Maluku Tengah

“ Bandel ”, Gubernur Maluku Surati Bupati Maluku Tengah

Surat Gubernur terkait SK Negeri Sameth

Ambon,Maluku – Gubernur Maluku Said Assagaff menyurati Bupati Maluku Tengah, Tuasikal Abua guna mengeksekusi tiga putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Surat dengan nomor 180/1344 perihal pelaksanaan eksekusi terhadap putusan pengadilan tata suaha Negara Ambon yang dialamatkan kepada Bupati Maluku Tengah sebagai tindaklanjut surat Ketua Pengadilan TUN Ambon Nomor : W4.TUN3/256/H.03.06./IV/2017 tertanggal 3 April perihal mohon memerintahkan Bupati Maluku Tengah untuk melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Dalam surat Gubernur Maluku yang ditandatangani oleh Wakil Gubernur Maluku Zeth Sahuburua itu, Gubernur Maluku mengintruiksikan Bupati Maluku Tengah Tuasikal Abua untuk , segera melaksanakan tiga putusan pengadilan yakni Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 12/G/2015/PTUN.APBN tanggal 5 November 2015 jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 5/B/2016/PT.TUN.MKS Tanggal 4 April 2016 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 334 K/TUN/2016/Tanggal 15 September 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap / Inkracht.

Tak hanya untuk tiga putusan pengadilan diatas,Bupati Maluku Tengah juga diintruksikan untuk melaksanakan seluruh keputusan pengadilan Tata Usaha Negara Terkait sengketa pemilihan Kepala Pemerintahan Negeri /Desa di kabupaten Maluku Tengah apabila putusannya telah berkekuatan hukum tetap atau Inkracht.

Bagi Gubernur, Pelaksanaan putusan lembaga peradilan baik pengadilan negeri maupun pengadilan tata usaha Negara di Maluku perlu dilaksanakan secara baik dan bijaksana oleh semua kepala daerah demi menjaga semua stabilitas Kamtibmas di tengah tengah masyarakat Maluku pada umumnya dan masyarakat kabupaten Maluku Tengah khususnya.

Bagi Gubernur sesuai dengan pasal 67 Undang Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, telah diatur tentang kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menaati seluruh ketentuan perundang undangan demi menjaga etika dan norma dalam urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Seperti diketahui,  masalah serupa juga dialami dalam kasus PTUN (Keputusan Bupati) Desa Sameth. Dalam amar putusan di Pengadilan TUN Ambon diputuskan, Pertama, Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, dan Kedua, Menyatakan batal Surat Keputusan Saniri Negeri Sameth Nomor: 01/KPTS/SNS/2015 Tanggal 26 Februari 2015 Tentang Penetapan Kepala Pemerintah Negeri Sameth, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah. Ketiga, Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati MalukuTengah Nomor: 141- 393 tahun 2015 Tanggal 10 Maret 2015 Tentang Pengesahan Kepala Pemerintah Negeri Sameth, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah. Keempat, Memerintahkan Tergugat I untuk mencabut Surat Keputusan Saniri Negeri Sameth Nomor: 01/KPTS/SNS/2015 Tanggal 26 Februari 2015 Tentang Penetapan Kepala Pemerintah Negeri Sameth, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah. Kelima, Memerintahkan Tergugat II untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor: 141- 393 tahun 2015 Tanggal 10 Maret 2015 Tentang Pengesahan Kepala Pemerintah Negeri Sameth, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah. Keenam, Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 311,000 (tiga ratus sebelas ribu rupiah).

Tak puas dengan putusan PTUN Ambon, Saniri Negeri Sameth selaku Tergugat I dan Bupati Maluku Tengah selaku Tergugat II menyatakan banding, akan tetapi Permohonan Banding yang disampikan oleh Tergugat I dan Tergugat II tidak membuahkan hasil.

Untuk itu keluarlah amar putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makasar, Pertama, Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II tersebut,Kedua, Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor: 13/B/2015/TUN.ABN tanggal 10 November 2015 yang domohonkan banding tersebut. Ketiga, Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Menyikapi putusan PT TUN Makassar, Tergugat kembali mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung RI di Jakarta. Namun Surat dari Panitera Mahkamah Agung RI tertanggal 21 Oktober 2016 Nomor: 2036/PAN/HK.03/10/2016, mengembalikan Berkas Perkara Kasasi Nomor: 13/G/2015/PTUN.ABN jo Nomor: 12/B/2016/PT.TUN MKS karena sudah adanya penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor: PEN/G/2015/PT. TUN.MKS tanggal 25 Agustus 2016 Tentang Perkara yang masuk Pasal 45 a ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung Jo SEMA RI Nomor: 8 Tahun 2011 tanggal 29 Desember 2011 Tentang Mahkamah Agung.

Berkaitan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh Kekuatan hukum Tetap,  Penggugat/Pemohon Eksekusi telah memasukan Permohonan Eksekusi kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambnon tanggal 20 Desember 2016 selanjutnya Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon telah memanggil kedua belah pihak dengan surat tertanggal 3 Januari 2017 di Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dalam rangka mediasi menyangkut pelaksanaan Putusan tersebut, namun karena para pihak tidak hadir maka panggilan dilanjutkan tanggal 17 Januari 2017. Bahwa tanggal 17 Januari 2017 rapat pelaksanaan Eksekusi kembali digelar oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dihadiri oleh Pemohon Eksekusi, Kuasa Bupati Maluku Tengah selaku Termohon Eksekusi II tanpa dihadiri oleh Termohon Eksekusi I. Atas penjelasakan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Kuasa Termohon Eksekusi II mengatakan akan melaporkan kepada Bupati yang definitive sedang non aktif dan yang melaksanakan kegiatan pemerintahan saat ini adalah Plt. Dimana kewenangannya dibatasi oleh undang-undang tanggal 24 Januari 2014 rapat lanjutan dalam rangka Pelaksanaan Eksekusi kembali dibuka oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dan dihadiri oleh Pemohon Eksekusi dan dihadiri oleh Saniri Negeri Sameth selaku Termohon Eksekusi I dan tidak dihadiri oleh Termohon Eksekusi II. Selanjutnya Kemudian Termohon Eksekusi I mengatakan akan mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali namun Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon menyatakan bahwa upaya hukum peninjauan kembali tidak menghalangi jalannya Eksekusi. Bahwa tanggal 3 Maret 2017 Pemohon Eksekusi melaporkan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Termohon Eksekusi tidak melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Bahwa tanggal 15 Maret 2017 Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon menyurati Gubernur Maluku dengan surat bernomor: W4.TUN3/209/H.03.06/III/2017, Perihal: Mohon Perintahkan Bupati Maluku Tengah. (IN-01/JUN)

Print Friendly, PDF & Email
Comments
To Top