Pemerintahan

Data Base Kependudukan Terhubung Untuk Pelayanan Kesehatan

data base kesehatan

AMBON,MALUKU – Akhirnya,data base kependudukan,terhubung langsung untuk keperluan pelayanan kesehatan. Gubernur Maluku Said Assagaff secara resmi, melaunching pemanfaatan data base kependudukan untuk pelayanan kesehatan, yang merupakan kerjasama antara Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Mauku dengan Dinas Kesehatan Maluku serta BPJS Kesehatan cabang Ambon.

Selain launching data base kependudukan untuk pelayanan kesehatan yang berlangsung di lantai tujuh kantor Gubernur, Selasa (03/08/2017), pada kesempatan itu juga dilakukan penyerahan CD data kependudukan dari Kadis Dukcapil Maluku, Jery Uweubun kepada Kepala Dinas Kesehatan M. Pontoh, serta penyerahan naskah perjanjian kerjasama tentang integraso Jamsostek, yang diserahkan oleh Kadis Kesehatan kepada BPJS Kesehatan cabang Ambon.

Gubernur dalam sambutannya mengatakan, launching perjanjian kerjasama ini sejatinya dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya sebagai entry point untuk menjalin kerjasama pemanfaatan data, untuk kepentingan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik yang maksimal dan tidak bertele-tele seperti integrasi data kepesertaan Jamkesda, bantuan-bantuan kepada petani dan nelayan atau bantuan beasiswa kepada masyarakat tidak mampu, pemenuhan hak-hak demokrasi, perencanaan, pembangunan, alokasi anggaran, penegakan hukum dan pencegahan kriminal.

Untuk memenuhi harapan tersebut kata Gubernur, perlu dukungan segenap stackholder, dengan memperhatikan regulasi mekanisme yang ada, sehingga kemudahan pemanfaatan data kepedudukan nantinya, tidak melanggar aturan dan sesuai peruntukannya.

Menurutnya, pemerintah provinsi berwenang dan berkewajiban melayani pemanfaatan NIK data kependudukan dan KTP-el kepada SKPD Provinsi, sebagaimana tentang dalam Permendagri nomor 61 tahun 2015 tentang persyaratan, ruang lingkup dan tata cara pemberian hak akses serta pemanfaatan nomor induk kependudukan, data kependudukan, dan kartu tanda penduduk elektronik. Dengan keyakinan bahwa, benar-benar merupakan spirit bersama semua pihak yang ada dan bermanfaat bagi pengguna khususnya di tingkat provinsi, maka wajib menggunakan aplikasi data warehouse dimaksud.

“Beta mau mengingatkan katong samua, selain upaya pembenahan dan peningkatan sarana dan prasarana terus kita galakan, sesuai tuntutan zaman yang terus berubah dengan cepat,”tuturnya.

Tambahnya,Beta mau bilang sebaik dan secanggih apapun sistem yang katong buat ,untuk pelayanan publik, tapi kalau mental katong sebagai pelayanan masyarakat tidak berubah dari budaya mau dilayani saja, dari pada melayani, atau dari budaya kewel ke budaya kerja, beta kira sistim sistem itu tidak akan maksimal. Padahal sistem yang katong buat ini, untuk pembenahan kultur kerja katong semua.

Dirinya berharap, dengan pemanfaatan data kependudukan ini dapat memperlancar dan membantu kinerja perangkat daerah, khususnya lingkup tugas Dinas Kesehatan Provinsi Maluku.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Dukcapil Maluku, Jery Uweubun mengatakan data base berkaitan dengan pemanfaatan data dukcapil, untuk pelayanan publik khususnya bidang kesehatan, perencanaan pembangunan, pencegahan hukum dan pemilukada.

“Aspek lain dari sisi dalam memberikan subsidi kepada petani miskin entah pupuk, pestisida dan lain sebagainya. Sehingga proses pertanian dapat berjalan dengan baik,”tuturnya. (IN-06)

Print Friendly, PDF & Email
Comments
To Top