Seram Bagian Barat

DPRD SBB Didesak Segera Paripurnakan 3 Produk Perda Adat

22119469_1739184529716838_1640445437_o

SBB, Maluku – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, secepatnya akan paripurnakan 3 produk regulasi terkait dengan Desa Adat, Negeri Dan Saniri Negeri, yang diperkirakan mungkin saja produk tersebut akan menghasilkan berpuluh BAB dan juga bepuluh ribu halaman.

Pasalnya, produk yang sangat penting bagi Negeri – negeri adat di Kabupaten SBB ini, digodok lebih kurang hampir sepuluh tahun, dan hingga kini belum juga diparipurnakan alias disahkan. Selama ini masyarakat Negeri – negeri adat sangat merindukan dan menunggu hasil godokan para wakil rakyat terkait peraturan tentang desa dan negeri adat itu.
Karena semua itu tak lain adalah sebagai pijakan, dalam melakukan pembangunan daerah atau Negeri – negeri, yang dimulai dari hal awal yaitu proses penjaringan, pendaftaran, penetapan pasangan calon, pemilihan yang berujung pada pelantikan Kepala desa atau Raja.

Kepada Intim News, Jumat, (29/9/2017), Wakil Ketua Forum Pemuda Talabatai, Johan Suneth/Patty mengatakan bahwa, ini merupakan sebuah proses yang sangat penting dan sangat sakraemani negeri adat di semua pelosok NKRI ini.

“Dan begitu pula di Kabupaten dengan julukan Saka Mese Nusa Ina ini. Sebab proses itu adalah langkah awal dalam menentukan kondisi sosial, budaya, kesehatan, kesejateraan seluruh masyarakat Negeri tersebut akan di bawa kemana, dan akan baik ataukah akan semakin buruk,” ungkapnya.

“Sebab masih sangat dipercayakan oleh masyarakat negeri Adat, kalau pimpinan negeri mereka itu adalah kunci segala datangnya hal-hal yang terkait dengan kesehatan, kesejateraan seluruh masyarakat Negeri tersebut oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Kalau prosesnya dilakukan sesuai titah Adat yang perankan Moyang – moyang terdahulu,”terangnya.

Meskipun sudah jelas Desa atau yang disebut dengan nama lain, merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten/Kota, yang dimana tertuang dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

“Namun masyarakat negeri adat masih sangat menjunjung tinggi, dan menghormati tata aturan pemerintahan di daerah ini. Maka untuk itu mereka MASDAT (Masyarakat_Adat) menunggu dan mengharapkan adanya sebuah Regulasi dari UU tersebut yang digodok DPRD SBB, agar bisa lebih terarah dan menyentuh dengan kebutuhan serta keharusan terkait pranata adat di Kabupaten ini, dan harus segera selesai dan disahkan sesegerah mungkin,” paparnya.

Menurutnya, dengan adanya dokumen itulah, maka segala hal ikhwal yang menyangkut dengan pranata adat yang telah dititahkan oleh leluhur terdahulu akan terasa kembali berkobar dalam jiwa raga, agar bisa terus hidup berkembang dan terwariskan hingga ke anak cucu dikemudian hari.

“Informasi yang beredar kurang lebih 4 bulan kemarin, rancangannya telah selesai tinggal diparipurnakan dalam waktu dekat, namun entah kenapa sampai hari ini kok belum juga. Janganlah menambah opini buruk masyarakat terhadap kalian, masalahnya sudah kurang lebih 10 tahun masih belum juga ada penyelesain terkait aturan tersebut,” tanyanya.

Ditambahkannya, harusnya DPRD lebih fokus menyelesaikan masalah Perda Adat ini dari 5 tahun yang lalu. Sebab Adat ini bukan baru hadir bersama dengan hadirnya Kabupaten ini melainkan Adat ini ada jauh sebelum Pemerintahan di Kabupaten ini, sebagai mana yang diakui PEMDA dan di Lukiskan dalam bentuk PERISAI dan dikasih warna HITAM Sebagai Arti “Warna Hitam mengandung makna kekuatan adat istiadat sebagai bagian dari budaya yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Kabupaten Seram Bagian Barat.

Harusnya dengan begitu pemerintah dan juga DPRD Harus memiliki Tanggung jawab dalam mengkaji dan menetapkannya dalam sebuah aturan agar kiranya Pranata Adat Istiadat serta Budaya itu selalu tumbuh subur dan takkan harus mati. Dengan salah satu jalan yaitu percepatan Pengesahan Perda Adat Itu. Janganlah membuat masyarakat kembali bingung akibat dari ketidak beresan dan ketidjelasan akan waktu paripurnya. Kalau belum bisa minimal ada pernyataan resmi dari lembaga terkait dengan alasan – alasan sehingga proses ini belum dapat di Paripurnakan. Mungkin bisa akhir tahun atau pada awal tahun, mungkin akhir tahun depan juga. Intinya biar masyarakat tidak menjadi bingung dan bertanya, terhadap dokume penting sebagai pijakan mereka dalam melangkah menuju pembaharuan yang sebenarnya. (IN-13)

Print Friendly, PDF & Email
Comments
To Top