Buru

Penambang Gunung Botak “Disisir”, Polres Buru Jamin Aman

Kondisi sebagian besar Gunung Botak di Kabupaten Buru, Provinsi Maluku telah hancur akibat penambangan emas secara liar seperti pada Minggu (8/11). Seorang petambang sedang memberikan kode kepada petambang yang lain. Lebih dari 1.000 orang tewas akibat kecelakaan kerja dan dibunuh sesama petambang serta banyak warga setempat terpapar merkuri yang digunakan untuk mengolah hasil tambang.

Kompas/Fransiskus Pati Herin (FRN)
08-11-2015
Tambang Emas Gunung Botak, Kab.Buru

BURU,MALUKU- Kepolisian Resort Kabupaten Buru memastikan hajatan pemerintah provinsi dalam rangka penertiban aktifitas penambangan liar di Gunung Botak aman. Hal ini disampaikan oleh Wakapolres Buru, AKP Irvan saat melakukan pertemuan bersama Komisi A DPRD Maluku, Kamis (16/3).

“Kami memastikan bahwa kegiatan penertiban aktifitas penambangan liar di Gunung Botak akan berjalan aman dan lancar tanpa ada gangguan,”ungkapnya.

Dia mengatakan, banyak penambang yang telah meninggalkan wilayah pertambangan jelang penertiban yang dipastikan berlangsung hari ini (17/3).
Irvan menjelaskan, kesadaran masyarakat untuk merawat daerah ini mulai tumbuh sehingga dengan sendirinya masyarakat tanpa ada perlawanan langsung meninggalkan lokasi.

Dilain sisi, dari data yang berhasil dihimpun media ini, pihak kepolisian telah mendata para penambang yang ada di wilayah Gunung Botak itu sebanyak 1.587 penambang. Data ini diperoleh saat Tim Penertiban Gunung Botak yang didalamnya melibatkan Polres Pulau Buru, Kodim 1506/Namlea dan pemerintah daerah pada tanggal 3 Maret lalu, namun pada hari terakhir jelang penertiban, penambang yang ada di wilayah tersebut menurun drastis hingga tersisa kisaran 100-150 orang yang mayoritas merupakan penduduk asli Pulau Buru.

Sementara untuk jumlah tenda yang ada berjumlah 216 namun yang berpenghuni hanya tersisa 50 tenda.

“Semuanya kita akan bersihkan sehingga tidak ada lagi aktifitas liar,”jelasnya.

Kendati dipastikan aman, namun pihak kepolisian mengantisipasi adanya perlawanan antar masyarakat.

“Kami tetap mencegah hal tersebut, indikasi yang didapati yakni para penambang yang adalah penduduk Buru akan mengeluarkan kalimat yang berkaitan dengan porsi pekerjaan mereka, mereka akan mengira kalau pemerintah memutus mata pencarian mereka sebagai seorang penambang,”katanya.

Wakil Ketua Komisi A DPRD Maluku, Lutfy Sanaky dalam pertemuan tersebut meminta ketegasan dari kepolisian terkait masalah penertiban itu. (IN-04)

Print Friendly, PDF & Email
Comments
To Top