Pemerintahan

Kucing-Kucingan OPD SBB Saat Bupati Tak Ditempat

Bakti Lingkungan di SBB

Piru,Maluku – Aksi kerja bakti yang dilakukan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Lingkup Pemda SBB setiap minggunya, biasanya diikuti ratusan ASN dan para honorer ketika Bupati dan Wakil Bupati terlibat langsung.

Namun, apa jadinya jika Bupati tak berada di tempat? Saat mengetahui pimpinannya tidak berada di tempat, para ASN justru ogah-ogahan bahkan yang tampak rajin para Tenaga honorer.

Dari hasil pantauan media ini pada Kerja Bakti, Kamis (27/7/2017), dari puluhan OPD Dinas, Badan dan Kantor yang melakukan kerja bakti dengan mengerahkan kekuatan penuh, bahkan dipimpin langsung oleh Kepala Dinas hanya terlihat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Ahiyate. Sementara SKPD lainnya dilakukan oleh segelintir pegawai, ironisnya banyak SKPD yang tidak Ikut terlibat langsung alias abstain.

Masing-masing SKPD Dinas, Badan dan Kantor yang terlihat melakukan Kerja bakti, yaitu bagian Organisasi diikuti sekitar 6 orang, untuk DPRD SBB yang menggunakan mesin potong rumput, sedikit kompak diikuti sekitar 15 orang, Disdukcapil dipimpin langsung oleh kadis, Ahiyate diikuti sekitar 30an orang stafnya, Dinas Sosial diikuti sekitar 15 orang, Bagian Kesra diikuti sekitar 18 orang, untuk Kesbangpolinmas diikuti sekitar 21 orang, Bagian hukum diikuti 4 orang dan sisanya sementara tugas keluar kota dan sebagian jaga kantor, Dinas Pendapatan diikuti sebanyak 15 orang, Sedangkan Bappeda hanya diikuti sekitar 15 orang dari 60an orang staf yang ada.

“Para Pejabat disini lebih banyak ‘cari muka pak’, kalau Bupati, Dan Wakil Bupati, ada bersama-sama, maka mereka beramai-ramai Ikut Partisipasi, Tetapi kalau Bupati dan wakil tidak ada mereka malas-malasan Ikut irama kerja lama, ” jelas ungkap sumber media ini.

Melihat sikap “kucing kucingan” para pejabat, Bupati, Drs. Muhammad Yasin Payapo,M.Pd dan Wakil Bupati, Timotius Akerina, SE, M.Si dalam perekrutan dan penempatan Pejabat Eselon II, III dan IV harus melakukan kajian yang mendalam sehingga tiap program pemerintah Kabupaten dapat dijalankan dengan tanggungjawab tanpa melihat ada tidaknya Bupati dan Wakil Bupati ditempat.

“Kami menilai, kelemahan dan Etos kerja ini karena Sekretaris Daerah, Mansur Tuharea kurang tegas. Ketegasan dalam mengorganisasi bawahan dengan baik perlu diperhatikan Sekda dalam menjalankan tupoksinya. Kami minta Bupati mengevaluasi kinerja pejabat yang bersentuhan langsung dengan berbagai program Kabupaten. Jangan membiarkan pejabat yang mau kerja kalau ada Bupati atau Wakil Bupati,” pungkasnya. (IN-14/JSY)

Print Friendly, PDF & Email
Comments
To Top