Seram Bagian Barat

DPRD SBB Dianggap sebagai ‘Tukang Stempel’ 

DPRD-LOGO

SBB, Maluku – Pembahasan RAPBD Perubahan Tahun anggaran 2017 Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) diniliai tak sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku, bahkan dalam pembahasannya disebut-sebut tidak melibatkan seluruh anggota DPRD.

“ Saya menilai pembahasan RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2017 di DPRD SBB tidak mengikuti mekanisme dan ketentuan yang berlaku, karena proses pembahasan KUA dan PPAS sampai di tetapkan menjadi PPA tidak melibatkan seluruh Anggota DPRD padahal sesungguhnya fungsi Budgeting itu melekat pada seluruh Anggota DPRD itu sendiri,” ujarnya Ketua Fraksi Amanat Keadilan, Jamadi Darman politisi muda asal Kepulauan Manipa dari Partai Amanat Nasional, di Piru, Kabupaten Seram Bagian Barat, (30/10/2017).

Menurutnya, yang Lebih naif lagi pokok-pokok pikiran Banggar sebesar Rp 4 miliar disampaikan bahwa itu adalah pokok pikiran dari seluruh Anggota DPRD. Anehnya program dan kegiatan yang ada pada RKA SKPD sama sekali tidak di bahas dalam Komisi, sehingga saya menilai bahwa seakan-akan hak Budgeting itu hanya milik banggar, padahal seluruh anggota DPRD sebagai representasi rakyat memiliki tiga hak pada kami sebagai perwujudan fungsi DPRD yaitu Pengawasan, Legislasi dan Budgeting.

“Secara pribadi sebagai anggota Fraksi Amanat Keadilan saya berkeberatan terhadap paripurna penyampaian kata putus fraksi yang di gelar hari ini dan saya tidak bertanggung jawab atas APBD perubahan TA 2017,” pungkasnya.

Informasi yang dihimpun media ini, pembahasan RAPBD perubahan 2017 sengaja dilambat-lambatkan oleh pihak eksekutif, agar eksekutif tidak memiliki kesempatan banyak mempelajari isi draft RAPBD perubahan 2017, sehingga dengan alasan limit waktu tersisa DPRD SBB tinggal mengetuk palu dan masing-masing fraksi tinggal memutuskan dalam pandangan akhir kata putus fraksi atas ketidakpersetujuannya. (IN-14/JSY)

Print Friendly, PDF & Email
Comments
To Top