Hukum & Kriminal

Bulog – Kejati Maluku  MoU, Camat-Kades Penunggak Raskin Masuk Radar Jaksa

Raskin3

Ambon, Maluku- Beras Miskin (Raskin) diperuntukan bagi masyarakat ekonomi lemah yang ada di Indonesia umumnya dan Maluku khususnya, mendapat respon yang sangat positif oleh masyarakat. Sayangnya, Raskin atau sekarang disebut sebagai Beras Sejahtera (Rastra) disalahgunakan oleh oknum – oknum yang tidak bertanggungjawab untuk meraup keuntungan yang besar dari masyakarat.

Pembelian Raskin oleh masyarakat sesuai standar harga yang telah ditentukan oleh pemerintah dan pembayaran dilakukan secara tunai oleh masyarakat, hanya saja ada penyetoran yang belum sampai ke tangan Bulog hingga berdampak pada pemotongan jatah Raskin oleh pihak Bulog.

Untuk memburu mafia/koruptor Raskin dan penggunaan Raskin tidak sesuai sasaran, juga penunggak Raskin,  Kamis (18/5) dilakukan pendatanganan Perjanjian kerjasama yang termuat dalam Memorandum Of Understanding (MoU) untuk penanganan kasus Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara antara Perusahaan Umum (Perum) Badan Usaha Logistik (BULOG) Divisi Regional Maluku dan Maluku dengan Kejaksaan Tinggi Maluku tahun 2017.

Mahmud Arif Hentihu selaku Kepala Bulog Divreg Maluku dan Maluku Utara dalam sambutannya mengatakan, melalui penandatangan MoU antara Bulog Divre Maluku Malut dengan Kejaksaan Tinggi Maluku dapat menyelesaikan hutang piutang pihak Bulog yang belum dilunasi oleh Pemerintah.

Harapan dari penandatanganan MoU ini, kiranya masalah hutang piutang Raskin di tiap Kabupaten dapat terselesaikan.
Dikatakan lambatnya pembayaran dapat menimbulkan kerugian dari bunga piutang milik Bulog.

“Berdasarkan data yang diperoleh oleh Bulog dari pihak BUMN, Bulog Divreg Maluku dan Malut mengalami kerugian sebesar Rp. 950 Miliar terkait dengan beberapa hal yaitu, masalah piutang dari Bulog yang ada dibeberapa daerah yang belum dilunasi, dan yang paling besar adalah di Maluku. Untuk Maluku Utara telah melunasi pitutang kepada Bulog dan tidak ada masalah berkaitan dengan Cash dan Cerry,” terangnya.

Dikatakannya melalui MoU yang dilakukan oleh pihak Bulog dengan Kejaksaan Tinggi Maluku, kiranya Kejati Maluku dapat menindak lanjuti masalah piutang Bulog yang belum dilunasi oleh Pemerintah Kabupaten yang ada ditiap-tiap daerah di Maluku.

“Pihak Bulog akan berkoordinasi dengan Asdatun Kejati Maluku untuk menindak lanjut pihak-pihak terkait yang belum melunasi piutang yang dari Bulog agar secepatnya dilunasi. Ada dampak kepada penyaluran dari Bulog bila Pemerintah Kabupaten belum melunasi, sesuai dengan Rapat Koordinasi Rastra (Kebijakan Pemerintah RI dalam memberikan beras untuk masyarakat sejahtera), pihak Bulog belum bisa mengantarkan stok beras untuk masyarakat sejahtera ke daerah-daerah yang memang belum melunasi piutang yang dibayarakan ke pihak Bulog,” tuturnya.

Ditambahkanya akibat dari belum terbayarkan piutang dari Pemerintah Kabupaten kepada Bulog dalam penyaluran Rastra (dulunya Raskin) akan berdampak kepada masyarakat kecil yang ada di Maluku. Hal ini diyakini sungguh bahwa pasokan besar yang disalurkan oleh Bulog kepada Pemerintah Kabupaten dalam mensejahterakan masyarakat kecil telah dibayar lunas oleh pihak Masyarakat Kecil hanya saja Pemerintah Kabupaten belum menyalurkan anggarannya kepada pihak Bulog.

“Penyaluran Rastra kepada Masyarakat kecil memang secara langsung telah dibayarkan kepada pihak-pihak Pemerintah Kabupaten yang ada ditiap-tiap kecamatan seperti camat dan lurah juga desa namun anggarannya belum diserahkan sepenuhnya kepada Bulog, hal inilah yang menyebabkan pihak Bulog meminta kerja sama dengan pihak Kejati Maluku dalam menangani permasalahan Bulog yang ada disetiap daerah-daerah yang ada di Maluku,” tandasnya.

Menanggapi apa yang disampaikan oleh Mahmud Arif Hentihu selaku Kepala Bulog Divreg Maluku dan Maluku Utara, Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, Dr. Manumpak Pane, SH, MH, dalam sambutannya mengatakan, berdasarkan tugas dan kewenangan yang diamanatkan dalam undang-undang Kejaksaan khususnya dalam bidang perdata dan tata usaha negara yang sangat bermanfaat dalam penanganan permasalahan yang ada pihak Bulog sesuai dengan 5 tugas yang ada di Kejaksaan Tinggi Maluku yaitu mengenai penegakan hukum, pemberian bantuan hukum , Pelayanan hukum dan tindakan Hukum.

“Untuk itu dalam kerja sama yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan Tinggi Maluku dan Bulog, tindakan yang paling tepat yang akan dilakukan oleh pihak Kejaksaan Tinggi Maluku ada 3 hal yaitu mengenai bantuan hukum yang ditindak lanjuti dengan surat kuasa khusus, pendamping hukum yang dilakukan dengan pendamping hukum oleh pihak Pengacara Hukum Negara kepada pihak Bulog dalam menyelesaikan masalah-masalah pembayaran pelunasan piutang Bulog kepada Pemerintah yang ada ditiap-tiap Kabupaten. Pendapat Hukum (Legal Opinion) yaitu mengenai pemecahan masalah hukum yang belum terpecahkan oleh pihak Bulog ataupun kendala hukum yang dihadapi oleh pihak Bulog, dalam mengatasi kebuntuan atau perlu solusi, melalui saran dan pendapat hukum yag akan ditindak lanjut oleh pihak Kejati Maluku ,” ucap Kepala Kejati Maluku.
Dikatakanya melalui kerja sama yang dilakukan ini Kejaksaan Tinggi Maluku akan membatu pihak Bulog Divreg Maluku dan Malut dalam membantu masyarakat.

“Saya selaku Kepala Kejati Maluku sangat tertantang dalam penyelesaian masalah-masalah hukum di Maluku, Karena di Provinsi Maluku masih banyak permasalahan hukum yang perlu diselesaikan oleh pihak Kejaksaan Tinggi Maluku, bahkan penyelesaian masalah-masalah hukum yang ada di BUMN secara Nsional khususnya yang ada di forum Bulog Divreg Maluku Malut karena masih ada masalah yang belum tuntas yang perlu diselesaikan oleh Kejati Maluku. Ini tantangan bagi keluarga besar Jaksa Pengacara Negara untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum di Maluku secara tuntas dan keseriusan dalam membantu Bulog untuk penyelesaian masalah-masalah Piutang yang ada ditiap-tiap Pemerintah yang ada diKabupaten,”ungkap Dr Manumpak Pane. (IN-10)

Print Friendly, PDF & Email
Comments
To Top