Maluku Tenggara Barat

Borok Pemerintahan Bitto Temmar Diungkap

kapal ferry Egron

AMBON, MALUKU- Dua kapal motor penyeberangan (KMP) atau feri, masing-masing KMP Egron dan KMP Sardinella dikelola oleh PT Kalwedo Kidabela. Tapi kedua feri tersebut bukan saja sering terseok-seok dalam pengoperasian. Upah para ABK juga dipanjar selama bertahun-tahun, sejak 2014. Buntutnya Dewan Direksi BUMD milik Pemda Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) itu dicurigai ada korupsi. KNPI setempat meminta Polisi usut dugaan korupsi di perusahaan daerah sejak ditinggal oleh pemerintahan Bupati Bito Temmar itu.

Dugaan adanya korupsi atau semacam penggelapan duit perusahaan ini disampaikan salah satu anak buah kapal (ABK) KMP Egron.

“Mirisnya dewan direksi ada pembagian motor metik, pica dos. Dong bisa eksen dengan motor-motor dinas itu, sementara ABK tidak dapat gaji, itu bagaimana?,” ujar sumber ABK yang tak ingin disebut namanya ini kesal, Rabu (16/8).

Kondisi terakhir kedua kapal, kata sumber ini, hanya KMP Egron yang masih bisa dioperasikan. Dan telah selesai docking di Dok Wayame, Talake satu bulan lalu. Sementara KMP Sardinella tinggal tunggu waktu untuk menjadi besi tua di pelabuhan Saumlaki.

Sumber mengungkapkan, mati lampu di atas geladak KMP Egron beberapa hari menyebabkan pihaknya harus bersuara di media. Membongkar dugaan ketidakberesan manajemen PT Kalwedo Kinabela selama bertahun-tahun.

Di saat berlabuh di pantai Talake saja, kapal tidak memiliki lampu penerangan akibat tidak ada suplai bahan bakar berhari-hari. Dia mengaku ingin meninggalkan kapal tersebut, dan kembali pulan ke Saumlaki. Tapi apa daya, untuk membeli rokok saja, kesulitan.

“Memang selama di Dok tiap hari dapat makan. Tapi pulang ke Saumlaki bawa tangan kosong, jelas beta seng mau. Kasi apa nanti untuk isteri dan anak-anak? katong sementara tunggu gaji tapi empat bulan belum-belum dibayar juga,” beber sumber didampingi sejumlah rekannya sesama ABK.

Kepada Media ini, sumber dan rekan-rekannya mengungkapkan sejak dioperasikan dan melayari rutenya di MTB, khususnya KMP Egron, gaji ABK sering dipanjar alias tidak dibayar full. Pengoperasian kapal juga macet-macet.

“Dampaknya lari ke gaji. Sejak 2014, 2015, 2016 dan 2017 ini. Gaji selalu dibayar separuh-separuh atau panjar,” terangnya.

Halnya, KMP Sardinella, hanya satu tahun beroperasi. Dan di tahun 2015, setelah pulang docking dari Wayame juga satu kali berlayar langsung ditinggal begitu saja. Tak terurus di pelabuhan Saumlaki hingga saat ini.

Menurut para ABK, Ketika ABK mempertanyakan hak-hak mereka, manajemen PT Kalwedo beralasan anggaran subsidi dari Pemda MTB juga dipakai untuk pemeliharaan KMP Sardinella. Padahal faktanya, jangankan dioperasikan dengan subsidi, lampu di atas kapal yang bertahun-tahun sandar di Pelabuhan Saumlaki ini saja, tidak pernah dinyalakan.

ABK yang lain mengungkapkan, KMP Egron docking tiga bulan di Wayame , dia dan rekan-rekannya tidak digaji sama sekali. Bahkan ketika keluarganya masuk rumah sakit dia tidak dapat pulang karena ketiadaan biaya.

“Minta satu juta untuk pulang lihat maetua dengan anak saja, sampai sekarang seng kasih-kasih uang itu,” terang ABK tersebut miris.

Terpisah, Ketua DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten MTB Ongen Layan mengaku, isu korupsi terkait pengelolaan Egron dan Sardinella memang mencuat di PT Kalwedo Kidabela pasca ditinggal Bupati Bito Temmar.

Bahkan para ABK KMP Egron pernah berupaya bertemu Bitto, tapi terkesan mereka diakal-akali. Saat didesak, ABK dijanjikan besok harinya meeting dengan Dewan Direksi PT Kalwedo. Tapi setelah besok kantor Bupati didatangi para ABK, tiba-tiba, Bitto bilang ada pelantikan sejumlah kepala desa. Meeting pun dipending hingga sekarang.

“Tapi kemarin-kemarin KNPI ada rapat lagi dengan Pemda dan Direksi PT Kalwedo. Terkesan memang banyak hal yang tak beres dari Pemda sebelumnya saat dipimpin Bito Temmar. Intinya gaji ABK Egron harus diusut tuntas. KNPI mau protes juga tidak bisa. Karena pihak ABK sendiri tidak mau buat laporan polisi. Padahal itu yang jadi dasar kita nanti untuk melayangkan protes dan meminta ini diusut Polisi,” tandas Ongen Layan dihubungi via telepon seluler, terpisah. (IN-21/CL)

Print Friendly, PDF & Email
Comments
To Top