Maluku

Waai Tolak Pembangunan Pelabuhan Peti Kemas

Tolak Pembangunan

AMBON,MALUKU– Warga Dusun Naang Desa Waai Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) terus bersuara menolak rencana pemerintah untuk membangun pelabuhan peti kemas di wilayah setempat. Pasalnya, wilayah sekitar yang menjadi rencana pembangunan proyek pelabuhan tersebut merupakan wilayah mata pencaharian warga yang didominasi oleh kelompok nelayan.

Salah satu masyarakat Desa Waai yang namanya enggan dikorankan kepada media ini mengatakan, hingga kini warga Desa Waai masih menyatakan sikap untuk menolak adanya proyek pembangunan yang telah dicanangkan itu. “Kami masih tetap pada prinsip untuk menolak adanya proyek pembangunan pelabuhan peti kemas di wilayah Waai dengan berbagai pertimbangan, “ungkap sumber, Senin (13/3) di Kantor DPRD Maluku.

Kendati telah dicanangkan pembangunannya pada puncak Hari Pers Nasional (HPN) di Maluku 9 Februari lalu, namun pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten setempat tidak melakukan konsultasi ataupun koordinasi dengan pemerintah negeri (Saniri Negeri) terkait pembangunan proyek itu.

Sumber menjelaskan, masyarakat melalui pemerintah negeri telah menyurati berbagai pihak yang berkepentingan untuk membatalkan proyek tersebut, namun tidak digubris.

“Surat pemberitahuan telah kami layangkan kepada pemerintah daerah maupun kabupaten terkait penolakan proyek tersebut sejak tahun lalu, bahkan kami sudah menyurati DPRD Maluku dalam rangka memfasilitasi aspirasi masyarakat Desa Waai yang tetap menolak adanya proyek tersebut,” katanya.

Jika proyek tersebut dilanjutkan, maka akan terjadi penolakan secara besar-besaran lantaran secara arogan pemerintah telah mengambil alih hak ulayat masyarakat, padahal hak ulayat tersebut dijamin dalam Undang-undang, namun tidak juga digubris oleh pemerintah.

Untuk diketahui, pekerjaan masyarakat Desa Waai lebih didominasi oleh masyarakat nelayan. Bahkan penolakan tersebut terjadi lantaran lokasi pembangunan proyek tersebut merupakan lokasi berkumpulnya ikan-ikan, sehingga ketika proyek tersebut dibangun, maka otomatis pemerintah telah mematikan mata pencarian nelayan. Selebihnya, lokasi rencana pembangunan proyek itu terdapat hutan mangrove yang harus dilindungi.

Bahkan, untuk proyek pembangunan pelabuhan peti kemas tersebut membutuhkan lahan seluas 70 hektar, maka include sejumlah sarana dan prasarana pendidikan, termasuk juga tempat peribadatan dan pelayanan kesehatan sekitar ikut tergusur.

“Untuk itu, kita sangat membutuhkan perhatian pemerintah dalam rangka menjawab aspirasi masyarakat dengan menolak pembangunan proyek tersebut,” tandasnya. (IN-04)

Print Friendly, PDF & Email
Comments
To Top