Seram Bagian Barat

Rapat Kerja Kecamatan dan Desa Se-Kabupaten Seram Bagian Barat

Rapat Kecamatan dan Desa

SBB,Maluku- Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) menyelenggarakan rapat kerja dengan pemerintah Kecamatan dan para kepala Desa se-Kabupaten SBB, dilantai tiga gedung kantor Bupati Jumat (6/10/2017).

Kegiatan itu dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan aparatur dalam rangka optimalisasi peran Kecamatan dan Desa serta pengelolaan ADD dan DD.

Hadir dalam acara tersebut Bupati SBB Drs. H. Yasin Payapo. MPd. Sekda Mansur Tuharea, Asisten I,II,dan III SBB, beserta sejumlah OPD, seluruh Camat, Sekcam, dan pendamping desa yang tersebar di Kabupaten SBB.

Dalam sambutannya Bupati manyampaikan pentingnya Rapat Kerja ini sesuai UUD No 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah RI No 19 tahun 2008 tentang Kecamatan, Peraturan Pemerintah nomor 73 tentang Desa.

Bupati juga mengaharapkan kepada aparat di tingkat Kabupaten. Kecamatan dan Desa apabila dalam menyikapi berbagai persoalan pemerintahan dan sosial kemasyarakatan harus senantiasa berpihak pada kepentingan masyarakat.

Menurutnya sesuai undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, membuka peluang kepada pemerintahan Desa dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat.

“Olehnya itu dalam mengatur sistem pemerintahan di tingkat Desa saya berharap ada kerjasama antara kepala Desa dengan BPD, pendamping desa maupun dengan pimpinan Kecamatan di wilayah kerja masing-masing” ucapnya.

“Untuk itu kegiatan ini diharapkan dapat menjawab permasalahan yang sering muncul dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembinaan kemasyarakatan antara lain peningkatan kinerja aparatur desa untuk menjawab berbagai tantangan yang terjadi di desa seperti pengelolaan dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD) tepat sasaran untuk menjawab kebutuhan masyarakat guna menghindari indikasi penyalagunaan dana desa dan alokasi dana desa oleh aparat pemerintah desa” tambahnya.

Berdasarkan data badan pemeriksa keuangan Republik Indonesia tahun 2017, terdapat temuan kurang lebih 230 kepala desa yang terjaring kasus korupsi DD dan ADD.

“Dari data di atas, saya berharap kepada seluruh kepala desa agar gunakanlah anggaran yang diterima dengan sebaik baiknya sesuai aturan yang berlaku, agar ketika saudara-saudara diaudit oleh badan pemeriksa keuangan tidak ada satu kepala desa di wilayah kabupaten seram bagian barat yang terjerat kasus dimaksud ,” Harapnya.

Bupati juga meminta agar dalam waktu dekat data tentang angka keluarga miskin yang ada di Kabupaten SBB ini sudah harus dimasukan untuk menjadi bahan evaluasi Pemerintah Daerah dalam peningkatan kesejahteraan di Kab. SBB bertajuk Saka Mese Nusa itu. (IN-13)

Print Friendly, PDF & Email
Comments
To Top