Seram Bagian Barat

Layanan Buruk, Payapo – Akerina Diminta Evaluasi Kadis Dukcapil SBB

c16ab314-5e31-3659-9d3f-19624183c530

SBB, Maluku – Program 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati SBB, Moh Yasin Payapo dan Timotius Akerina belum sepenuhnya terealisasi sampai dengan saat ini, dimana dengan harapan mereka berdua untuk membangun dan membenahi Kabupaten Seram Bagian Barat sesuai dengan visi dan misi mereka berdua untuk ‘Kase Bae SBB’ melalui pelayanan publik kepada masyarakat saka mese nusa.

Program 100 hari kerja dinilai belum maksimal untuk memberikan pelayanan publik kepada masyarakat yang meiliki 11 kecamatan ini. Sebab sampai dengan kini belum terpenuhi dan dinikmati oleh masyarakat.

Kinerja OPD Dinas Kependusukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Barat buruk dan dinilai tidak sejalan dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati SBB untuk kase bae SBB, pelayanan yang buruk yang ditunjukan dengan buruknya pelayanan publik kepada masyarakat yang melakukan pembuatan E KTP, akta kelahiran sampai dengan berbulan – berbulan belum juga didapatkan oleh masyarakat.
Kepada Intim News di gedung DPR SBB (7/9/2017) Ketua Komisi C Maaruf Tomia, mengatakan letak buruknya pelayanan terhadap masyarakat merupakan kesalahan dari OPD itu terkait dengan nilai belum mampu dikarenakan tiap harinya antrean bertumpuknya masyarakat dari berbagai desa dan dusun yang melakukan untuk mengurusi pembuatan e-ktp, akta kelahiran bahkan sampai dengan membuat kartu keluarga, ini sangatlah disayangkan kinerja OPD terkait untuk memberikan pelayanan publik kepada masyarakat saka mese nusa.

“Ini yang seharusnya diselesaikan oleh OPD terkait jangan pelayanan publik kepada masyarakat, dengan pengurusan KK, Akta Kelahiran dan E ktp sampai berhari hari bahkan berbulan – bulan, jika masyarakat tidak datang untuk mengecek KK , Akta Kelahiran, dan E KTP tersebut maka sampai dengan enam bulan bahkan bertahun tahun baru masyarakat dapatkan KK, Akta Kelahiran, bahkan sampai dengan E-KTP. Ini harus diselesaikan oleh OPD jangan dibiarkan terkatung – katung begitu saja maka nilai pelayanan publik kepada masyarakat sangatlah buruk” ungkapnya.

Ditambahkannya olehnya itu hal ini harus disikapi dan harus ada langkah strategis yang harus diambil oleh OPD, karena hal ini yang sangat menyusahkan masyarakat apalagi mereka yang datang dari jauh bahkan dari pulau – pulau yang ada di Kabupaten Seram Bagian Barat, seperti Manipa, Kelang dan Buano ini harus disiasati dan diperhatikan oleh OPD terkait dan inilah fakta yang terjadi jika masyarakat tidak datang untuk mengecek maka berbulan bulan baru didapatkan, ini berarti kinerja OPD buruk dan belum maksimal.

Semestinya masyarakat haruslah dipermudah untuk pelayaanan publik, kalau mereka dipersulit maka kepala dinas OPD haruslah dievaluasi karena bukan untuk kase bae SBB malah membuat sakit dan repot SBB dalam melakukan pelayanan publik dan tidak sejalan dengan visi dan misi bupati dan wakil bupati untuk kase bae SBB.

Menurut tokoh politik PKB Ini harus segerah didorong, dengan seratus hari kerja terlalu singkat tapi itulah visi dan misi besar yang harus segerah direalisasikan, untuk melakukan evaluasi kerja seratus hari kerja bupati dan wakil bupati sangatlah singkat, harus ada visi dan misi besar haruslah kelihatan perubahan, untuk pelayanan publik berupa seratus hari kerja pelayanan di setiap kecamatan sampai dengan saat ini belum maksimal jika tidak bisa dilaksanakan dalam seratus hari kerja masih ada dua ratus hari kerja dan masih dalam satu tahun kerja dan tidak boleh lebih dari satu tahun kerja

Dengan dipastikan mereka berdua sebagai anak daerah dipastikan mereka dapat melakukan perubahan dibumi saka mese nusa sesuai dengan visi dan misi politik mereka saat kampanye politik yang disampikan kepada masyarakat dengan slogan untuk kase bae SBB, olehnya itu dengan adanya kegiatan dari Bupati dan Wakil Bupati untuk segera melakukan serta aktifkan program 100 hari kerja untuk kase bae SBB yang sudah mereka canangkan dan sampai saat ini belum dinikmati oleh masyarakat Seram Bagian Barat yang berada di kecamatan – kecamatan agar tidak lagi kekota kabupaten yang menguras biaya besar. (IN-13)

Print Friendly, PDF & Email
Comments
To Top