Lintas Maluku

Mobil Para Aleg DPRD Maluku Bakal Ditarik

900-ilustrasi_mobil_dinas-718x452

Ambon, Maluku – Ketua DPRD Maluku Edwin Huwae kepada wartawan, Selasa (10/10/2017), mengatakan, terhitung tanggal 30 Oktober 2017 mendatang, anggota DPRD Provinsi Maluku tidak lagi menggunakan kendaraan dinas, karena akan ditarik dan dikembalikan sebagai aset daerah pemerintah Provinsi Maluku.

Politisi PDI Perjuangan Maluku ini mengakui, pihaknya telah melakukan rapat bersama pemerintah daerah dalam hal ini Sekda Maluku dan Kepala Keuangan dan Aset Daerah terkait dengan Peraturan Daerah (Perda), terhadap hak-hak pimpinan dan anggota DPRD Maluku yang didalamnya, terdapat konsekuensi lantaran seluruh hak telah ditanggung oleh negara.

“Sebagai konsekuensi penerapan PP 18 tahun 2017 maka kendaraan dinas milik anggota DPRD Maluku akan ditarik pada tanggal 30 Oktober 2017 mendatang. Ini adalah dampak karena negara telah membiayai transport,” sebut Huwae.

Dia menjelaskan , tindaklanjut dari PP 18 tahun 2017, pemerintah dan DPRD telah membentuk perda dan kini sementara menggodok Peraturan Gubernur (Pergub) nya terkait dengan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD.

“DPRD dan pemerintah daerah sementara menggodok pergub untuk lebih menguatkan PP dan juga Perda, yang telah dibentuk terkait dengan tunjangan dan anggota legislatif,” jelasnya.

Menurutnya, dengan penerapan peraturan baru ini dapat lebih mempertegas para anggota dewan sehingga lebih aktif dalam kehadiran maupun meningkatkan kinerja sebagai wakil rakyat dalam memperjuangkan aspirasi rakyat yang diwakili. (IN-06)

Print Friendly, PDF & Email
Comments
To Top