Olahraga

Pariela Resmi Pimpin KONI Maluku

Tony Pariela
Penyerahan Pataka dari Mantan Ketua KONI Maluku Karel Albert Ralahalu ke Anthoni Pariela (Foto: Arsad Sowakil-FB)

Ambon,Maluku- Forum Musyawarah Olahraga Provinsi KONI Maluku X/2017, Sabtu (26/8), akhirnya menobatkan Tony Pariela sebagai Ketua Umum KONI Maluku 2017-2021 menggantikan Karel Albert Ralahalu yang telah tiga kali memimpin wadah berhimpun seluruh pengurus provinsi cabang olah raga sejak 2008 silam.

Dalam pemaparannya, Tim Penjaringan, Penyaringan dan Pemilihan Calon Ketum KONI Maluku dijelaskan sejak dibukanya pendaftaran bakal calon hingga pengembalian formulir bakal calon, dari tiga balon masing-masing Heygel Tengens, Tony Pariela dan Alberthus Fenanlampir, hanya Pariela yang menjabat Ketua Harian KONI Maluku 2013-2017 yang mengembalikan berkas pendaftarannya pada Tim Penjaringan, Penyaringan dan Pemilihan Calketum KONI Maluku. Alasan Tengens dan Fenanlampir tidak mengembalikan berkas disebabkan mayoritas personel Tim Penjaringan, Penyaringan dan Pemilihan Calketum KONI merupakan orang dekat dan anak-anak binaan salah satu balon Ketum KONI Maluku.

’’Semua proses ini sudah diseting untuk memenangkan calon tertentu,’’ tuding sejumlah peserta Musorprov KONI Maluku di sela-sela pendaftaran peserta di Lantai I Kantor Gubernur Maluku.

Ketua Harian Pengprov Pertina Maluku Broery Nanulaitta dalam tanggapan tertulisnya menilai Tim Penjaringan, Penyaringan dan Pemilihan Calketum KONI Maluku sesuai hasil Rapat Anggota XIII 2017 tidak sah karena selama bekerja tidak mengantongi Surat Keputusan yang diketahui seluruh pengprov cabor maupun anggota KONI Maluku.

’’Hasil kerja tim sangat diragukan, karena hasil keputusannya mengandung banyak kepentingan,’’ tulis Nanulaitta.

Fenanlampir dalam pemaparannya terhadap Laporan Pertanggung jawaban Pengurus KONI Maluku empat tahun sebelumnya (demisioner) menyatakan keheranannya dan kebingungannya Musorprov KONI Maluku dikawal ketat personel Polsek Sirimau dan lebih dari sekompi Polisi Pamong Praja Kantor Gubernur Maluku.

’’Seumur hidup saya atau berdasarkan pengalaman saya menjadi pengurus KONI, baru kali ini Musorprovdikawal Satpol PP yang begitu banyak. Ini di luar kelaziman organisasi KONI,’’ jelasnya.

Fenanlampir mengkritik kebijakan panitia pelaksana Musorprov X KONI Maluku menggantikan logo KONI Pusat dengan Lambang Siwalima dan logo KONI Maluku.

’’Saya juga heran dari mana datangnya logo itu,’’ sinisnya.

Doktor Olah raga jebolan Universitas Negeri Surabaya itu juga mengkritik Keputusan Nomor:02/2017 yang memasukan klausul tentang menetapkan tempat penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi Maluku IV/2018, sebab hal itu sudah ditetapkan pada 2014 di mana Kabupaten Buru telah ditetapkan sebagai tuan rumah penyelenggaraan Popmal IV. ’’Mestinya yang dibahas di sini adalah hasil kerja tim survey dan pemetaan venue-venue pertandingan, bukan lagi kita mentahkan hasil rapat KONI Maluku tahun 2014 yang telah menetapkan Buru sebagai tuan rumahPopmal IV,’’ tegasnya.

Sebagai Ketum Pengprov Muaythai Maluku Fenanlampir menyampaikan kekesalannya karena keterlambatan KONI Maluku membantu pendanaan sehingga Maluku harus merelakan trofi juara umum kepada Jawa Barat tanpa bertanding.

’’Muaythai ini cabor baru yang awalnya kita bina telah memakan korbanjiwa. Kita rubah dan terus membina dan akhirnya kita tiga kali menyabet juara umum dari seluruh kejuaraan yang digelar PB MI. Tapi, alangkah menyesalnya kita karena Maluku harus menyerahkan juara umum kepada daerah lain tanpa bertanding,’’ bebernya.

Fenanlampir menyindir keputusan Menpora yang tidak pernah direspons KONI Maluku untuk mengangkat atlet berprestasi sebagai PNS. Namun, semua keluh kesah pengprov cabor, termasuk Pengprov Perkemi yang menilai KONI Maluku diskriminatif dan kurang memperhatikan masa depan atlet dan pelatih ditanggapi santai Pariela dari atas podium.
’’Terhadap masukan-masukan konstruktif itu kita welcome saja. Sikap KONI Maluku, yakni kami tidak merasa hebat. Semua proses yang baik ini terjadi karena hasil dari kerja kita bersama,’’ tepisnya.

Pariela mengatakan dana Rp 4 miliar terpaksa sesuai aturan harus dikembalikan pada Negara.

’’Saya juga dipanggil DPRD menyangkut hal ini. Dan saya telah menjelaskan hal ini dengan memperhitungkan segala risiko yang ada. Soal dana Kejurnas Muaythai, saya pernah jelaskan kepengurus mereka untuk pesan 10 tiket, biar nanti ditanggulangi KONI Maluku, tetapi akhirnya tak berangkat. Kita juga baru dapat pencairanRp 1 miliar pada akhirJuni 2017, sementara permintaan Muaythai itu pada akhir Mei atau awal Juni’’ungkap Pariela.

Pariela menandaskan menyangkut masa depan atlet, KONI Maluku berada pada posisi dilematis, karena KONI Maluku bukan pemerintah daerah.

’’Kita hanya menyampaikan itu ke Pemda, tetapi semua tergantung keputusan pemda. Memang ada janji pemda untuk mengangkat Aparatur Sipil Negara non PNS, tetapi sampai sekarang belum dapat diwujudkan’’.

Sayangnya Pariela tak menanggapi kritikan Fenanlampir menyangkut perubahan logo KONI Pusat dan pengerahan personel Polisi dan Satpol PP untuk mengawal Musorprov X KONI Maluku. Ralahalu menyampaikan permintaan maaf karena pihaknya tak memiliki kemampuan apa-apa dalam menggalang dana.

’’Saya harapkan pengurus KONI Maluku mendatang harus menjadikan penggalangan dana sebagai fokus,’’ tutup mantan Gubernur Maluku 2003-2008 dan 2008-2013 itu. (IN-01/ROS)

Print Friendly, PDF & Email
Comments
To Top