Seram Bagian Barat

Tenaga Guru PNS di Kepulauan Kabupaten SBB Minim

20370973_1824462794235735_1741090605_n

SBB, Maluku.- Minimnya ketersedian tenaga guru PNS di Kabupaten Seram Bagian Barat terutama yang berada di wilayah pulau-pulau, yang sampai dengan saat ini belum merata dan sangatlah minim.
Hingga kini, minimnya tenaga guru PNS merupakan tanggung jawab pemerintah daerah melalui OPD Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten SBB, untuk melihat kekurangan tenaga guru PNS pada sekolah yang berada di pulau seperti Manipa, Kelang Dan Buano.

Pada tiga pulau tersebut, tenaga guru PNS sangat minim bahkan ada satu sekolah yang hanya memiliki satu guru PNS yang bertugas di satu sekolah tersebut, sedangkan tenaga guru lainnya berstatus honorer, bahkan ada relawan yang mengabdi untuk sekolah tersebut,” ungkap Jamadi Darman Kepada Intim News Selasa (25/7/2017).

Menurut Darman, tanggung jawab pemerintah daerah melalui OPD agar lebih fokus untuk melakukan pemerataan guru PNS Yang masih minim dan kurangnya tenaga pendidik di wilayah pulau pulau di kabupaten SBB.

Kondisi tersebut, menimbulkan pertanyaan yang harus dapat dicarikan solusi oleh pemerintah daerah, bagaimana pendidikan dapat bersaing dan setara dengan kabupaten dan kota lain jika kondisi ini masih terus berlanjut.

Ketidakmerataan tenaga guru, misalnya pada Desa Luhutuban yakni SD ALHILAAL PILAR yang hanya memiliki satu guru PNS, untuk SD ALHILAAL UWE desa Masawoi juga hanya memiliki satu guru PNS, dan SD LKMD KOPELEJAYA Desa Toniwara, Kecamatan Kepulauan Manipa juga memiliki satu tenaga guru PNS.

Olehnya itu Darman meminta agar Pemkab SBB mendesak Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten SBB, untuk mulai tahun ini pemda SBB dan OPD terkait di harapkan agar melakukan pemerataan tenaga pendidik yang saat ini masih minim ke daerah Kepulauan Manipa, Kelang dan Buano, jangan hanya terfokus pada kecamatan Kaeratu dan Seram Barat saja.

“Kalau mereka (guru-red) tidak mau sesuai dengan sumpah Jabatan mereka sebagai PNS bersedia di tempatkan di mana saja, maka berikan sanksi yang tegas sesuai dengan petunjuk dalam ASN itu, anak anak di daerah kepulauan juga anak bangsa,” terangnya. (IN-13)

Print Friendly, PDF & Email
Comments
To Top