Politik

Huwae : DPP PDIP Sudah Evaluasi Hasil Pilkada

Edwin-Adrian-Huwae

AMBON,MALUKU– Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) telah melakukan evaluasi terhadap pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) diseluruh Indonesia, termasuk di Lima kabupaten/Kota yang juga melaksanakan Pilkada serentak semester kedua lalu.

Hal ini disampaikan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP Maluku, Edwin Adrian Huwae kepada INTIM NEWS Maluku (21/3) menyusul isu yang berkembang bahwa dirinya akan dipecat dari Ketua DPD PDIP Maluku sebagai imbas dari kekalahan PDIP dibeberapa Daerah yang ikut melaksanakan kontestasi politik kepala Daerah Kabupaten/Kota di Maluku.

Menurutnya, tanggungjawab Pilkada itu disesuaikan dengan tingkatan yang ada, artinya bahwa kalau Pilkada kabupaten/Kota, maka tanggungjawabnya ada di Dewan Pimpinan Cabang (DPC), sedangkan kalau Pemilihan Gubernur (Pilgub) maka tanggungjawabnya ada di DPD-DPD.

“Jadi DPP sudah melakukan evaluasi, dan evaluasinya sesuai dengan tingkatan masing-masing. Bahwa kalau Pilkada Kabupaten Kota, berarti tanggungjawabnya di DPC, dan kalau Pilgub maka tanggungjawabnya ada pada saya,” ujar Huwae.

Lanjutnya, PDI-Perjuangan adalah partai yang kolektif kolegal, sehingga jangan mencari-cari kesalahan secara sepihak, karena itu adalah kerja bersama. Dalam konteks kerja bersama, maka harus dilihat sistim yang dibangun itu sudah dijalankan atau belum. Selain itu, dalam sistim itu apakah ada orang-orang yang lari dari tanggungjawabnya.

“Kalau saya, yah saya sudah menunjukan tanggungjawab saya. Sebagai ketua tim pemenangan, tugas saya adalah mengkoordinasikan partai-partai politik koalisi, dan itu sudah saya laksanakan. Tetapi kalau kemudian kalah, yah apa mau dibilang,” terangnya.

Menyinggung soal instruksi Ketua Umum, Megawati Soekarno Putri bahwa pada saat Pemilihan, semua kader partai harus berada di tempat jika tidak maka akan dikenakan sanksi, Huwae menegaskan bahwa sebagai Ketua DPD Partai, dirinya tidak hanya mengurusi Ambon, tetapi Maluku Tenggara barat (MTB), Seram Bagian Barat (SBB), Maluku Tengah (Malteng) serta Kabupaten Buru juga menjadi perhatiannya.

“Kalau kampanye saya tidak hadir itu karena saya juga kampanye di Buru, MTB, dan di SBB, sehingga saya harus membagitugas saya secara proporsional. Saya juga ditugaskan oleh DPP untuk mendampingi DPP yakni Pak Bambang DH pada saat kampanye di Buru pada tanggal 10, sementara tanggal 11 saya mendampingi Andreas Huguparera yang juga adalah pengurus DPP dalam tugas yang sama di MTB, jadi saya tidak lari dari tanggungjawab. Sehingga kalau ada isu-isu bahwa akan dipecat, saya rasa itu hal yang biasa lah,” tegasnya.

Dikatakan, DPP juga sudah mengetahui tugas-tugaas saya serta hasil yang diperoleh, karena DPP punya mata dan telinga di Maluku, sehingga sudah selesai dievaluasi oleh DPP PDIP. Karena saat itu juga ada tim pendamping dari DPP juga.

“Yang kami harapkan dari semua teman-teman di internal partai itu, jangan soal suka dan tidak suka itu dikedepankan, tetapi yang harus dikedepankan itu objektivitas, supaya membangun partai ini kedepan sebagai partai terbuka. Mari jadikan PDI-Perjuangan ini milik orang Malukudan jangan jadikannya sebagai milik individu,” tandasnya.

Huwae berharap, sebagai partai terbuka, dalam kepemimpinannya itu menjadikan PDI-Perjuangan ini sebagai milik bersama orang Maluku. Karena kalau menjadikan partai yang eksklusif, maka partai ini akan ditinggalkan.

“PDI-Perjuangan harus menjadi partai yang inkklusif, terbuka untuk semua orang. Dan itu adalah tugas saya ketika ditunjuk menjadi Ketua DPD. Tugas saya adalah menjadikan partai ini sebagai partai yang terbuka untuk semua orang. Selama ini ada kesan bahwa partai ini milik satu kelompok tertentu, dan itu saya tidak mau. Mari jadikan partai ini sebagai partai bersama dan nasionalis yang berasaskan pancasila,” pungkasnya. (IN-08)

Print Friendly, PDF & Email
Comments
To Top