Buru

KPUD Buru Tunggu Laporan Gugatan di MK

ilustrasi sengketa pilkada

AMBON,MALUKU – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Buru masih menunggu laporan resmi dari Mahkamah Konstitusi (MK), terkait laporan dari pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bachri Lumbessy -Amrullah Madani Hentihu (BARU). Hal ini diungkapkan Ketua KPUD Buru, Munir Soamole kepada media ini via ponsel, Rabu (8/3).
Soamole mengaku, KPU Buru masih menunggu keputusan resmi dari MK terkait dengan laporan proses Pilkada dari paslon BARU.

“Sampai hari ini kita masih menunggu konfirmasi resmi dari MK, sambil disesuaikan dengan jadwal KPUD. Apakah ada gugatan di terima atau tidak dan dilanjutkan ke persidangan atau tidak. Kalau ada kita menunggu surat dari MK terkait proses gugatan itu,” ujarnya.

Intinya, lanjut dia, KPUD Buru akan selalu siap mempersiapkan jawaban dan melakukan konsolidasi dengan KPU Provinsi Maluku.

“Kami akan mempersiapkan segala dokumen yang dibutuhkan oleh MK untuk mengantisipasi, kalau tim dari pasangan calon yang akan melaporkan KPU di terima di MK. Itupun kalau MK menerima gugatan mereka, dan untuk ditindak lanjuti dalam proses persidangan,” katanya.

Dijelaskan, meskipun pihak pemohon sesumbar mereka memiliki banyak bukti yang diklaim sebagai kecurangan terstruktur, sistematis dan masif, namun bagi KPU sendiri, persiapan bukti bandingan berkualitas saja yang diperlukan, terkait dengan didalilkan oleh pemohon sebagai kecurangan terstruktur, sistematis dan masif.

“Bagi kami yang terpenting bukanlah jumlah, tetapi kualitas,” imbuhnya.

Sesuai prosedurnya, gugatan ini secara resmi akan didaftarkan pemohon (paslon) secara langsung kepada pihak MK. Kemudian, MK akan menilai apakah laporan gugatan tersebut menuhi unsur untuk ditindaklanjuti. Dan jika gugatan tersebut memenuhi unsur, maka MK akan membuat tanda registrasi pendaftaran pemohon yang kemudian akan disampaikan secara langsung kepada KPU RI. Selanjutnya, hasil registrasi dari KPU RI ini akan disampaikan kepada KPU Propinsi Maluku untuk disampaikan kepada KPU kabupaten/kota, yang gugatannya diterima oleh MK untuk ditindaklanjuti dalam persidangan. (IN-04)

Print Friendly, PDF & Email
Comments
To Top