Maluku Tengah

Pemuda Sepa Minta Pemkab Malteng Jelaskan Legalitas Negeri Nua Nea

22471387_1943490959246641_1636601517_n

Ambon, Maluku – Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah (Malteng), diminta segera menyikapi legalitas Negeri Nua Nea. Pasalnya, sejumlah masyarakat Negeri Sepa mulai geram dengan ditetapkanya Nua Nea sebagai negeri definitif oleh Pemkab Malteng.

Masyarakat negeri Sepa sebagai negeri induk dari Negeri administratif Nua Nea ini, mempertanyakan status negeri administratif tersebut. Sebab belakangan dikabarkan, Pemkab Malteng telah menetapkan negeri administratif itu sebagai Negeri definitif.

Aksi protes ini dilontarkan sejumlah pemuda Negeri Sepa, melalui, Pjs, Kepala Pemuda Negeri Sepa, Gani Namasela.

Dikatakan, Pemkab Malteng mestinya tidak memperkeruh persoalan internal Negeri adat. Dimana menurutnya, segala keputusan Pemda terkait masalah ini juga harus diketahui seluruh komponen masyarakat termasuk masyarakat Negeri Sepa sebagai Negeri induk.

“Kami minta penjelasan dari pemda Malteng atas status Negeri administratif Nua Nea ini,” kata Gani kepada Intim News di Ambon, Jumat, (13/10/2017).

Diakuinya, negeri Nua Nea memang sudah dilepaskan untuk dimekarkan, sebagai satu negeri oleh Pemerintah negeri Sepa, berdasarkan tuntutan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 tahun 2014, tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

Yang mana dalam pasal 8, menyebutkan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota dalam melakukan pembentukan desa, melalui pemekaran desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a wajib mensosialisasikan rencana pemekaran desa kepada pemerintah desa induk dan masyarakat desa yang bersangkutan.

Namun, pemekaran yang disepakati bukan sebagai satu negeri adat, melainkan negeri administratif saja. Karenanya, selaku anak adat, mereka meminta Pemkab Malteng segera memberikan penjelasan, terkait penetapan Nua Nea sebagai negeri definitif sekarang ini.

Pernyataan ini jika tidak diindahkan, tambah dia, selaku Kepala Pemuda, dirinya akan mengarahkan masa untuk melakukan aksi protes besar-besaran di depan Kantor Bupati, dan DPRD Kabupaten bertajuk Pamahanunusa itu.

“Jika ini tidak diindahkan, Saya bersama pemuda Negeri Sepa akan melakukan aksi protes besar-besaran di kantor Bupati dan kantor DPRD,”tegas Gani. (IN-06)

Print Friendly, PDF & Email
Comments
To Top