Kota Ambon

Komisi I Desak Inspektorat Percepat Audit Khusus Terhadap Empat Negeri di Kota Ambon

audit_ilustrasi

AMBON, MALUKU– Komisi I DPRD Kota Ambon menggelar rapat evaluasi terhadap realiasi Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahun 2016.

Dalam rapat evaluasi ADD dan DD tahun 2016 ini, menghadirkan seluruh kepala Desa/Raja, camat, biro pemerintahan, Inspektorat dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Masyarakat dan Desa (P3AMD) Kota Ambon, Rabu 19/9 di kantor DPRD Kota Ambon.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Ambon, Saidna Bin Tahir kepada Intim News, mengatakan evaluasi ADD dan DD tahun 2016 antara eksekutif an legislatif ini karena berkaitan dengan belum di kucurkan Dana Desa tahun 2017.

“Sesuai data Komisi I, dari 31 Desa/Negeri di Kota Ambon, baru 16 desa/negeri yang mendapat DD. Sementara 15 desa/negeri lainnya belum dicairkan karena masih dalam tahap laporan pertanggungjawaban. Sedangkan empat negeri yakni (Naku, Amahusu, hatalai dan Rutong), sementara dilakukan audit khusus oleh Inpektorat Kota Ambon,” ungkap Saidna.

Terhadap proses audit khusus oleh inspektorat kepada empat negeri ini, Saidna mendesak agar dipercepat.

“Kita minta proses audit khusus terhadap empat negeri ini dipercepat. Sebab takutnya akan berpengaruh terhadap proses penyaluran Dana Desa bagi negeri-negeri tersebut,” katanya.

Dikatakan, Komisi I telah meminta klarifikasi dari pihak Inspektorat, kapan hasil audit khusus ini selesai dilakukan.

“Jawaban Inspektorat paling terlambat bulan Oktober. Pernyataannya, apakah pada bulan oktober nanti, empat negeri ini bisa mengajukan RAPB-Des kepada Pemkot. Kedua, apakah dalam waktu yang singkat ini, anggaran DD ini bisa direaliasi sesuai perencanaan. Ini harus menjadi pertimbangan pemerintah Kota Ambon. Olehnya itu dipercepat proses auditnya,” desak Saidna.

Ditambahkan, pemkot harus berani ambil langkah tegas, apabila dalam hasil audit khusus tersebut, ada dugaan kuat penyimpangan terhadap Dana Desa.

“Ada dua pandangan Komisi I terhadap persoalan ini. Kalau bisa diselesaikan secara internal, kita mendukung. Kalau memang tidak dimungkinkan, maka kita dorong ke proses hukum. Proses hukum terhadap oknum-oknum pemerintah desa/negeri yang menyalagunakan dana desa ini, sebagai efek jera,” harapnya.

Diakhir komentarnya, Saidna juga meminta agar saniri-saniri negeri yang hingga saat ini belum dilantik, agar dipercepat pelantikannya.

“Salah satu masalah internal yang dihadapi desa/negeri di kota Ambon membuat dana desa belum direalisasi yaitu belum adanya saniri defenitif.Informasi yang komisi I terima, hari ini Walikota Ambon, Richard Louhenapessy melantik saniri di empat negeri. Kita berharap, saniri-saniri yang belum dilantik, harus segera dilantik secepatnya sehingga tidak menghambat realisasi dana desa,” tutup ia. (IN-08)

Print Friendly, PDF & Email
Comments
To Top