Maluku Tenggara Barat

HPH Yamdena, Komisi B Bakal Panggil Pihak Dishut Maluku Dan PT. KJB  

22627799_499235797116334_1882149108_n

Ambon, Maluku – Pasca dikeluarkannya Surat Keputusan (SK) Bupati Maluku Tenggara Barat (MTB) nomor : 622.2/1518/2017, perihal penghentian sementara penebangan hasil hutan kayu di Pulau Yamdena oleh PT. Karya Jaya Berdikari (KJB), Komisi B DPRD Maluku bakal panggil pihak Dinas Kehutanan (Dishut) bersama pihak perusahaan PT. KJB, untuk duduk bersama mencari titik temu pro dan kontra yang terjadi di kalangan masyarakat di Yamdena.

“Berdasarkan laporan yang masuk ke Komisi B, Kami akan memanggil pihak Dishut Maluku bersama pihak perusahaan PT. KJB. Tujuan undangan rapat bersama untuk mencari titik temu penyelesaian masalah beroperasinya PT. KJB, karena realisasi program tidak sesuai dengan perjanjian yang disepakati, ” tegas Abdullah Marasabessy, Wakil Ketua Komisi B, kepada wartawan, Kamis (19/10/2017), di Ruang Komisi B DPRD Maluku Karang Panjang Ambon.

Menurutnya, jika Bupati MTB, Petrus Fatlolon berani keluarkan SK penghentian sementara, berarti ada sesuatu yang tidak beres, yang dilakukan pihak perusahaan tersebut disana.

” Bisa jadi ada bukti-bukti pendukung hasil temuan Pemerintah Kabupaten dan selanjutnya agar berimbang, kami akan berkomunikasi dengan Pemprov, Pemkab setempat dan Kementerian terkait serta pihak perusahaan,” ucapnya.

Diketahui, PT. KJB melenceng dari perjanjian kerjasama dengan pemerintah desa Yamdena dan Watmuri secara khusus dan Keputusan Menteri Kehutanan nomor : 117/MENHUT-II/2009 secara umum. Karena, pemegang izin harus membantu pemerintah dalam melaksanakan pembangunan masyarakat di dalam dan disekitar areal kerjanya.
Sementara itu, masyarakat Yamdena Watmuri merasa dirugikan dengan beroperasinya PT. KJB. Entah like dislike perorangan, kelompok maupun kepentingan. Hasilnya, akan diketahui setelah duduk bersama di Komisi B nantinya. (IN-06)

Print Friendly, PDF & Email
Comments
To Top

This site is protected by wp-copyrightpro.com