Politik

BK DPRD Kota Tangerang Sambangi DPRD Ambon

DPRD
Logo DPRD

AMBON,MALUKU – Badan Kehormatan (BK) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang, kemarin melakukan silaturahmi dengan BK DPRD Kota Ambon untuk membicarakan peran BK dalam menerapkan fungsinya.

Kepada wartawan BK DPRD Kota Tangerang, Ketua BK DPRD Kota Ambon, Jusuf Latumeten mengatakan, kedatangan BK DPRD Kota Tangerang untuk menjalin silaturahmi dengan BK DPRD Kota Ambon. Adapun pertemuan itu membahas peran dan tanggungjawab Badan Kehormatan.

“Terkait dengan tugas dan tanggung jawab BK, tadi dalam pertemuan tersebut telah kami bicarakan. Tadi telah kita dudukkan bersama terkait dengan tugas dan tanggungjawab BK diseluruh Kabupaten/Kota, sehingga apa yang disampaikan tadi terkait hasil kunjungan itu akan disampaikan kepada Mahkamah Kehormatan di DPR RI,” ujar Latumeten.

Dikatakan, inti dalam pertemuan tersebut adalah bagaimana menjaga kewibawaan badan Kehormatan di lembaga DPRD. Selain itu, hak-hak anggota DPRD juga harus diperhatikan oleh Badan Kehormatan.

“Jadi bukan hanya terkait kewajiban-kewajiban atau pelanggaran yang dilakukan oleh anggota DPRD, tetapi hak dan kewajiban harus berjalan seimbang, sehingga memang tidak seharusnya terjadi pelanggaran lantas badan kehormatan dengan egois langsung memproses itu. Tetapi harus didudukkan secara bersama,” terangnya.

Politisi partai Demokrat itu menyampaikan, dalam waktu dekat BK DPRD Kota Ambon akan melakukan Paripurna terkait dengan tupoksi BK DPRD Kota Ambon.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Ketua DPRD Kota Ambon, James Maatitta yang dikonfirmasi wartawan mengatakan, kunjungan BK dari Kota Tangerang ke Kota Ambon, itu bagian dari bagaimana DPRD melihat posisi BK itu menjadi salah satu alat kelengkapan yang juga mempunyai peran.

Untuk itu, sebetulnya DPRD Kota Ambon yang telah beberapa kali mencari referensi di DPR RI kita rubah arahnya untuk kemudian mencari referensi di DPRD yang lain, dan DPRD Tangerang sendiri telah membuka jalan. Menyinggung soal hak imunitas DPRD dijelaskannya hak imunitas masih diatur di UU 17 dan UU 23.

“Hak imunitas itu kan sebetulnya untuk menjaga kehormatan lembaga, sehingga jika hal itu dapat terimplementasikan secara baik, tentu perilaku dari anggota DPRD juga mencerminkan kehormatan bagi lembaga itu sendiri,” ujar Maatitta. (IN-04)

Print Friendly, PDF & Email
Comments
To Top