Seram Bagian Barat

Fungsi TP4D, Kejaksaan Kawal Penggunaan Dana Desa dan ADD

21103810_1458387407589654_2052301135_o
Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Drs. Reonaldo Silooy, MM

SBB, Maluku – Kejari Seram Bagian Barat (SBB) tidak akan mentolerir para Kepala Desa terkait Penyalahgunaan Dana Desa (DD) yang disinyalir bocor atau menyimpang, hal ini diungkapkan Kepala Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat, Rustam Darmo pada Sosialisasi Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D), di Aula Kantor Bupati, Piru, Kamis (24/8/2017).

Rustam tegaskan, sosialisasi yang dilaksanakan ini atas instruksi presiden No : 7 Thn 2015 terkait aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi tahun 2015 serentak seluruh Indonesia.

“Kejari SBB tidak akan mentolerir kepada Kepala Desa terkait Penyalahgunaan DD yang disinyalir bocor/Penyimpangan. Tugas dan Fungsi TP4D oleh Kejaksaan Negeri pertama mengawal, mengamankan dan mendukung keberhasilan jalannya pemerintahan dan pembangunan melalui upaya pencegahan/Preemtif, persuasif baik pusat maupun daerah. Kedua, dapat memberikan pendampingan hukum setiap tahapan pembangunan. Ketiga, melakukan koordinasi dengan pengawasan intern Pemda untuk mencegah terjadinya penyimpangan,” tegasnya.

Menurutnya, permasalahan penggunaan dana desa pada tahun sebelumnya yaitu penggunaan Dana Desa diluar bidang prioritas. Masyarakat kurang dilibatkan dalam perencanaan dan pengawasan DD.

“Tidak transparan pengeluaran Dana Desa tidak di dukung dengan barang bukti. Dana Desa yang telah disalurkan di RK Desa ditarik dan disimpan diluar RK Desa. Pekerjaan yang secara swakelola seharusnya memberdayakan masyarakat desa namun dikerjakan oleh pihak ketiga. Pembangunan dan pengadaan barang dan jasa tidak sesuai spesifikasi/RAB,” pungkasnya.

Sementara itu, Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Drs. Reonaldo Silooy, MM katakana, sosialisasi Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) dalam mengawal dan mengamankan implementasi salah satunya Dana Desa bekerjasama dengan Kejaksaan Negeri dan Kabupaten Seram Bagian Barat diikuti oleh 92 Kades, Sekdes, Bendahara, Kepala BPD dan para kepala OPD diikuti sekitar 150 orang.

Silooy tegaskan penyaluran DD dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah dan diteruskan ke Kas Desa (RKD). Alokasi Dana Desa (ADD) disalurkan oleh Pemkab ke Desa dengan cara pemindahbukuan RKUD ke Rekening Kas Desa.

“Tahap penyaluran DD dan ADD dari RKUN ke RKUD dilakukan dua tahap yaitu tahap I paling cepat Bulan Maret dan paling lambat Juli 60% dan tahap II Bulan Agustus sebesar 40% dan dilakukan paling lama 7 hari kerja setelah DD diterina di RKUD. Sedangkan ADD dilakukan tiga tahap yaitu tahap I pada April sebesar 40%, tahap II Bulan Agustus dan tahap III Nopember sebesar 20% paling lambat minggu kedua,” bebernya.

Lebih lanjut Silooy tegaskan syarat-syarat penyaluran DD tahap pertama yaitu Perda APBD tahun anggaran berjalan, Peraturan Bupati (Perbup) tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian DD setiap Desa. Laporan realisasi penyaluran DD tahun anggaran sebelumnya. Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output DD tahun anggaran sebelumnya. Sedangkan tahap kedua, laporan realisasi penyaluran DD tahap I dari RKUD ke RKD dan laporan Konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output DD Tahap I.

Faktor penyebab terlambatnya penyaluran ADD dan DD yaitu minimnya SDM di Desa sehingga Desa terlambat menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi. Kondisi geografis, sehingga Desa tidak tepat waktu menyelesaikan kegiatan sesuai Perencanaan. Musrenbang Desa tidak sesuai waktu pelaksanaan sehingga Desa terlambat menetapkan Perdes tentang APBDes. Kurang transparansi, sehingga saling curiga antara Kades, BPD, Perangkat Desa serta masyatakat.

“Solusinya kita melakukan Pembinaan kepada Desa melalui Bimtek, Sosialisasi terkait pengelolaan Keuangan Desa secara transparansi, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran serta Perpu. Pemdes dengan BPD harus melaksanakan tugas sesuai dengan fungsinya masing-masing dan adanya koordinasi yang baik dalam pembahasan program kerja dan penetapan APBDes sampai laporan realisasi akhir tahun anggaran secara transparan dan akuntabel,” pungkasnya.

Sementara hasil penelusuran media ini, banyak temuan penyelewengan anggaran yang dilakukan oknum-oknum Kades meliputi pembelian kendaraan Roda empat dan Roda dua yang diatasnamakan pribadi, bahkan biaya operasional selama Tahun 2015-2016 ditanggung biaya kantor Desa.

“Kami mendesak KPK untuk mengusut kasus ini, karena kami menilai Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat dan Kepolisian kurang serius bahkan terkesan “Mandul” menangani penyelewengan DD dan ADD yang merugikan negara puluhan miliar dari akumulasi 92 Desa,” Desak sumber media ini yang enggan dipublikasikan namanya. (IN-14/JSY)

Print Friendly, PDF & Email
Comments
To Top