Pemerintahan

DPRD Ramai Ramai Kecam Perbup SBB, Budiono : Dasar Pelaksanaan Pilkades Lemah

eko
Eko Budiono Pilmuda, Sekretaris Komisi A DPRD SBB

SBB, Maluku- Tidak lama lagi akan diadakan pemilihan kepala desa secara serentak untuk desa yang ada di Kabupaten Seram Bagian Barat, Jika pemilihan kepala desa dipaksakan secara serentak dengan perbup yang sudah dikeluarkan oleh Bupati SBB, desa adat yang mendominasi Kabupaten bertajuk Saka Mese Nusa ini akan terpasung.

Tak pelak berbagai unsur pun mengecam rencana pelaksanaan Pilkades secara serentak itu. Diantara yang menolak yakni anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat.

Eko Budiono Pilmuda ,Sekretaris Komisi A DPRD SBB tak sependapat jika Peraturan Bupati Nomor 04 dipakai sebagai dasar pelaksanaan Pilkades serentak di Kabupaten Seram Bagian Barat yang memuat tentang persyaratan lain calon kepala desa.
Baginya dalam pasal 21 huruf M Permendagri Nomor 112 menyebutkan persyaratan lain calon Kades diatur dengan peraturan lain (Perda).

“Konsideran menimbang yang digunakan dalam Perbup tidak mendasar dan tidak dapat dijadikan dasar, dimana pasal 21 huruf M Permendagri 112 menyebutkan, persyaratan lain Calon Kades diatur dengan dengan Perda,” ucapnya.

Dia bahkan menuding pemerintah daerah “gagal paham” dan menjadikan Perbup sebagai dasar aturan yang memuat persyaratan lain calon kepala desa.

“Saya heran dengan pemerintah daerah. Apa Mereka tidak tahu atau mengabaikan ketentuan perundang undangan? Karena belum pernah DPRD SBB menetapkan sebuah Perda tentang persyaratan lain calon kepala desa. Yang menjadi pertanyaan, Perda apa yang dijadikan sebagai konsideran menimbang dalam Perbup 04 tersebut ? Di sisi lain pasal 49 Permendagri 112 maupun yang telah direvisi dengan Permendagri 65, secara jelas menyatakan bahwa pelaksanaan Pilkades di atur dengan Perda. Dan judul Perbup 04 itu kan persyaratan calon kades bukan Perbup tentang Pilkades, “ Ujarnya.

Dari berbagai polemic yang terjadi di Kabupaten Seram Bagian Barat, berdasarkan hasil konsultasi Komisi A DPRD SBB dengan Kabag Perundang Undangan Provinsi Maluku, telah disarankan agar Pemkab menunda untuk sementara hingga Perda disahkan oleh DPRD SBB.

“Saya khawatir jika Perbup sebagai dasar, ini tidak kuat dan akan munculnya gugatan hukum pasca Pilkades. Perda yang mengatur hak hak adat bagi negeri adat juga belum diterbitkan. Padahal dalam UU No 6, pemerintah memberi ruang seluas-luasnya kepada negri adat untuk menyelenggarakan pemerintahanya sesuai adat istiadat setempat, “ jelasnya.

Olehnya itu, dia berharap, Pemda dalam merumuskan Perbup tidak menggunakan pasal yang satu tapi mengabaikan pasal yang lain, menghargai hak hak adat yang dimiliki oleh negeri-negeri adat.

Sementara itu, Anggota Fraksi PDI Perjuangan Andreas H. Kolly SH mengatakan, jika Pilkades serentak dipaksakan oleh pemerintah daerah maka sangatlah berpotensi terancamnya desa adat yang ada di Kabupaten Seram Bagian Barat.

Untuk itu, Bupati SBB diminta agar tidak melakukan pemilihan kepala desa secara serentak dengan menggunakan Perbup sudah diterbitkan oleh pemda SBB.

Baginya, jika Pilkades serentak dipaksakan maka desa adat akan hilang dan digantikan dengan desa Administratif.

“Bupati dan Wakil Bupati Moh Yasin Payapo dan Timotius Akerina selaku anak adat tidak boleh samakan pemilihan kepala desa gemba dan Luhu, untuk itu Bupati dan Wakil Bupati lebih proaktif dengan permasalahan ini agar menunggu regulasi tentang intensif perda adat dan menunggu disahkan perda adat tersebut, ini agar identitas negeri adat itu ada apalagi Bupati dan Wakil Bupati merupakan anak adat sendiri” tegasnya. (IN-13)

Print Friendly, PDF & Email
Comments
To Top

This site is protected by wp-copyrightpro.com