Pemerintahan

Rahallus Sebut Pemerintahan Assagaf Belum Ada Kemajuan

Foto

Ambon,Maluku– Kritikan tajam dilontarkan oleh Akademisi UKIM, Nicolas Albertson Rahallus, terhadap kinerja Pemerintah Provinsi Maluku dibawah kendali Said Assagaf.

Rahallus yang ditemui di sela-sela dialog Blok Masela Tantangan dan Harapan, yang digelar di aula Xaverius Ambon, Selasa (11/4) mengungkapkan, sampai saat ini belum ada terobosan – terobosan dari Pemprov Maluku untuk mengentaskan kemiskinan dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

“Pemerintah, (Pemprov) semestinya harus menjadi back bone (tulang punggung) dalam membangun negeri ini demi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ini harus menjadi tanggung jawab utama pemerintah, tidak hanya sektor swasta atau masyarakat’ tegas Rahallus.

Provinsi seribu pulau ini masih menghuni peringkat ke 31 termiskin dari 34 provinsi di tanah air, dengan angka kemiskinan mencapai 27,74 % tentunya membutuhkan penempatan SDM di tubuh birokrasi Maluku yang professional dan handal terutama dalam upaya untuk mengentaskan kemiskinan.

Menurut Rahallus, sampai sejauh ini dirinya belum melihat adanya penempatan pejabat di tubuh Birokrasi Maluku yang mampu dalam mengatasi kemiskinan dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

“Misalnya untuk masalah kesehatan saja, ada begitu banyak masalah yang bertumpuk dan terjadi berulang- ulang, tetapi Saya tidak melihat ada upaya Kepala Dinas melakukan sesuatu untuk memperbaiki kondisi itu”sentil Rahallus.

Alumnus SMAN 1 Ambon ini juga menyoroti, penempatan birokrasi yang mengabaikan kemampuan dan kapasitas serta intergitas dari birokrat, pasalnya tidak ada itikad baik atau political will dari seorang Gubernur Maluku untuk menempatkan seorang birokrat sesuai dengan kompetensi dan kemampuannya serta bersunguh-sunguh untuk mengejar ketertinggalan provinsi ini dalam masalah pengentasan kemiskinan, pendidikan serta kesehatan.

Rahallus bahkan mensinyalir, perombakan birokrasi yang dilakukan oleh orang nomor satu di Maluku pada beberapa waktu lalu itu, lebih bernuansa politis ketimbang mengejar ketertinggalan dalam membangun negeri ini agar setara dengan daerah lainnya di tanah air. (IN-09)

Print Friendly, PDF & Email
Comments
To Top