Politik

Muswil PKB Maluku Pecah, 6 DPC ngamuk tolak aklamasi Basri Damis

PKB Maluku Pecah

AMBON,MALUKU – Enam Dewan Pimpinan Cabang (DPC)  Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menolak hasil aklamsi yang tetapkan Basri Damis selaku Ketua DPW, pada Musyawarah Wilayah (Muswil) IV Dewan Pimpinan Wilayah DPW PKB.

Terpilihnya Basri Damis sebagai Ketua DPW PKB Maluku dinilai tidak sesuai dengan mekanisme yang berlaku ditingkat Partai oleh enam DPC diantaranya,DPC Malra,Tual,Aru,MTB,MBD dan Buru.
Pasalnya, Muswil yang dilakukan dengan pendekatan mengedepankan azas kebersamaan itu hanya dihadiri oleh lima DPC. Kelima DPC adalah  DPC PKB Seram Bagian Timur (SBT),Seram Bagian Barat (SBB),Buru Selatan (Bursel), Kota Ambon dan  Maluku Tengah (Malteng).

Sementara dua DPC  yang belum bisa dikatakan sah sebagai peserta yaitu Kota Ambon dan Malteng, pasalnya dua DPC itu hingga kini belum mengantongi Surat Keputusan (SK) dari DPW PKB Maluku.

Kepada Wartawan, Sekretaris DPW PKB Maluku, M. Asmin Matdoan mengatakan, mengedepankan asas musyawarah untuk mufakat dalam seluruh proses musyawarah termasuk muswil  hal yang biasa, sesuai dengan mekanisme sebagaimana ditetapkan dalan AD/ART partai.

“Bahwa nanti siapapun terpilih itu persoalan nanti, tetapi yang menjadi persoalan bukan dalam proporsi dan mekanisme yang sebenarnya. Kalau nanti pemilihan ulang tidak jadi soal, tetapi jangan mengabaikan asas-asas normative. bagaimana mungkin 6 DPC  yang diundang secara resmi  hadir dalam musyawarah, belum ada ditempat namun sudah ada aklamasi,” ujar Asmin dalam keterangan persnya, Rabu (5/4) malam.

Dirinya mengatakan, pihaknya tidak menyalahkan pak Marwan  Djafar sebagai pemimpin sidang. Baginya, hal itu bisa terjadi karena propaganda orang orang tak bertanggungjawab. Dia berujar, sebenarnya di Maluku ada 11 DPC, namun 2 diantaranya itu sudah selesai kepengurusannya, dan belum ada kepengurusan baru yang di SK-kan oleh DPW.

“Sebagai Sekretaris DPW, Saya tidak pernah tanda tangani SK perpanjangan kepengurusan untuk dua DPC, yakni Kota Ambon dan Malteng. Dan Saya sampai dengan saat ini, masih menganggap diri sah sebagai Sekretaris DPW, karena Saya belum didemisionerkan. Kalau pun sudah didemisionerkan harus disertai dengan SK DPW,” tegasnya.

Sampai detik ini, lanjut Asmin, dia belum menerima SK Demisioner sebagai Sekretaris Wilayah PKB. Dia bahkan heran tak dilibatkan sebagai penanggungjawab Muswil.

“Dimana-mana, Sekretaris  selalu berdampingan dengan Ketua  selaku penanggungjawab Muswil. Entah kenapa, saya  tidak dilibatkan sebagai penanggungjawab Muswil,” Tandasnya.

Diungkapkannya, saat Muswil berlangsung  ada beberapa agenda yang dilewati tanpa dibahas, yakni Pleno tata tertib , pembacaan dan pengesahan, kemudian pembahasan Komisi.
Ada tiga agenda yang harus dijalani sesuai kesepakatan  pada pra musyawarah. Agenda utama yaitu pertanggungjawaban pengurus, pembahasan Tatib pemilihan Ketua Dewan Syuroh dan Ketua Dewan Tanfiz, penetapan hasil kerja komisi, namun agenda itu tidak jalan, padahal telah disepakati sebelumnya. Seharusnya itu dijalankan.

 “Kami tidak persoalkan Basri Damis terpilih sebagai ketua, namun harus merujuk pada aturan dan mekanisme yuang berlaku, bukan malah menelantarkan 6 DPC diluar dan tidak dilibatkan dalam Muswil yang berlangsung secara aklamasi itu,” bebernya.

Sementara itu, Abdul Halik Rumkel yang menyatakan sikap menolak hasil Muswil yang berakhir aklamasi karena tidak kuorum, dan Muswil tersebut dinyatakan tidak Sah.

“Saya menyatakan bahwa hasil Muswil yang dilaksanakan tadi adalah illegal, alasannya Pra Muswil sebelumnya itu sudah sama-sama menyepakati beberapa hal, yang pertama adalah pembukaan Muswil akan dimulai dengan pengesahan Tatib Muswil, ada beberapa pleno sudah didrop karena sudah disepakati sebelumnya. Dan bagi Saya, pelaksanaan Muswil itu tidak sesuai dengan AD/ART Partai, karena tidak ada LPJ dari DPW dan beberapa agenda formal lainnya,” jelasnya.

Secara bersamaan diakui oleh lima DPC lainnya, yakni MTB, MBD, Aru, Malra dan Buru. Keenam DPC itu menolak  dengan tegas  semua produk hasil Muswil yang dilaksanakan tanpa kehadiran enam DPC dalam agenda tersebut.

“Bagaimana mungkin kami dari enam DPC tidak hadir lalu bisa terpilih secara kuorum. Seharusnya seluruh PC itu hadir dulu agar muswil  terkesan kuorum, namun hasil dari Muswil tadi tidak kuorum, sebab enam DPC tidak ada pada saat aklamasi tersebut, yang ada hanyalah tiga DPC yang dianggap sah dan dua DPC yang tidak terlegitimasi karena belum mempunyai SK dari DPW,”tuturnya.  (IN-06)

Print Friendly, PDF & Email
Comments
To Top