Maluku Tenggara Barat

Uskup Diosis Amboina Angkat Suara Terkait Kasus PT Karya Jaya Berdikari

USKUP AMBOINA, MANDAGI
Uskup Diosis Amboina, Mgr P.C. Mandagi MSC

Ambon,Maluku- Uskup Diosis Amboina, Maluku, Mgr P.C. Mandagi MSC angkat suara dan mengecam ijin IPHHK yang dikeluarkan kepada PT Karya Jaya Berdikari. Saat ditemui INTIM NEWS di Kantor Kesuskupan Amboina, Selasa (19/9/2017), Uskup mengancam akan menggunakan kekuatan internasional bila pada akhirnya Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB), Pemprov Maluku dan Pemerintah Pusat tidak segera mencabut izin pengelolaan hasil hutan kayu di desa Watmuri, Kecamatan Nirunmas, Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

“Bila dalam kurun waktu beberapa bulan ke depan, Pemkab, Pemprov maupun Pempus belum juga memutuskan untuk mencabut Surat Keputusan IPHHK milik PT Karya Jaya Berdikari, saya akan membawa persoalan ini ke tingkat internasional,” tegas Uskup Mandagi menyikapi aksi pembakaran yang dilakukan oleh masyarakat Desa Arma, desa tetangga Watmuri terhadap camp milik PT.KJB yang berbuntut penahanan terhadap 36 warga desa Arma oleh aparat kepolisian setempat.

Dia mengaku kesal atas tindakan kekerasan tersebut. Namun, aksi kekerasan itu mengajak pemerintah pusat (Kementrian Kehutanan), Pemprov Maluku dan Pemkab MTB yang mengeluarkan SK IPHHK di pulau Yamdena untuk meninjau kembali SK tersebut.

Menurutnya, IPHHK di Pulau Yamdena telah menyengsarakan masyarakat yang hidup di sekitar hutan tersebut. Hak ulayat masyarakat setempat telah dilanggar, malah diperkosa. Akibat adanya IPHHK itu, hutan di Pulau Yamdena semakin gundul, dan terjadi banjir di musim penghujan.
“Sungguh IPHHK di Pulau Yamdena tidak berperikemanusiaan. Dan pantas dicabut,” Tegasnya.

Kehadiran PT. KJB, lanjut Uskup itu, sangatlah tidak menguntungkan masyarakat, yang ada di Pulau Yamdena, tetapi hanya menguntungkan pemilik perusahaan dan beberapa oknum pejabat di pusat, provinsi dan kabupaten.

“Saya minta agar Pemkab MTB, Pemprov Maluku dan Pempus bisa mendengar jeritan dan suara rakyat terutama rakyat kecil di Pulau Yamdena dengan mencabut izin IPHHK milik PT Karya Jaya Berdikari,” Pintanya.

Terkait dengan penahanan terhadap 36 warga Arma, Uskup menghimbau kepada aparat kepolisian setempat untuk memberlakukan mereka seadil-adilnya.

“Jangan sekali-kali ada oknum aparat kepolisian yang melakukan tindakan kekerasan kepada mereka. Kalau ada, oknum tersebut harus ditangkap, dihukum diadili, serta Kapolres dan Kapolsek harus bertanggungjawab,” Pungkasnya. (IN-07)

Print Friendly, PDF & Email
Comments
To Top

This site is protected by wp-copyrightpro.com