Maluku Barat Daya

Kasus Tipikor Bandara Udara MOA, Gema-MBD Desak Kejagung RI Periksa BO

21745112_207861429750734_177944020_o
Aksi demonstrasi yang dilakukan oleh Gerakan Mahasiswa Maluku Barat (Gema-MBD) Ambon, didepan Kantor Kejaksaan Tinggi Maluku, (12/9/2017)

Ambon, Maluku – Kasus korupsi pembangunan Bandara Udara Yos Imsula, yang berada di Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), kembali mendapat sorotan tajam dari kalangan Mahasiswa Maluku Barat Daya. Pasalnya anggaran pembangunan Bandara yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Pengelolaan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Barat Daya tersebut disinyalir ada keterlibatan Bupati Maluku Barat Daya Drs Barnabas N. Orno, namun kasus tersebut seakan didiamkan oleh pihak Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Tinggi Maluku yang memiliki andil dalam penuntasan kasus tindak pidana korupsi pembangunan bandara udara di Kabupaten yang berjuluk Kalwedo itu.

Hal ini terbukti dengan aksi demonstrasi yang dilakukan oleh Gerakan Mahasiswa Maluku Barat (Gema-MBD) Ambon, didepan Kantor Kejaksaan Tinggi Maluku, (12/9/2017). Dalam orasi yang berlangsung dari pukul 10.00 Wit- pukul 11.00 Wit itu, dikawal oleh pihak aparat keamanan dari Polsek Sirimau. Gerakan Mahasiswa Maluku Barat Daya menuntut kepada pihak Kejaksaan Tinggi Maluku untuk segera mengusut kasus dugaan korupsi pembangunan bandara udara Yos Imsula yang berada di Tiakur Ibukota Kabupaten Maluku Barat Daya yang diprediksikan menghabiskan anggaran dari APBD Kabupaten Maluku Barat Daya senilai Rp 12 miliar dan APBN senilai Rp 20 miliar.

Dalam orasinya Ketua Gema-MBd Ambon Nikolas Maloky menyampaikan seruan Gerakan Mahasiswa Maluku Barat Daya yang mendesak Kejaksaan Tinggi Maluku untuk meninjau kembali hasil audit keuangan dari Badan Penyidik Keuangan Negera (BPK), terkait anggaran pembangunan Bandara Yos Imsula.

“ Kami Gerakan Mahasiswa Maluku Barat Daya memintakan pihak Kejaksaan Tinggi Maluku segera menindak lanjuti kasus dugaan korupsi tindak pidana korupsi anggaran pembangunan bandara udara di Ibu Kota Kabupaten Maluku Barat Daya. Menetapkan Bupati Maluku Barat Daya Drs.B.N. Orno dan saudara Frankois.K.Orno sebagai tersangka kasus dugaan tindakan korupsi anggaran korupsi anggaran pembangunan bandara udara di Ibukota Kabupaten Maluku Barat Daya,” teriak Sang pemuda MBD dengan lantang dalam orasi didepan korps Adihyaksa Maluku.

21729875_207861466417397_1599212980_oTak hanya menuntut Kejaksaan Tinggi Maluku untuk mengusut kasus dugaan korupsi diduga adanya keterlibatan Bupati Maluku Barat Daya bersama dengan salah seorang adiknya yang juga merupakan Anggota Dewan Provinsi Maluku Dapil MBD tersebut, Gema-MBD Ambon juga mempertanyakan Kejaksaan Agung mengenai status penahan 4 terdakwa masing-masing Soenarko (Kontraktor pemenang tender), Jhon Tangkuman (Mantan Kadis Perhubungan MBD), Nikolas Paulus (Kontraktor), Poli Miru (Mantan PLT Kadis Perhubungan, yang saat ini menjabat selaku Sekertaris Dewan Kabupaten MBD) yang ditahan oleh Penyidik Kejaksaan Agung sebagai tahanan Kota.

Aksi yang berlangsung hampir satu jam tersebut akhirnya diresponi oleh keterwakilan Kejaksaan Tinggi Maluku yang diwakili oleh Kepala Seksi Penerangan dan Humas Kejati Maluku Sami Sapulete, yang kemudian mempersilahkan perwakilan delegasi Gerakan Mahasiswa Maluku Barat Daya dalam membahas penuntasan kasus Tipikor Bandara Udara Yos Imsula/Orno di Kabupaten Maluku Barat Daya sebagaimana yang disuarakan dalam orasi Mahasiswa MBD di depan Kantor Kejati Maluku.

Kepada perwakilan Gerakan Mahasiswa Maluku Barat Daya yang diwakili oleh Nikolas Maluku (Ketua Gema-MBD), Robi Tunay (Sekertris Gema-MBD) dan Lefinus Keriyapi (Korlap), Kasipenkum Kejati Maluku mengatakan untuk penanganan kasus korupsi pembangunan bandara udara Yos Imsula/Orno di Ibukota Kabupaten Maluku Barat Daya, telah ditangani langsung oleh pihak Kejaksaan Agung RI. Pasalnya untuk kasus tindak pidana korupsi Bandara Udara pihak Kejaksaan Tinggi Maluku hanya memback up kasus tersebut yang secara hukumnya merupakan kewenangan dari Kejaksaan Agung untuk memutuskan siapa yang bertanggun jawab dari kasus tersebut.

“ Kasusnya kan sudah dalam tahap mendengarkan amar putusan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Agung, sehingga kami dari pihak Kejati Maluku mengharapkan Mahasiswa MBD untuk sama-sama mengawal kasus ini secara baik,” tutur Sapulete.

Menurutnya, untuk menetapkan Bupati Maluku Barat Daya selaku tersangka akan pihak Kejaksaan Tinggi Maluku akan menindak lanjuti tuntutan dari Gerakan Mahasiswa MBD ke pihak Kejagung RI.

“ Intinya Hukum perlu bukti, soal penetapan Bupati Maluku Barat Daya sebagai tersangka, Kami masih perlu data yang akurat. Pasalnya dalam pembangunan Bandara Udara Yos Imsula/Orno memang betul Bupati selaku kuasa pemegang anggaran (KPA) tetapi untuk pelaksanaan teknisnya ada pada Tim Teknis Pembangunan Bandar Udara Yos Imsula/Orno di Ibu Kota Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD),” ungkap Kasipenkum Kejati Maluku. ( IN-07)

Print Friendly, PDF & Email
Comments
To Top