Kota Ambon

Mulai Tahun Ini, Jamkesda di Maluku Integrasi JKN-KIS

21017668_1923238604605210_1357483994_o
Rahmad Asri Ritonga, Kepala BPJS Kesehatan cabang Ambon, disela-sela public ekspose, tentang capaian program JKN-KIS dan dampaknya terhadap perekonomian Indonesia, di kantor BPJS Kesehatan, Ambon, Selasa (22/8/2017)

Ambon, Maluku – Tiga Kabupaten/Kota di wilayah Maluku pada tahun 2018-2019 baru bisa menyusul delapan daerah lainnya, untuk bersepakat integrasikan program Jaminan Kesehatan Nasiona l – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yakni Kota Ambon, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Maluku Tenggara.

Dijelaskannya, untuk tiga kabupaten/kota memang selalu dipikirkan agar pro aktif. Untuk Kota Ambon dari pembicaraan terakhir, tahun 2018 memang belum bisa, karena ada beberapa penganggaran yang belum bisa memungkinkan, tapi secara komitmen, tahun 2018 sudah bisa terintegrasi. Kabupaten SBB juga demikian, bahkan nota kesepakatannya sudah siap. Sementara, Maluku Tenggara juga sudah nyatakan komitmen, mungkin dasarnya belum ada, dan memang kita sudah intensif, dari tahun ini juga.

“ Pada rapat Paripurna di DPRD Maluku beberapa hari lalu, Gubernur sudah memiliki komitmen dan kesepakatan bersama BPJS Kesehatan, untuk integrasi Jamkesda di tahun ini, semoga bisa kita capai. Hanya saja jumlahnya berapa, kekuatan anggaran pemerintah berapa, yang jelas sudah tunangan dulu baru bicara berapa mahar dan berapa pesertanya,” ungkap Rahmad Asri Ritonga, Kepala BPJS Kesehatan cabang Ambon, disela-sela public ekspose, tentang capaian program JKN-KIS dan dampaknya terhadap perekonomian Indonesia, di kantor BPJS Kesehatan, Ambon, Selasa (22/8/2017).

Paparnya, pencapaian kinerja JKN-KIS untuk BPJS Kesehatan kantor Cabang Ambon sendiri yang mencakup 11 kabupaten/kota, juga terus mengalami peningkatan. Sampai dengan 30 Juni 2017, jumlah peserta BPJS Kesehatan cabang Ambon mencapai 1.216.313 jiwa. Termasuk di dalamnya peserta yang didaftarkan dan diintegrasikan dengan program JKN-KIS.

“Komitmen pemerintah dalam keberlangsungan program JKN-KIS terwujud dengan penyediaan APBN, berbentuk iuran bagi 92,4 juta jiwa peserta Penerima Bantuan Iuran(PBI) dan pemenuhan ketersediaan fasilitas kesehatan. Darimana sumber APBN tersebut, tentu salah satunya dari pajak. Implementasi program JKN-KIS yang baru 3,5 tahun, nyatanya tidak hanya berdampak terhadap pelayanan kesehatan, tetapi juga perekonomian,” paparnya.

Sebut Ritonga, hasil penelitian Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis (LPM FEB) Universitas Indonesia, kontribusi JKN-KIS terhadap perekonomian Indonesia di tahun 2016 sebesar 152,2 Triliun dan tahun 2021 bisa mencapai 289 Triliun. Program ini meningkatkan angka harapan hidup masyarakat Indonesia sampai 2,9 tahun.
Menurut data, capaian lingkup kabupaten/kota di Maluku yang terintegrasi dengan program JKN-KIS diurutan pertama ada pada Pemda Kota Tual sebanyak 26.546 jiwa yang terintegrasi per 01 Mei 2017. Urutan kedua, kabupaten SBT sebanyak 10.882 jiwa terintegrasi per 01 Oktober 2016. Ketiga, Buru Selatan sebanyak 4.993 jiwa, terintegrasi per 01 Mei 2016. Keempat, MBD sebanyak 3.987 jiwa, terintegrasi per 01 Oktober 2016. Kelima, MTB sebanyak 2.363 jiwa, terintegrasi per 01 Januari 2017. Keenam, kabupaten Buru sebanyak 2.000 jiwa, terintegrasi per 01 Januari 2017. Ketujuh, Kepulauan Aru sebanyak 995 jiwa, terintegrasi per 01 Desember 2016. Dan kedelapan, Maluku Tengah sebanyak 2.824, terintegrasi per 01 Agustus tahun 2017.

“Kami ucapkan terima kasih, kepada pemerintah daerah terhadap komitmen untuk menyukseskan program JKN-KIS. Selain komitmen dalam bentuk pembiayaan serta perluasan akses pelayanan, melalui penyediaan fasilitas kesehatan, ke depan kami harapkan peran pemerintah daerah juga makin dioptimalkan baik dari sisi kualitas dan mutu pelayanan kesehatan sehingga, derajat kesehatan masyarakat semakin meningkat, bersama-sama memperkuat regulasi terkait kepatuhan pengusaha dan masyarakat dalam kepesertaan JKN-KIS, serta cakupan kepesertaan yang makin luas. Sehingga, dapat terwujudnya Universal Health Coverage atau cakupan semesta di tahun 2019,” tuturnya.
Diketahui, pertumbuhan jumlah peserta ini, juga diiringi dengan pertumbuhan jumlah fasilitas kesehatan yang bekerja sama. Saat ini, kantor cabang Ambon telah bermitra dengan 261 Fasilitas Kehatan Tingkat Pertama (FKPT). Terdiri dari 203 Puskesmas, 29 Dokter Praktek Gigi Perorangan dan 23 Klinik Pratama. Selain itu, BPJS kesehatan cabang Ambon juga telah bekerja sama dengan 26 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL), yang terdiri atas 26 rumah sakit termasuk di dalamnya 3 klinik utama,3 Apotik serta 4 Optik. (IN-06)

Print Friendly, PDF & Email
Comments
To Top