Kota Ambon

Komisi III Desak Pengelola MCM Segera Rampungkan Profil Gambar JPO

MCM

AMBON,MALUKU – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ambon, melalui Komisi III Mendesak Pengelola Maluku City Mall (MCM) segera merampungkan skema atau profil gambar pembangunan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) yang selama ini masih terkendala.

Ketua Komisi III DPRD Kota Ambon Chritianto Laturiuw menjelaskan, Komisi III telah melakukan rapat kerja bersama pihak MCM dan Dinas terkait untuk membahas persoalan ini. Dari pertemuan itu, Komisi telah mendesak pihak MCM segera merampungkan dan menyerahkan skema profil gambar JPO pada akhir Maret ini.

“Tadi dalam pertemuan kami dari komisi III minta diakhir bulan Maret nanti kita akan melakukan rapat satu kali lagi bersama dengan mereka, tapi dengan catatan pihak MCM itu sudah harus menyampaikan ke kita dalam bentuk profil gambar yang sebenarnya manakah yang akan mereka pakai,”kata bapak yang akrab disapa Tito di ruang komisi III , Kamis (16/3).

Dia mengatakan, sebetulnya JPO ini telah direncanakan sejak tahun 2016 kemarin, hanya saja masih banyak kendala-kendala dalam proses perizinan dan lain sebagainya. Setelah Komisi mengecek apa sebenarnya yang menjadi terkendalanya proses perizinan JPO ini.  Ternyata pengelola MCM belum merampungkan skema profil gambar yang sesuai dengan kajian Balai Jalan Nasional (BPJN) wilayah Maluku.

“Ini informasi terkait rencana pembangunan JPO di wilayah MCM sana, ini sebetulnya sudah berlansung dari sejak tahun 2016. Nah informasi yang Komisi peroleh waktu itu kan, rencana sebetulnya di akhir Lebaran tahun 2016 kemarin tapi ternyata belum jalan juga. Informasi yang kedua lagi itu rencananya di bulan Desember 2016, ternyata belum juga, Sampai masuk 2017. Tapi sebab seluruh penundaan itu, masih belum ada kejelasan kepada kami di komisi tentang apa yang menjadi persoalan hambatannya,”jelas Tito.

BPJN kata dia, tidak serta merta mengeluarkan izin tanpa harus mengakaji lebih dalam terkait struktur bangunan yang akan didirikan. Sehingga kedepan setelah izin dikeluarkan dan JPO dibangun, tak ada lagi hal-hal yang tidak diinginkan bisa terjadi seperti roboh karena angin kencang dan lain sebagainya. Sebab, berkaca dari pengalaman, sudah banyak JPO di daerah lain yang roboh karena struktur bangunan yang tidak sesuai dengan kondisi tempat dan cuaca di daerah itu, yang mengakibatkan persoalannya menjadi tanggungjawab BPJN dan Dinas terkait yang telah mengeluarkan izin.

“Mereka juga harus melakukan pengkajian lebih mendalam, melakukan analisanya segala macam supaya jangan sampai setelah izin diberikan. Ketika penggunaan JPO itu. Itu punya dampak-dampak yang lain misalnya struktur bangunanya yang dibangun, itu misalnya tidak kuat. Atau tidak jelas, nanti dampaknya itu ke masyarakat semua. Dan penanggung jawabnya balai jalan sama dinas terkait itu yang bertanggungjawab karen telah memberikan izin,”terang dia.

Untuk itu, Komisi mendesak, pengelola MCM untuk menyampaikan segala permintaan yang dibutuhkan Pemkot ,dalam hal ini dinas terkait serta BPJN Wilayah Maluku, guna dikeluarkan izin pembangunan JPO tersebut di Tahun ini. Dan Akhir Maret nanti MCM sudah harus memberikan skema profil gambar Jembatan peneyebrangan ini, agar izin pembangunannya bisa segera dikeluarkan.

“Dan terakhir tadi kami sampaikan, Yang kita mau itu kapan mau memulainya. Nah soal kapan memulainya itu, nanti kita akan tentukan pada akhir bulan Maret ketika kita melakukan pertemuan dengan mereka sekaligus itu menyampaikan profil terakhirnya, gambar terakhir jadi tidak ada lagi korban korban sana sini nantinya. Supaya disamping itu, kami juga menyampaikan infomasi itu kepada seluruh masyarakat karena sekarang kan orang masih pada bertanya, pak soal infomasi yang kita dengar JPO itu kapan mau dibangun ,”ingatnya. (IN-15)

Print Friendly, PDF & Email
Comments
To Top