Hukum & Kriminal

KPUD – Panwaslih SBB Disidang Soal Etika Penyelenggara

18073390_1437717829584833_592851073_n

Ambon,Maluku- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI menggelar sidang dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Seram Bagian Barat dan Panitia Pengawas Pemilihan  (Panwaslih) Kabupaten Seram Bagian Barat, Kamis (20/4/2017) di Kantor Bawaslu Provinsi Maluku.

Sidang dipimpin langsung oleh Majelis Nur Hidayat T. Sardini,S.Sos,Msi, dari unsur DKPP RI didampingi oleh Tim Pemeriksa Daerah dari unsur Tokoh Masyarakat yakni, Prof Dr. Tonny Donal Pariela,M,A dan Dr Elsa Rina Toule,SH,M,Si sedangkan dari unsur KPU Provinsi Maluku diwakili oleh La Alwi serta Bawaslu Provinsi Maluku adalah Barnabas Dumas,M,Si.

Sidang dihadiri oleh Pengadu I Helmy Wenno selaku Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Seram Bagian Barat serta pendukung pasangan nomor urut I (Paulus Samuel Puttileihalat dan Hj. Amirudin Dallas). Selain Helmy Wenno turut hadir dalam persidangan Pengadu II Abdullah Tuhuteru selaku pendukung pasangan nomor urut 3 (TUNTAS).

Hadir juga pihak teradu dari Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) yang dihadiri oleh Silehu Achmad Ketua KPUD Kabupaten SBB, Syarif Hehanusa (Komisioner KPUD Devisi Data), Sefnat Laturumakina (Komisioner KPUD Devisi Hukum), Jems Sahusilawane (Komisioner KPUD Devisi Logistik), Djafar Patti (Komisioner KPUD Devisi Teknis) dan Penyelenggara Kabupaten SBB.

Selain KPUD Kabupaten Seram Bagian Barat, turut hadir Petugas Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kepala Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, Abdullah Kaliki, Hijra Tangkota dan Upang Djalal.

Helmy Wenno dalam persidangan mengungkapkan, KPU Seram Bagian Barat tidak cermat dalam meloloskan pasangan  calon atas nama Mohamad Yasin Payapo dan Timotius Akerina sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat. Menurut Wenno, Pasangan Payapo – Akerina jelas-jelas tidak memenuhi syarat karena masih memiliki hutang yang berpotensi merugikan keuangan negara. Selain itu, Wenno meminta untuk KPU Kabupaten Seram Bagian Barat bertanggungjawab tarhadap adanya surat suara cadangan yang melebih 2,5 % dari jumlah DPT di sejumlah TPS, diantaranya Kecamatan Seram Barat, Kecamatan Huamual, Kecamatan Amalatu, Kecamatan Kairatu, Kecamatan Taniwel dan Kecamatan Huamual Belakang.

Dengan tegas Helmy Wenno mengatakan, KPUD Kabupaten Seram Bagian Barat harus bertanggungjawab penuh terhadap selisih jumlah pemilih terdaftar dalam DPT yang termuat dalam Fom DB1 – KWK dengan yang termuat dalam fom DA1-KWK untuk Kecamatan Huamual Belakang sebanyak 220 orang . Yang lebih mengecewakan lagi, Panwaslih Kabupaten Seram Bagian Barat tidak menindaklanjuti laporan yang disampaikan oleh saksi RODAL  terkait DPT yang ditetapkan KPUD Kabupaten Seram Bagian Barat dengan yang ditetapkan PPK Taniwel, Taniwel Timur dan Amalatu.

Setelah mendengar kesaksian Helmy Wenno (Pengadu I), Komisioner KPUD Kabupaten (SBB) dari Devisi Hukum Sefnat Laturumahkina mengatakan, permasalahan 2,5% surat suara di Desa Huamual dan di Kecamatan Taniwel dan Taniwel Timur, KPUD SBB telah melakukan pembagian surat suara berdasarkan DPT pada Desa Huamual berjumlah 37.654 surat suara. Dan setelah pembagian ada juga perhitungan kembali oleh Pengawas Pemilu (PPK) Kecamatan Huamual. Untuk Kecamatan Taniwel dan Taniwel Timur, surat suara yang dibagikan berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan jumlah surat suara 388,956. Namun hanya terpakai 10, 885 surat suara dan sisa surat suaranya berjumlah 40.364. hasilnya telah disampaikan KPUD SBB ke Panwaslih Kabupaten (SBB) dalam Rapat Pleno rekapitulasi suara tingkat Kabupaten yang juga melibatkan semua saksi dari ke 4 Paslon yang ikut dalam Pilkada Kabupaten SBB tahun 2017.

Untuk menanggapi permasalahan yang disampaikan oleh Abdullah Tuhuteru (Pengadu II) dari Tim Pasangan TUNTAS, mengenai Putusan Pengadilan Negeri Masohi, terkait pasal yang sesuai dengan Pasal 190 A yang memberi sanksi kepada Paslon Drs Muhammad Yasin Payapo,M.Pd yang masih dililit hutang dari Bank Pembangunan Daerah Maluku (BPDM) sewaktu masih menjabat selaku anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB). Terkait permasalahan tersebut, KPUD SBB berpendapat, seharusnya disampaikan oleh Paslon nomor urut 3 saat proses pendaftaran dari Paslon nomor urut 4 yaitu Drs Muhammad Yasin Payapo,M.Pd dan Drs Timotius Akerina,M,Si ke KPUD bedasarkan syarat calon dan pencalonan yang dilakukan oleh KPUD Kabupaten SBB tanggal 22 September 2016 sampai Penetapan Calon tanggal 19 Oktober tahun 2016 Kabupaten SBB, namun hal ini tidak dilakukan oleh Paslon nomor urut 1 Rodal dan Paslon nomor urut 3 TUNTAS.

KPUD Kabupaten Seram Bagian Barat menganggap bahwa hal ini bukan merupakan sebauah pelanggaran untuk dilantiknya pasangan Drs Muhammad Yasin Payapo,M.Pd dan Drs Timotius Akerina, selaku Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat periode 2017- 2022. (IN-10)

Print Friendly, PDF & Email
Comments
To Top