Pemerintahan

Kemiskinan Jadi Masalah Serius Pemprov Maluku

Wakil Gubernur Maluku,Zeth Sahuburua
Wakil Gubernur Maluku,Zeth Sahuburua

AMBON,MALUKU – Pemerintah Propinsi Maluku dalam berbagai programnya, menjadikan kemiskian sebagai masalah serius yang harus diperangi oleh setiap elemen yang ada Maluku.

Olehnya itu,Wakil Gubernur (Wagub) Maluku Zeth Sahuburua meminta perhatian serius kepada semua pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), khusus untuk masalah kemiskinan di daerah seribu pulau ini.

“Saya minta ada perhatian serius dan melakukan intervensi program kemiskinan di tahun 2018, baik dari Sumber dana APBD maupun APBN, dengan menggunakan Data Kemiskinan ‘by name by address’, yang dikeluarkan oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), sehingga kebijakan yang diambil lebih tepat sasaran,” ujar Wagub saat membuka Forum Gabungan SKPD Provinsi Maluku (Promal) tahun 2017, di Ambon, Senin (20/3/2017).

Menurut Wagub, masalah kemiskinan dan pengangguran di tahun 2016, angkanya mencapai 19,26 persen, turun dibandingkan tahun 2015 sebesar 19,36 persen. Sedangkan angka pengangguran tahun 2016, turun menjadi 7,05 persen dibanding tahun 2015 yang mencapai 9,93 persen.

Meski begitu, Wagub menyebut, beberapa kinerja pembangunan di daerah Maluku yang perlu diapresiasi, antara lain, pertumbuhan ekonomi Maluku tahun 2016 tumbuh positif sebesar 6,48 persen, atau lebih tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,02 persen.

“Inflasi Maluku tahun 2016 mencapai 3,25 persen masih tinggi dari inflasi nasional 3,02 persen atau selisih sekitar 0,23 persen. Meski demikian angka ini masih berada di bawah target (4,93 – 5,43 persen) makro road map inflasi kita di tahun 2016,” paparnya.

Dia mengharapkan, Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) terus bekerja keras, terutama untuk mengendalikan inflasi di dua Kota, yakni Kota Ambon dan Kota Tual, sehingga ke depan Maluku bisa berada di bawah inflasi nasional.

Mencermati tantangan dan permasalahan yang masih dihadapi, menurut Wagub, penyusunan Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2018 ini, mengambil tema “Mendorong investasi yang didukung pembangunan infrastruktur dan SDM dalam rangka percepatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang berkualitas”.

Tema ini, lanjut Wagub, akan didukung delapan (8) prioritas pembangunan meliputi: 1. Peningkatan kualitas pendidikan, kebudayaan, kepemudaan, olahraga dan inovasi daerah. 2. Peningkatan kualitas kesehatan dan gizi masyarakat 3. Percepatan pembangunan infrastruktur. 4. percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran.

Point kelima dan seterusnya, tambah Wagub, yaitu Peningkatan iklim investasi dan pengembangan usaha. 6. Peningkatan ketahanan pangan 7. Penataan ruang, percepatan pembangunan daerah tertinggal, terluar dan terdepan, serta pengelolaan lingkungan hidup dan kawasan rawan bencana. 8. Peningkatan reformasi birokrasi, pemantapan demokrasi, keamanan dan ketertiban sert kualitas perdamaian.

“Saya harap, masing-masing prioritas pembangunan tersebut diturunkan dalam masing-masing fokus, dengan demikian forum gabungan ini dapat memberikan penguatan pada masing-masing SKPD, ” pungkasnya. (IN-15)

Print Friendly, PDF & Email
Comments
To Top