Pemerintahan

Komisi V DPR RI Kunjungan SBT

Komisi V SBT

Bula,Maluku- Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI)  Rabu, (2/8/2017) siang melakukan kunjungan kerja di kabupaten Seram Bagian Timur (SBT). Dalam lawatannya ke SBT, rombongan yang dipimpin anggota DPR RI daerah pemilihan Papua, Dr. Michael Wattimena itu turut membawa serta sejumlah pihak dari kementrian lembaga yang merupakan mitra kerja komisi yang membidangi infrastruktur tersebut.

Setibanya di Bandar udara Kufar, SBT rombongan Komisi V DPR RI dijemput langsung Bupati SBT, Abdul Mukti Keliobas dan Wakil Bupati SBT, Fachri Husni Alkatiri beserta pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada didaerah berjuluk Ita Wotu Nusa itu.

Dari bandar udara Kufar, rombongan komisi V DPR RI lansung bertolak menuju Kota Bula untuk meninjau sejumlah proyek pembangunan yang didanai Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Salah satunya yakni pelabuhan Sesar yang terletak dikota Bula, SBT.

Usai meninjau pelabuhan Sesar, rombongan komisi V kembali menuju pandopo Bupati SBT sekaligus bertatap muka dengan pimpinan SKPD dilingkup pemerintah kabupaten SBT dan sejumlah kepala desa yang sempat hadir dalam acara tersebut. Selain itu, dalam acara tatap muka tersebut bupati SBT juga mempresentasikan sejumlah dibutuhkan pembangunan yang dibutuhkan daerah itu. Dalam paparannya, Bupati SBT Abdul Mukti Keliobas menyampaikan sejumlah kebutuhan insfrastruktur dasar yang menjadi kebutuhan masyarakat di lima belas (15) kecamatan SBT.

Kebutuhan infrastruktur dasar tersebut belum terpenuhi lantaran terkendala jumlah alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) SBT yang masih minim. Sementara pembangunan infrastruktur yang dimaksud membutuhan anggaran yang cukup fantastis. Beberapa diantaranya yakni kebutuhan jalan, jembatan, bandara dan pelabuhan laut. Untuk itu, bupati berharap rombongan komisi V DPR RI yang berkunjung ke SBT bisa membantu pemerintah daerah untuk memperjuangkan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat didaerah itu agar bisa dibangun menggunakan APBN.

Selain sarana transportasi jalan dan jembatan, bupati juga menyinggung tentang sarana prasarana air bersih yang masih minim.

“Kami berharap bapak-bapak rombongan komisi V DPR RI bisa membantu kita. Kekuatan APBD kita sangat minim sekali untuk untuk bangun semua ini, “ucap bupati.

Menurut bupati, dengan APBD yang minim sangat dan kondisi geografis SBT yang terdiri dari pulau-pulau sangat diperlukan sentuhan tangan pemerintah pusat lewat APBN untuk bisa mengakomodir semua kebutuhan pembangunan yang selama ini dikeluhkan masyarakat. Pada kesempatan yang sama bupati juga memaparkan beberapa kebutuhan untuk pengembangan bandara Kufar. Pemerintah daerah sendiri berencana untuk mengembangkan bandara Kufar. Salah satunya menambah panjang runway dari 1.200 meter menjadi 1.500 meter untuk bisa didarati pesawat berbadan besar.

Rencana tersebut langsung mendapat tanggapan serius dari Direktorat bandar udara kementrian perhubungan, Bintang Hidayat yang ikut dalam rombongan komisi V tersebut. Bintang Hidayat berjanji penambahan runway bandara Kufar dari 1.200 meter menjadi 1.500 meter akan dilakukan pada tahun anggaran 2018 nanti. Selain bendara Kufar, bupati juga mempertanyakan rencana pemerintah pusat membangun bandara Gorom dipulau Gorom. Pertanyaan bupatipun langsung dijawab Bintang Hidayat. Menurut Bintang, pembangunan bandara Gorom saat ini dalam tahap Feasibility Study dan selanjutnya analisa dampa lingkungan (Amdal). Selain bandara, bupati juga meminta kementrian perhubungan mempercepat prooses pembangunan sejumlah pelabuhan laut yang di SBT.

Salah satu yang menjadi prioritas kemenhub adalah pembangunan pelabuhan laut Amarsekaru kecamatan pulau Gorom. Sementara itu, ketua rombongan komisi V DPR RI, Dr. Michael Wattimena dalam sambutannya mengatakan, kedatangan komisi V DPR RI ke kabupaten SBT untuk melihat secara langsung pembangunan infrastruktur yang dibiayai oleh APBN.

“Yang kedua kunjungan ini juga dimaksdukan untuk melihat apa yang menjadi kendala, apa yang menjadi permasalahan dari pembangunan infrastruktur khususnya yang ada dikabupaten Seram Bagian Timur, “katanya.

Dikatakan, kedatangan komisi V DPR kekabupaten SBT harus dimanfaatkan dengan baik untuk menyampaikan berbagai persoalaan yang dihadapi terutama dibidang infrastruktur. Sebab, infrastruktur barometer kemajuan pembangunan suatu daerah. Kedatangan komisi V DPR merupakan sebuah keuntungan yang harus dimanfaatkan.

“Karna ada 514 kabupaten/kota, ada 34 provinsi yang juga punya keinginan meminta kehadiran komisi V DPR RI dikabupaten/kota pada masing-masing provinsi. Mengapa demikian? Karna komisi V adalah komisi yang membidangi masalah infrastruktur dan infrastruktur adalah jantung dari sebuah pembangunan, “jelas dia.

Wattimena berharap usai kunjungannya dikabupaten SBT dapat memberikan kado terindah bagi upaya pembangunan infrastruktur yang saat ini digenjot pemerintah kabupaten SBT. Usai melakukan pertemuan dengan pemerintah kabapaten, forkopida dan masyarakat SBT, rombongan komisi V DPR RI langsung bertolak menuju bandara Kufar dan selajutnya kembali ke Kota Ambon. (IN-17)

 

Print Friendly, PDF & Email
Comments
To Top