Buru

Buntut Polemik Gunung Botak, Abdullah Wael Dipolisikan

polda-maluku

AMBON,MALUKU- Lembaga Swadaya  Masyarakat (LSM)  dan warga adat dari Desa Widit, Kecamatan Wailata, Kabupaten Buru, Jumat (24/3) melaporkan Abdullah Wael, mantan anggota TNI ke Polda Maluku terkait tambang emas Gunung Botak (GB).

Diantara warga adat adalah Kepala Soa Waitemun Robot Nurlatu yang memiliki wilayah adat di  Gunung Botak (Lea Bumi) hingga   Kali Anahoni, LSM Parlemen Jalanan dan sejumlah aktivis mahasiswa di Kabupaten Buru.

Abdullah,  awalnya dilaporkan di Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK) Polda Maluku. Setelah mendengar keterangan  para pelapor,  petugas SPK  membawa LSM sebagai pihak yang melapor  dan warga adat ke Direktorat Reserse Kriminal Umum (Reskrimum) Polda Maluku. Pelapor kemudian menyampaikan laporan ke penyidik  Reskrimum  dan menyerahkan sejumlah bukti terkait laporan tersebut.

Rusman Soamole, Ketua LSM Jalanan Kabupaten Buru kepada INTIM NEWS menyebutkan pihaknya melaporkan Abdullah terkait dua masalah. Pertama, tuduhan Abdullah yang menyebutkan Rusman dan kelompoknya membakar bendera Merah Putih dan Bendera Adat di Gunung Botak saat penyisiran penambang ilegal  yang dilakukan aparat TNI/Polri dan Satuan Polisi Pamong Praja Pemprov Maluku pada Senin (20/3). Padahal menurut Rusman, pihaknya tidak terlibat dalam penyisiran penambang dan faktanya juga bendera tidak dibakar.

“Tuduhan tersebut tidak benar, dan mengandung fitnah kepada kami, dapat mengadu domba masyarakat adat. Kami sendiri tidak ikut dalam penyisiran.  Faktanya bendera tidak dibakar, mana mungkin  aparat TNI/Polri membakar bendera merah putih dan bendera adat. Karena itulah kami melaporkan yang bersangkutan ke Polda terkait dugaan pencemaran nama baik, baik secara pribadi maupun secara institusi kami,” kata Rusman.

Selain itu,  LSM juga melaporkan Abdullah terkait dugaan tindak pidana pertambangan emas tanpa izin (Peti) di kawasan Gunung Botak. Dalam laporan tersebut menurut anggota LSM,   Ode Penti, pihaknya menyerahkan sejumlah bukti termasuk kuitansi pungutan atau pengambilan uang yang dilakukan terlapor dari sejumlah pemilik dompeng di Gunung Botak.

“Dalam laporan terkait dugaan tindak pidana Peti yang dilakukan terlapor,  kita menyerahkan sejumlah bukti termasuk video dan  kuitansi pengambilan uang. Untuk saat ini kita baru menyerahkan delapan kuitansi pengambilan uang dan nama – nama  yang menyerahkan uang, jumlahnya tiap pemilik dompeng jutaan rupiah,” kata Penti.

Tindakan Abdullah tersebut  dinilai berseberangan dengan kebijakan Presiden Joko Widodo  yang memerintahkan agar lokasi tambang emas ditutup.

Sementara itu, Kepala Soa Waitemun Robot Nurlatu menyatakan pihaknya mengadukan  Abdullah karena menjadi korban tindakan Abdullah. Robot menyebutkan, ia memberikan lahan satu hektare untuk Abdullah atas permintaanya ditanami pohon cokelat. Namun ternyata menurut Robot,  Abdullah malah  mengambil lahannya tersebut menjadi  tujuh hektare, untuk disewakan ke  perusahan pertambangan di wilayah  Gunung Botak.

“Saya sangat marah sekali, waktu itu dia datang ke saya minta satu hektare untuk tanam cokelat, namun tau-taunya lahan saya diambil menjadi tujuh hakter untuk disewakan ke perusahan yang masuk ke Gunung Botak, saya sendiri tidak dikasi tahu,” kata Robot yang didampingi warga adat lainnya di Polda Maluku.

Penyidik Reskrimum Polda Maluku menyatakan akan memproses laporan LSM dan warga adat Buru ini, serta memanggil saksi – saksi lain yang memberikan uang kapada terlapor. (IN-08)

Print Friendly, PDF & Email
Comments
To Top