pimpinan DPRD, maka kesimpulan akhir adalah, pertama pihak Trans 7 salah. Salah, karena tidak melakukan rincian terhadap fakta-fakta yang dikedepankan itu. Jadi, feedbacknya kepada masyarakat Bati, melakukan protes. Dan karena itu, Saya sudah koordinasi dengan teman-teman dari Bati, mereka minta untuk Trans 7 bisa melakukan permohonan maaf, tujuh hari berturut-turut di media pusat maupun lokal, itu permintaan mereka,” Tegas Rahakbauw.

Tambahnya lagi, harus ada Sanksi adat, karena ini sudah ada pelanggaran sebuah adat daripada masyarakat Bati. Selebihnya, akan dibicarakan lagi dengan orang-orang tua mereka. Sanksi adat itu, teman-teman dari Trans 7 bisa lakukan dan memfasilitasi bertemu dengan pihak trans 7 di Jakarta, kalau semuanya sudah clear, mereka akan bawa teman-teman ke Bati, untuk menerangkan seluruh yang berkaitan dengan fakta sebenarnya yang ada di masyarakat Bati itu sendiri dan itupun disepakati .

“ Ketiga, Saya minta teman-teman Trans 7 harus punya kantor, karena kita bermitra. Dalam menayangkan sebuah pemberitaan, bisa berkoordinasi secara kelembagaan, Dari 11 Kabupaten/Kota, tentunya mereka punya adat istiadat, dan Trans 7 dalam penayangan tidak salah dalam pemberitaan,” Pungkasnya. (IN-06)

Comments
To Top

This site is protected by wp-copyrightpro.com