Pemerintahan

Rofik Minta Pemkot Ambon Siapkan Ranperda Sebelum Dilakukan Pemilihan Serempak Kepala Desa

Ilustrasi Ranperda

AMBON, MALUKU- Pemerintah Kota Ambon telah meng-agendakan pemilihan serempak lima kepala desa di tahun 2018. Namun, agenda pemilihan serempak lima kepala desa mendapat sorotan dari Komisi I DPRD Kota Ambon.

Anggota Komisi I DPRD Kota Ambon, Rofik Afifuddin kepada wartawan di gedung DPRD Kota Ambon, Rabu 19/9 mengatakan, sebelum pemilihan serempak kepala desa ini dilakukan, mestinya harus ada aturan hukum yang mengatur soal ini.

Untuk itu, lanjut Rofik, Biro Pemerintahan Kota Ambon harus menyiapkan rancangan Peranturan Daerah Tentang Desa. Dalam Ranperda ini harus mengatur tentang proses pemilihan serempak, pelantikan termasuk anggaran atau pembiayaan.

“Bagimana agenda pemilihan serempak kepala desa ini dapat dilakukan, kalau tidak ada dasar hukum yang mengatur soal itu. Mau pakai anggaran dari mana? sementara seluruh proses pemilihan serempak ini harus dibebani dengan APBD Kota Ambon. Olehnya itu, harus ada Perda,” ungkap politisi PPP ini.

Menurut Rofik yang juga Ketua Badan Pembuat Peraturan Daerah, sejak awal komisi I telah meng-ingatkan Biro pemerintahan agar segera siapkan produk hukumnya untuk dibahas bersama dengan DPRD. Namun hingga saat ini, Ranperdanya belum juga di masukan ke DPRD.

“Kita sudah sampaikan ke Biro Pemerintahan agar di buat Ranperdanya kita bahas dan ditetapkan bersama, sehingga pembiayaan pemilihan serempak ini masuk dalam tubuh anggaran tahun 2017 melalui APBD Perubahan atau APBD murni 2018. Namun hingga saat ini belum ada tindak lanjut,” kata dia.

Rofik berharap, dalam tiga bulan diakhir tahun 2017 ini, ranperda-nya sudah ada di tangan DPRD Kota Ambon untuk dibahas dan ditetapkan bersama.

“Kalau pemkot bergerak cepat, saya yakin, akhir 2017, Perda ini sudah bisa ditetapkan bersama. Lalu kemudian kita masukan ke pemerintah Provinsi untuk nomor registernya untuk diusulkan ke Kementerian Dalam Negeri,” ungkapnya.

Rofik berharap, kedepan tidak ada lagi penjabat di desa. Atau terjadi kekosongan kepemimpinan di desa lantaran masa jabatan penjabat sudah selesai. Ini harus menjadi perhatian serius pemerintah, sebab dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di desa atau negeri saat ini, butuh kepemimpinan yang defenitif.

“Pengelolaan pemerintahan di desa atau negeri di era sekarang ini beda dengan era sebelumnya. Sekarang anggaran yang disiapkan oleh pemerintah pusat untuk di kelola oleh desa cukup besar. Olehnya itu, maju tidaknya pembangunan di desa/negeri tergantung sistem pemeritahan itu sendiri. Kalau masih pincang, maka akan berpengaruh pada proses pengelolaan anggaran di desa/negeri,” pungkasnya. (IN-08)

Print Friendly, PDF & Email
Comments
To Top