Hukum & Kriminal

Soal Pemasangan Police Line Penangkaran Penyu Ilegal, Kapolres Akui Hanya Dampingi Tim

Penyu Ilegal

SBB,Maluku- Kepala Kepolisian Resort Seram Bagian Barat (Kapolres) AKBP Agus Setiawan S.I.K mengakui pemasangan Police Line atau garis Polisi oleh pihak Polres Seram Bagian Barat pada penangkaan penyu tak berijin atau illegal adalah bentuk pendampingan Polres SBB dalam Tim Gabungan.

“ Kami hanya mendampingi Tim. Pemasangan Police Line atau garis Polisi itu bentuk dari pendampingan kami. Mereka (TIM) hanya minta bantuan, “ terang Kapolres kepada Wartawan usai gelar upacara hari Bhayangkara, (10/7/2017).

Menyoal proses hukum terkait dengan penangkaran penyu tak berijin atau illegal, Kapolres SBB mengaku hal tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan Tim.

“ Berkaitan dengan upaya hukum, nanti tim dari Provinsi yang akan bekerja dan akan menanganinya,” Singkat Kapolres.

Seperti diketahui, Polres Seram Bagian Barat menyegel penangkaran Penyu Ilegall , pasca sidak BKSDA, KKP, PSDKP, PPNS Polhut, di Dusun Resetlement Pulau Osi-Pelita Jaya, Desa Eti, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB).
Pemasangan Garis polisi, di penangkaran penyu agar TKP sebagai status quo, status apa adanya atau asli persis saat kejadian perkara. Tidak boleh dimasuki, diutak-atik, dipegang-pegang tanpa prosedur yang dibenarkan forensik kepolisian.

Informasi yang dihimpun INTIM NEWS, Pemasangan garis Polisi atau Police Line dilakukan oleh Polres SBB, Sabtu (8/7/2017).

Penangkaran Penyu Di Desa Eti Illegal

Sebelumnya, Tim Gabungan yang datang ke penangkaran penyu yang dijadikan sebagai objek wisata, yang diduga milik mantan Bupati SBB, menemukan puluhan penyu hijau yang dilindungi.

“ Kita datang kesini melakukan pengumpulan bahan keterangan terkait informasi keberadaan tempat penangkaran penyu dan kami duga ini illegal, karena tidak ada izin dari BKSDA. Penyu adalah binatang yang dilindungi, dari sekitar 70 spesies penyu dan 6 spesies berada di Indonesia. Hari ini kita melakukan identifikasi pengambilan sampel dari penyu-penyu yang ada di lokasi ini, tadi sempat ambil 10 sampel dari jenis lokal Penyu Hijau dapat Penyu Sisik ada 10 ekor Penyu, yang empat diantaranya dilakukan pengambilan identifikasi dengan metal tagging dan yang enam dengan pemasangan microchip, “ Ungkap Kepala Loka PSPL Sorong, Ditjen Pengelolaan Ruang Laut, Santoso BW didampingi Arief Reza F dan tim, bersama dengan tim BKSDA, KKP, PSDKP, Polhut, Polres SBB, di tempat penangkaran Penyu Dusun Resetlement Pulau Osi-Pelita Jaya, Desa Eti, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat kemarin.

Baca Juga : Di SBB, Tim Gabungan Grebek Penangkaran Penyu Illegal

“ Saya rasa dia (penyu) tidak bisa makan dan tidak memperolah makanan yang diperlukan, sehingga tadi sempat kami lihat dari Penyu-Penyu yang kita angkat dan identifikasi sebagian besar dalam keadaan perut kosong, bisa dibuktikan dari saat kita balik bagian bawah di perutnya itu dalam keadaan kosong sekali. Makanya kita berharap kasusnya segera diselesaikan secepatnya dan penyu-penyu di sini sekarang kita lepaskan dan kami khawatirkan penyu-penyu ini kalau dalam waktu lama dan ini bukan habitatnya dan akan meninggal,” tambahnya.

Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya, tanggal 10 Agustus 1990 dan diundangkan dalam Lembaran Negara 1990, TLN Nomor 3419 BAB IV Kawasan Suaka Alam, Pasal 19 ayat 1 setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam. Pasal 2, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak termasuk kegiatan pembinaan habitat untuk kepentingan satwa di dalam suaka marga satwa. Dan Pasal 21 ayat (1) setiap orang dilarang untuk (a) mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagian dalam keadaan hidup atau mati. (b) mengeluarkan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau diluar Indonesia. Sedangkan Pasal 33 (1) setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan zona inti tanam nasional, ayat (2) perubahan terhadap zona inti tanam nasional sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas zona inti taman nasional, serta menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli serta turunannya.

Sementara, dalam BAB XII ketentuan pidana, berdasarkan Pasal 40 ayat (1) barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 (1) dan Pasal 33 (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah). (IN-01/IN-14)

Print Friendly, PDF & Email
Comments
To Top