Hukum & Kriminal

Saksi Akui ADD Cair Atas Perintah Bupati SBB

Sidang Silooy

Ambon,Maluku – Teka-teki siapa aktor dibalik pencairan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Seram Bagian Barat tahun 2015 masih buram. Namun dari sekian banyak saksi yang telah dimintai keterangan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Piru, ternyata mantan Bupati Seram Bagian Barat Jacobus F. Putileihalat disebut-sebut sebagai aktor penting yang berperan dalam anggaran sebesar Rp. 1,9 miliar itu. Kendati namanya disebut sebut saksi, bapak yang akrab disapa Bob itu masih jauh dari bidikan penegak Hukum.

Jino Talakua,SH selaku Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat menghadirkan empat orang saksi dalam sidang yang berlangsung di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon, Senin (15/5) masing-masing Raja Kamal, Luis Nikolebu, Raja Nuruwe, Yulius P, Raja Seriawang, Eduart Pentury, dan Sekdes Waipirit Librek Maelisa.

Menjawab pertanyaan majelis hakim Saksi Librek Maelissa dengan lantang mengatakan, pencairan ADD senilai Rp. 1,9 miliar berdasarkan kebijakan dari Bupati SBB yang saat itu dijabat oleh Jacobus F. Puttileihalat.

Kebijakan itu diambil saat aksi demo yang dilakukan oleh 65 Raja dan Kades dari 92 Desa yang tersebar di kabupaten SBB.

“Aksi Demo Kami lakukan bulan Juni tahun 2015. Dimana tujuan dari aksi itu menuntut agar pemerintah dapat segera membayar Tunjangan Aparatur Desa, karena sudah 6 bulan kami belum mendapat tunjangan tersebut. Hasilnya tuntutan kami dibayarkan oleh Pemda setempat. Karena dana untuk ADD yang bersumber dari APBD tidak tersedia, maka berdasakan kebijakan diambil dari pos lain yang ada di ABPBD. Dengan catatan, setelah Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN dicairkan di Bulan November tahun 2015 para Raja dan Kades/Dusun segera mengembalikan dana tersebut ke Kas Daerah, “ terang saksi.

Para saksi tidak tanggung-tanggung merincikan dana ADD yang diterima oleh masing-masing Desa. Menurut saksi , saat itu dana yang diterima berjumlah 15 juta hingga 16 juta per desa. Dengan rincian, Kades/Raja, Rp. 3.6 Juta, Sekdes, Rp. 3.3 Juta dan Tiga Kaur lainnya masing-masing Rp. 3 juta.

“Pembayaran sesuai dan Kami telah kembalikan ke Dinas melalui bendahara BPMPD kala itu, dengan mendatangani laporan pengembalian uang tersebut ke Kas daerah,” terang para saksi.

Sementara Saksi Julis P mengatakan, pihaknya baru melunasi pengembalian dana tersebut Ke BPMPD setelah kasus ini sudah dalam tahap penyidikan.

“Pengembaliannya saya cicil dua kali. Untuk yang kedua kali itu saya bayarkan setelah kasus ini sudah dalam tahap penyidikan dan telah ada tersangkanya. Pengembalian sedikit terlambat karena saat itu ada bahasa dari Ibu Jaksa yang memeriksa saya mengatakan bahwa, jangan dulu kembalikan uang, dan saya sudah kembalikan,” ujar Julius.

Setelah mendengar keterangan saksi, Majelis Hakim Critina Tetelepta memberikan kesempatan kepada Para terdakwa masing-masing Mantan Kepala BPMPD Kabupaten SBB, Reonaldo Silooy, Dua Bendahara BPMPD non aktif, Meggie Patiranne dan Amelia Tayane untuk menanggapi keterangan yang disampaikan oleh para saksi hanya saja tidak ada tangapan apapun dari para terdakwa.

Untuk itu,Majelis Hakim Cristina Tetelepta langsung menunda persidangan hingga, Senin (22/5) mendatang dengan agenda masih dalam tahap pemeriksaan saksi. (IN-10)

Print Friendly, PDF & Email
Comments
To Top