Kota Ambon

Hearing, DPRD Kota Ambon Dukung Program Implementasi Polmas 

22643220_1635799103110037_193479506_o

Ambon, Maluku – Perpolisian masyarakat (Polmas) dewasa ini telah menjadi model perpolisian dalam masyarakat modern. Model perpolisian yang menempatkan masyarakat bukan lagi sebagai obyek dalam penugasan Polisi tetapi sebagai subyek dan merupakan mitra sejajar dengan kepolisian dalam mendeteksi dini, mengantisipasi dan mencari solusi pemecahan masalah Kamtibmas. Pembahasan inilah yang dibahas dalam rapat bersama hari ini, (17/10/2017) bertempat di Ruang rapat utama Kantor DPRD Kota Ambon.

Ketua Komisi I DPRD Kota Ambon, Zeth Pormes, S.Sos yang didampingi oleh Wakil ketua Komisi I S.A. Har Bin Taher,SE dan Sekretaris Komisi Dominggus Muriany, beserta 3 anggota komisi lainnya (Tomwin.R.Tamaela, Ridwan Hasan & Johny Mainake,SE) menerima Staf IOM Marsela Bakarbessy (Field Project Assissten), Perwakilan Pilar Polmas Kota Ambon, Bpk. Pdt. D. Mayaut ( Ketua FKUB Kota Ambon ), Pilar Polmas Kecamatan Nusaniwe, Bpk Pdt. W. Ayal (Ketua majelis Jemaat GPM Amahusu ), Perwakilan majelis latupati, Bpk. F. Nikijuluw dan perwakilan Polres P. Ambon & P.P. Lease yang diwakili oleh AKP Melda haurissa (Paur penum Bid Humas Polda Maluku) serta IPTU Gulma Hutabarat (KBO Sat Binmnas Polres P. Ambon) dalam acara Hearing / Rapat dengar pendapat menyangkut dukungan terhadap pelaksanaan Implementasi Polmas di Kota Ambon.

Dalam Rapat dengar pendapat yang dipimpin langsung oleh ketua Komisi I DPRD Kota Ambon tersebut, perwakilan IOM, Pilar Polmas Kota Ambon & kecamatan Nusaniwe, serta AKP Melda Haurissa menyampaikan prospek program Kerjasama Polri – IOM di Provinsi Maluku dan tentang kemajuan pelaksanaan Implementasi Polmas di Kota Ambon dimana dalam penjelasannya perwakilan Pilar Polmas Kota Ambon, Bpk. Pdt. D. Mayaut (Ketua FKUB Kota Ambon) dan Perwakilan majelis latupati, Bpk. F. Nikijuluw menyampaikan bahwa tanggung jawab keamanan semata-mata bukan merupakan tanggung jawab Polri belaka, namun merupakan tanggung jawab bersama antara Polri, Masyarakat maupun Pemerintah daerah untuk itu dalam pelaksanaan program Implementasi Polmas selama ini sangat diharapkan dukungan dari pemerintah daerah baik dari segi Program maupun anggaran.

Karena selama ini seluruh program Implementasi Polmas yang sedang dijalankan ini masih sepenuhnya dalam dukungan anggaran dari pemerintah kerajaan Belanda melalui IOM (International organization for Migration), dimana pada pertengahan tahun 2019 nanti akan berakhir program kerjasamanya, dengan demikian seluruh dukungan anggarannya pun akan berakhir, untuk itu Pilar Polmas Kota Ambon dan Kecamatan Nusaniwe sangat mengharapkan kepedulian dan dukungan dari Pemerintah Daerah dalam hal ini DPRD Kota Ambon untuk membantu dalam upaya pengusulan anggarannya.

Lebih lanjut AKP Melda Haurissa menjelaskan kepada Pimpinan Komisi dan anggotanya bahwa Pelaksanaan Polmas sangat berbeda dengan system perpolisian jaman dulu, dimana Masyarakat dijadikan Objek dalam setiap pelaksanaan tugas kepolisian namun dalam pelaksanaan Polmas, Masyarakat bersama dengan Polri merupakan subjek atau mitra sejajar dalam melakukan upaya deteksi dini terhadap gejala-gejala awal gangguan kamtibmas yang timbul ditengah masyarakat dalam rangka mengantisipasi dan mencari solusi pemecahan masalah agar tidak berkembang menjadi gangguan kamtibmas yang dapat meresahkan masyarakat.

Sementara itu Staf IOM Marsela Bakarbessy yang merupakan field project assissten dalam program kerjasama ini menambahkan bahwa dalam program kerjasama Polri dan IOM ini yang menjadi Pilot Project di provinsi Maluku adalah 4 kabupaten/Kota, yaitu Kota Ambon, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Pulau Buru dimana disetiap kabupaten/Kota tersebut juga diambil 2 desa sebagai Pilot Project. Untuk Kota Ambon berada di Desa Amahusu dan Kelurahan Amahusu. Selanjutnya dijelaskan pula bahwa pada Bulan November 2014 telah dibentuk Pilar Polmas Provinsi Maluku yang ditindak lanjuti dengan pembentukan Pilar Polmas Kota/ Kabupaten sampai ke tingkat Desa/Kelurahan/Negeri pada tahun 2015 dimana sampai saat ini sudah berada pada tahap implementasi di tingkat Desa/Negeri dan berdasarkan pengalaman dari 2 Desa percontohan tersebut sehingga disaat ini Kapolres Pulau Ambon sedang gencar-gencarnya mencanangkan pembentukan 3 Pilar kamtibmas Plus untuk seluruh Polsek dalam jajaran Polres P. Ambon & P. P. Lease dengan memberdayakan Bhabinkamtibmas sebagai motor penggeraknya.

Yang pada intinya setiap permasalahan yang terjadi di desa akan diselesaikan langsung oleh Bhabinkamtibmas dengan para Pilar kamtibmas. Dari pelaksanaan rapat dengar pendapat tersebut pada prinsipnya Pimpinan Komisi I DPRD Kota Ambon dan seluruh Anggota Komisi menyetujui dan mendukung pelaksanaan program Implementasi Polmas di Kota Ambon karena dipandang sangat penting dan sangat dibutuhkan dalam menciptakan kota Ambon yang aman dan Kondusif demi terselenggaranya Pembangunana Nasional. Namun dalam pelaksanaanya yang menjadi catatan penting bagi Pilar Polmas baik Kota Ambon maupun Kecamatan agar pola rekruitmen bagi anggota Pilar harus diperhatikan, supaya orang-orang yang dipilh betul-betul adalah orang-orang yang memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi untuk menciptakan keamanan di Kota Ambon ini dan harus merupakan keterwakilan dari semua komunitas yang ada serta dalam menyusun program kegiatan agar desa/negeri yang memiliki eskhalasi konflik/gangguan kamtibmas yang tinggi harus diprioritaskan dan dalam pelaksanaannya diharapkan perananan Bhabinkamtibmas di Desa harus lebih aktif lagi untuk memainkan peranannya, Bhabinkamtibmas tidak boleh apatis namun harus selalu proaktif bersama-sama dengan seluruh komponen masyarakat untuk menciptakan keamanan di Desa.
Diakhir Rapat Dengar pendapat tersebut Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Ambon S.A. Har Bin Taher,SE mengharapkan agar kedepan harus dibangun koordinasi yang lebih intens untuk membahas setiap permasalahan yang terjadi sehubungan dengan program kerja Pilar Polmas.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Kota Ambon dalam kesimpulannya menyampaikan bahwa Komisi I DPRD Kota Ambon mendukung sepenuhnya pelaksanaan program Pilar Polmas kota Ambon baik dari segi Program maupun anggaran karena hal ini merupakan kegiatan yang positif dalam menciptakan keamanan.

Kegiatan Rapat dengar pendapat berjalan dengan aman dan lancar dan ditutup dengan kegiatan jabatan tangan bersama antara Pimpinan komisi I DPRD Kota Ambon, Anggota Komisi dan peserta dengar pendapat. (IN-07)

Print Friendly, PDF & Email
Comments
To Top