Maluku Tenggara Barat

Korupsi Tunjangan Perbatasan, 3 Anggota Polres MTB Didakwa Penjara dan Bayar Denda

21081881_1576939195662695_1537216020_o

Ambon, Maluku – Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Ambon kembali menggelar sidang dengan agenda pembacaan dakwaan terkait dengan tindak pidana korupsi tunjangan perbatasan Polres Maluku Tenggara Barat (MTB). Sidang yang dipimpin langsung oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri, Jimmy Wally (Hakim Ketua), yang didamping oleh Samsidar Nawawi dan Bernard Panjaitan dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara Barat, Deni S. Kurnia, SH.

Sidang dengan agenda pembacaan dakwaan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon tersebut menghadirkan 3 orang terdakwa yang merupakan Anggota Kepolisian Resort (Polres) Maluku Tengara Barat masing-masing, Aiptu Jacob Keliduan alias Jacob (54) selaku Bendahara Pengeluaran Polres MTB bersama 2 orang stafnya yaitu, Brigpol Jems Wattimena alias JW, Briptu Andi Dwi Pradan alias Andi (25) mantan staf seksi keuangan Polres MTB. Pembacaan dakwaan kepada ke 3 terdakwa dibacakan secara terpisah oleh Majelis Hakim Tipikor Pengadilan Negeri Ambon.
21081832_1576940575662557_1210107691_oUntuk terdakwa Brigpol Jems Wattimena alias JW dengan nomor berkas: 13/Pidsus Kejari MTB/ Tipikor/ PN Ambon didakwa 1 tahun penjara dan diharuskan membayar denda sebesar Rp 50 juta, Subsidier 1 bulan sesuai dengan dakwaan primer berdasarkaan pasal 3 Undang-Undang nomor 31 tahun 2009 tentang penanganan tindak pidana korupsi.
Terdakwa Brigpol Jems Wattimena alias JW sendiri telah mengembalikan uang senilai Rp 20 juta namun berdasarkan hasil pemeriksaan JPU Pidsus Kejari MTB tindakan yang dilakukan oleh Brigpol Jems Wattimena alias JW merupakan tindakan melanggar hukum sehingga proses hukuman terus dijalankan. Selain itu berkas perkara dengan nomor 14/ Pidsus Kejari MTB/ Tipikor/ PN Ambon untuk terdakwa Aiptu Jacob Keliduan alias Jacob didakwa pidana penjara 2 tahun 6 bulan dan membayar denda sebesar Rp 200 juta, Subsidier 1 bulan, uang pengganti Rp 371, Subsidier 5 bulan.
Majelis Hakim Tipikor PN Ambon Ambon Jimmy Wally (Hakim Ketua) mengatakan sesuai dengan prosesdur hukum terdakwa Aiptu Jacob Keliduan juga diharuskan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 371 juta karena terbukti telah menggunakan anggaran keuangan negara sebesar Rp 471 juta dari anggaran tunjangan perbatasan Polres MTB Rp 752.000.000 yang digelapkan bersama dengan 2 stafnya.

“Sesuai dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh JPU Kejari MTB, terdakwa Aiptu Jacob Keliduan telah mengembalikan uang senilai Rp 100 Juta yang disita untuk dikembalikan ke Keuangan Negara. Terdakwa diharuskan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 371 juta dari anggaran yang dipakai terdakwa senilai Rp 471 juta. Untuk itu bila terdakwa tidak sanggup untuk membayar sisa anggaran keuangan negara senilai Rp 371 juta, sebagian harta dari terdakwa akan disita oleh JPU Kejari MTB untuk dilelang dan dijual untuk menutupi sisa anggaran negara yang telah dipakai oleh Tersakwa,” ungkap Jimmy Wally.

Untuk terdakwa Briptu Andi Dwi Pradan alias Andi dengan berkas perkara nomor: 15/Pidsus Kejari MTB/ Tipikor/ PN Ambon, didakwa dengan hukuman penjara 1 tahun 2 bulan dan diharuskan membayar denda Rp 50 juta, Subsidier 1bulan. Sesuai dengan bacaan dakwaan terhadap terdakwa Briptu Andi Dwi Pradan alias Andi juga telah mengembalikan uang senilai Rp 75 juta namun itu tidak mengurangi hukuman penjara sesuai dengan permintaan oleh JPU Kejari MTB.
Seusai membacakan dakwaan secara berturut-turut kepada ke 3 terdakwa, Jimmy Wally selaku Hakim Ketua Majelis Hakim Tipikor PN Ambon, meberikan kesempatan kepada masing-masing terdakwa untuk memberikan pertimbangan kepada Pengacara Hukum Mourit Latumenten CS untuk mengajukan banding atau menerima dakwaan dari Majelis Tipikor PN Ambon. Selain itu kepada JPU Kejari MTB mengajukan waktu 7 hari untuk dipikir-pikir oleh ke 3 terdakwa. (IN-07)

Print Friendly, PDF & Email
Comments
To Top