Pemerintahan

Tim Saber Pungli Malra Sosialisasi Anti Pungutan Liar

stop-pungli-

MALRA,MALUKU- Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara bersama Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) menggelar sosialisasi dilingkup Pemda Maluku Tenggara yang berlangsung di lantai II aula kantor Bupati Maluku Tenggara, Kamis (2/3) sore kemarin.

Hadir dalam kegiatan sosialisasi tersebut, Wakil Bupati Maluku Tenggara, Drs. Yunus Serang, para Staf Alhi Bupati, para Asisten Setda, Kepala Inspektorat, Fatma Talaohu, Ketua Satgas Saber Pungli Wakapolres Maluku Tenggara, Kompol Rositah Umasugi, Pimpinan SKPD se-Maluku Tenggara serta tim satgas Saber Pungli Pemda Maluku Tenggara.

saber pungliWakil Bupati Maluku Tenggara, Yunus Serang lewat arahannya mengatakan, fenomena kasus pungli yang seringkali melibatkan aparat pemerintah di negara ini, diibaratkan bom waktu yang terus bermunculan ke publik. Untuk itu sebagai respon atas kondisi tersebut maka pemerintah lewat Presiden RI Joko Widodo telah mengeluarkan Instruksi Presiden untuk membentuk satuan pemberantas sapu bersih pungli melalui peraturan presiden Nomor 87 tahun 2016 tentang satuan tugas sapu bersih pungutan liar.

Urgensi pembentukan Satgas Saber Pungli ini, dilakukan sebagai langkah tegas yang nyata dari pemerintah untuk memulihkan kepercayaan publik, memberikan keadilan dan kepastian hukum serta tindak lanjut dari kebijakan reformasi.

Satgas Saber Pungli terbentuk sebagai akibat pengawasan internal pada instansi pelaksana pelayanan publik masih belum maksimal. Sehingga membuka ruang untuk terjadinya praktek pungli.

“Jika kita telaah lebih lanjut maka penegakan hukum terhadap praktek pungli telah diatur pada KUHAP dan UU lainnya”, ungkapnya.

Lebih lanjut dia katakan, Aksi pungli dilakukan dengan cara kekerasan, paksa atau premanisme maka pelaku dapat dipidana sesuai pasal 368 KUHP dengan ancaman kurungan paling lama 9 (sembilan) tahun.

Selain itu, apabila pungli dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) maka akan dipidana sesuai pasal 423 KUHP dengan ancaman kurungan paling lama 6 (enam) tahun. Penindakan bagi PNS yang terbukti melakukan Pungli, selain diatur dalam pasal 423 KUHP, dapat ditindak dengan pasal 12 huruf e UU Nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi, dengan ancaman hukuman penjara maksimal 4 tahun dan maksimal 20 (dua puluh) tahun.

“Olehnya itu saya berharap, tim samber pungli bekerja evektif untuk membersihkan praktek Pungli di daerah ini. Dan bagi PNS, saya ingatkan kalau tidak mau terjerat kasus Pungli maka bekerjalah sesuai aturan dan mekanisme yang sudah berjalan. Jangan berbuat hal-hal diluar kebijakan, karena akan berdampak pada buruknya tatanan organisasi birokrasi juga dampak hukum,” tutupnya. (IN-12)

Print Friendly, PDF & Email
Comments
To Top