Hot News

Ini Curhatan Rohani Vanath Soal Hak Angket KPK yang Ikut Ditekennya

Rohani Vanath Teken Angket KPK

Ambon,Maluku – Usulan hak angket KPK yang diinisasi oleh sebagian anggota DPR RI ternyata juga turut menyeret nama Rohany Vanath, anggota DPR RI Dapil Maluku. Kendatipun pihak Fraksi PKB dengan tegas menolak hak angket KPK namun isteri mantan Bupati Seram Bagian Timur, Abdullah Vanath itu kedapatan meneken usulan hak angket KPK.

Rohany Vanath yang tak ingin dilebel “Penghianat” kepada Fraksi PKB langsung berusaha mengklarifikasi daftar usulan hak angket KPK yang terlanjur ditandatanganinya itu.

Lewat Media social (facebook) dengan akun Rohani Vanath, Legislator asal Maluku ini lantas mengklarifikasi perihal “dukungan hak angket KPK” yang telah ditekennya itu.

Berikut petikan klarifikasi Rohany Vanath lewat akun Facebooknya yang diposting Sabtu (29/4) malam,

Inilah penjelasan saya soal Hak Angket KPK yg skrg menjadi viral. Bahwa Benar saya ikut tanda tangani Hak Angket, pada Kamis pagi 27 April 2017 diruang komisi III.

Begini kronologisnya ; selama 2 minggu saya ada kunjungan ke Dapil saya di Maluku. Perkembangan wacana Hak Angket KPK tidak saya ikuti sama sekali. Saya tiba Jakarta pada Rabu malam 26 April. Besoknya hari Kamis masuk kantor dan tiba diruang komisi III jam 8 pagi. Seperti biasa selesai kunjungan dapil,banyak administrasi yang harus saya tanda tangani. Saya disodori berkas oleh staf komisi III untuk saya tanda tangani termasuk berkas hak angket. Menurut staf komisi III fraksi lain sudah tanda tangan sementara PKB belum, tanpa konfirmasi ke fraksi langsung saya tanda tangani. Selanjutnya saya ikut rapat di ruang rapat fraksi PKB. Dalam rapat fraksi, disampaikan oleh ketua fraksi tentang penolakan hak angket oleh fraksi PKB. Saat itulah saya sampaikan kepada Ketua Fraksi bahwa saya baru saja tandatangani surat hak angket di ruang komisi III. Oleh ketua fraksi, saya diminta kembali ke komisi III untuk mencabut surat dukungan tadi dan telah saya cabut surat tersebut sebelum Paripurna berjalan. Dengan demikian saya telah mencabut surat tersebut sebelum masuk dalam paripurna, namun sayangnya dokumen tersebut terlanjur diketahui media.

Sebagai anggota Fraksi tentunya saya tidak mungkin berlawanan dengan sikap Fraksi yang nyata-nyata menolak hak angket. Atas kekeliruan tersebut saya telah meminta maaf ke Fraksi dan juga kepada masyarakat Indonesia khususnya Masyarakat Maluku saya meminta maaf atas kekeliruan ini. Prinsipnya saya dan fraksi PKB menolak Hak Angket dan mendukung upaya KPK dalam memberantas korupsi bahkan ikut mendukung penuh penanganan masalah E- KTP oleh KPK yang sedang berlangsung. Hal ini juga telah klarifikasi oleh Ketum PKB di Media Nasional. (IN-01/JUN)

Print Friendly, PDF & Email
Comments
To Top