Kota Ambon

ADD Kota Ambon Alami Kenaikan hingga 10 Persen, Latupono : Pengelolaan Anggaran Desa Butuh Pendampingan Dari Pemkot

Ilustrasi-Dana-Desa-sorotpurworejo-com

Ambon, Maluku – Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2017 mengalami kenaikan dari 5 persen menjadi 10 persen yang berasal dari Dana Transfer Daerah. Dari kenaikan ADD tersebut, pemerintah Kota Ambon harus alokasikan anggaran tambahan sebesar 56 miliar rupiah.

Wakil Ketua DPRD Kota Ambon, Rustam Latupono dalam wawancaranya dengan sejumah media di ruang kerjanya, Senin (30/10/2017) mengatakan, kenaikan ADD ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan dimana daerah Kota/Kabupaten wajib menaikan ADD melalui dana trasfer daerah sebesar 10 persen.

“Tahun-tahun sebelumnya, ADD dikota Ambon baru mencapai 5 persen atau sekitar 15 miliar rupiah. Dalam APBD Perubahan 2017 ini, pemerintah Kota Ambon harus mengalokasikan ADD sebesar 71 miliar. Sehingga masih kurang Rp 56 miliar yang harus dialokasikan dalam APBD Perubahan ini,” ungkap politisi Partai Gerindra ini.

Menurutnya, dengan kenaikan ADD yang bersumber dari APBD Kota Ambon di tambah dengan Dana Desa dari APBN, maka tahun 2018 nanti, masing-masing Desa/Negeri akan mengelola anggaran desa (ADD/DD) mencapai Rp 3 miliar pertahun bahkan lebih.

“ Ini bukan dana sedikit yang akan dikelola oleh pemerintah Desa/Negeri. Olehnya itu, butuh pendampingan dari pemerintah Kota Ambon melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam penyiapan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APB-Des). Sebab kalau tidak dilakukan pendampingan dan pengawasan yang ketat dari masyarakat maka bisa berimplikasi hukum. Anggaran Desa ini dapat disalahgunakan. Banyak kasus hukum yang menyeret sejumlah aparat Desa/Negeri karena salah menyalagunakan kewenangan dalam pengelolaan dana desa ini. Kita harap itu tidak terjadi di Kota Ambon,” kata aleg dua periode ini.

Diakhir komentarnya, Latupono berharap melalui kenaikan anggaran Desa ini akan berimmplikasi pada peningkatan pembangunan baik fisik maupun pemberdayaan di masyarakat.

“ Mari kita wujudkan Desa/Negeri yang mandiri secara berkelanjutan. Ciptakan program-program desa yang bermanfaat bagi kepentingan masyarakat dan Desa/Negeri itu sendiri. Kelompok-kelompok nelayan, petani dan wirausaha dapat dikembangkan atau dihidupkan, demi peningkatakan kesejahteraan masyarakat di desa,” pungkasnya. (IN-08)

Comments
To Top

This site is protected by wp-copyrightpro.com